Terkendala Anggaran, Estimasi Biaya PSU Pilkada Pesawaran Rp17 Miliar
- Kebutuhan anggaran PSU Pilkada Pesawaran 2024 mencapai Rp17 miliar, lebih kecil dari pelaksanaan Pilkada serentak November 2024 yang sekitar Rp25 miliar.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran tak sanggup membiayai PSU dalam APBD Tahun Anggaran 2025, akan meminta bantuan pusat melalui Mendagri.
- Jajaran KPU provinsi hingga kabupaten setempat masih menunggu perintah tertulis terkait perkembangan PSU Pesawaran, KPU Pesawaran mempersiapkan perencanaan PSU pasca putusan MK.
Bandar Lampung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung memperkirakan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran 2024 mencapai sekitar Rp17 miliar.
Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Lampung, Hermansyah mengatakan, jumlah kebutuhan anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan pelaksanaan Pilkada serentak November 2024 di Pesawaran, dikarenakan telah menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran.
"Untuk PSU Pesawaran, anggaran sekitar 17 miliar, Pilkada kemarin sekitar 25 miliar lebih kalau tidak salah," ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (1/3/2025).
1. Silpa Rp6 miliar-Rp7 miliar bakal digunakan untuk PSU
Meski telah melalui tahapan efisiensi anggaran, Herman menyebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran sebagaimana disampaikan KPU RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI mengakui, tak sanggup membiayai pelaksanaan PSU dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Sehingga Pemkab Pesawaran akan meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar dapat mengusulkan dan mengajukan pendanaan anggaran PSU dari pusat.
"Dari 25 miliar lebih anggaran Pilkada serentak kemarin, Pemkab Pesawaran menyebu ada Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sekitar 6-7 miliar. Tinggal sisanya ini yang akan dicari, tapi kemungkinan akan dari bantuan pusat," katanya.
2. PSU perlahan mulai dipersiapkan
Terkait perkembangan PSU Pesawaran, Herman mengatakan, jajaran KPU provinsi hingga kabupaten setempat masih menunggu perintah dan pertunjuk secara tertulis. Namun demikian arahan lisan telah disampaikan mulai dipersiapkan sejak sekarang.
"Belum ada perkembangan (PSU Pesawaran), yang jelas, ini seperti yang sudah disampaikan bahwa butuh dorongan dari Kemendagri," ucapnya.
3. Estimasi kebutuhan anggaran PSU sudah diusul ke Kemendagri
Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengatakan, sudah meminta KPU Kabupaten Pesawaran untuk mempersiapkan perencanaan PSU, termasuk kebutuhan anggaran
"Sekarang kami lagi memerintah KPU Pesawaran mematangkan perencanaan kebutuhan anggaran PSU pasca putusan MK," katanya.
Selain itu, KPU Pesawaran juga sudah melaporkan estimasi kebutuhan anggaran PSU langsung ke KPU RI, untuk dilakukan pembahasan dan supervisi. "KPU Pesawaran sudah melaporkan ke KPU RI perkiraan kebutuhan anggaran," kata Erwan.
