Anggota DPRD Fraksi PDIP di Lampung Dilarang Gadai SK Pengangkatan

1. Bisa berpotensi ganggu kinerja

Dijelaskan Watoni, larangan pengajuan pinjaman dana ke bank menggunakan agunan atau jaminan SK pengangkatan ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Pasalnya, langkah ini berpotensi mengganggu kinerja anggota DPRD dalam masa jabatannya.

Pengaruh buruk dimaksud semisal berdampak pada kehadiran anggota DPRD saat berkantor atau menjalani kegiatan rapat, lantaran disibukkan dengan pekerjaan lain luar tugasnya sebagai wakil rakyat.

"Ini sebenarnya belajar dari pengalaman, mungkin potongan (pinjaman dana) yang sudah terlampau besar sehingga harus mencari alternatif pemasukan lain," ujarnya.

2. Alarm partai dari perilaku koruptif

Watoni menambahkan, alasan lainnya dari instruksi ini ialah sebagai alarm partai guna mewanti-wanti sekaligus menghindari para kadernya dari praktik-praktik perilaku koruptif di kemudian hari.

"Iya, betul jangan sampai karena gaji yang sudah terlanjur dipotong bank, memaksa mereka cari pemasukan lain dari tindakan ilegal," ucapnya.