KONI Lampung Lapor Hasil Pertemuan dengan Pusat, Kadispora: Gerak Senyap

Salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal legalitas kepengurusan KONI Lampung periode 2025–2029 dan rencana pelantikannya. Menurut Taufik, KONI Pusat menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepada pengurus provinsi.

“Pak Marciano sangat berharap pelantikan dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung. Jadi kami akan segera beraudiensi untuk menyesuaikan waktunya,” ujarnya.

Selain pelantikan, Taufik juga memaparkan agenda nasional yang harus dihadapi Lampung dalam waktu dekat. Mulai dari PON Beladiri di Kudus pada Oktober 2025, PON Cabor Pantai, Porprov, hingga Pra-PON menuju PON 2028.

“Ada sembilan cabor yang akan kita ikuti di PON Beladiri, kecuali Jujitsu yang belum terbentuk pengurusnya. Ini semua butuh kerja keras dan dukungan Dispora karena bersentuhan langsung dengan kebijakan dan anggaran pemerintah,” jelasnya.

Kepala Dispora Lampung, Descatama Paksi Moeda, mengapresiasi kinerja pengurus KONI Lampung yang dinilainya cepat, senyap, tapi terukur.

“Proses legalisasi ke KONI Pusat berjalan rapi dan elegan. Ini menunjukkan kapasitas yang baik dari pengurus. Harapannya ke depan, KONI bisa bekerja tenang, profesional, dan tetap taat regulasi,” kata Desca.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi KONI dan Dispora, mengingat anggaran yang digunakan berasal dari keuangan daerah. Desca pun mengingatkan agar KONI tetap membangun komunikasi dan harmonisasi dengan semua cabang olahraga. “Semangatnya bukan hanya mengejar medali, tapi juga membangun atmosfer olahraga yang sehat dan penuh kolaborasi,” tuturnya.

Sembari menunggu proses pembenahan kantor KONI Lampung yang masih berlangsung, koordinasi lintas sektor akan terus diintensifkan. Targetnya Lampung siap bersaing di level nasional, bukan hanya sekadar ikut bertanding.