Anggota DPR Soroti Status Plh Kasek Bawaslu Bandar Lampung dan Metro
Disebut rawan konflik kepentingan
Intinya Sih...
- Penunjukkan Plh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro rawan konflik kepentingan menurut Anggota Komisi II DPR RI Endro S Yahman.
- Endro meminta Bawaslu RI mengorganikkan Plh Kasek Bawaslu Bandar Lampung dan Metro dari pegawai Pemda menjadi pegawai Bawaslu.
- Anggota Bawaslu Bandar Lampung, Muhammad Muhyi, mengamini penunjukkan Plh Kasek saat ini atas arahan Bawaslu RI, bukan dari pihaknya.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Endro S Yahman menyoal penunjukkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, Provinsi Lampung. Keputusan ini dinilai rawan terhadap konflik kepentingan.
Menurut Endro, penunjukkan pejabat sementara semacam Penjabat (Pj) maupun Plh pada jabatan Kasek Bawaslu kabupaten/kota semacam itu dapat mengganggu netralitas Bawaslu. Mengingat, para pejabat itu masih berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah (Pemda).
"Di situ banyak masalah seperti di Bandar Lampung, bukannya tidak percaya sama Pemda, tapi conflict of interes (konflik kepentingan) nya besar," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Dirjen Polkum, Selasa (18/1/2024).
Baca Juga: Ajak Pacar Ngamar di Kosan, Pemuda Lampung Timur Terancam 15 Tahun Bui