Viral #KaburAjaDulu, Begini Respons Disnaker Bandar Lampung 

Adanya tagar #KaburAjaDulu pun mencuat sebagai respons terhadap praktek penempatan yang terkadang mengabaikan prosedur yang benar.

Banyak agensi yang menawarkan pekerjaan dengan janji gaji tinggi namun tanpa pelatihan atau perlindungan yang memadai bagi para pekerja. “Jangan berangkat sebelum siap, dan jangan pulang sebelum kaya. Itu pesan kami untuk para pekerja migran,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Disnaker Bandar Lampung bekerja sama dengan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengikuti prosedur yang benar.

Hal ini bertujuan agar pekerja migran yang berangkat ke luar negeri benar-benar siap dan mendapatkan perlindungan yang sesuai.

Kantor pusat penempatan migran di Bandar Lampung, terdapat satu kantor pusat penempatan pekerja migran, yaitu Mitra Muda Reksa Mandiri yang terletak di Jalan Pramuka.

"Kantor ini hanya menangani penempatan pekerja di sektor perkebunan Malaysia. Sejak 2022, pemerintah tidak lagi mewajibkan adanya kantor cabang untuk penempatan pekerja migran," tuturnya

Kabul mengatakan, periode 2024, Disnaker Bandar Lampung verifikasi 851 berkas penempatan pekerja migran. "Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah perempuan dengan totalnya 531 orang," katanya.

Ia membeberkan, mayoritas dari mereka ditempatkan di sektor informal, seperti pekerjaan sebagai pengasuh bayi, pengasuh lansia, hingga pembantu rumah tangga. Mereka ditempatkan ke negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong, dan Singapura.

"Sementara itu, sektor formal juga mencatatkan pekerja migran yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Dubai, untuk bekerja di sektor hotel dan restoran," bebernya.

Kabul menyampaikan, tantangan besar penempatan pekerja migran ada di negara seperti Jepang dan Korea. Pasalnya, penempatan di kedua negara tersebut tidak bisa diakses melalui sistem Disnaker.

"Karena untuk ke negara tersebut sudah ada program Government to Government (G to G) yang dikelola oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.