Taufik Basari Kecam Pembubaran Ibadah Jemaat Gereja di Bandar Lampung

Merujuk aturan tersebut, Tobas, sapaan akrabnya, menegaskan kewajiban negara mulai pemerintah pusat maupun daerah, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan penghormatan dan perlindungan atas pelaksanaan hak ibadah tersebut.

Oleh karena itu, tindakan Ketua RT inisial WN telah memaksa masuk ke dalam gedung GKKD dan membubarkan para jemaat tengah melaksanakan peribadatan amat tidak dibenarkan.

"Meskipun Ketua RT W tersebut berdalih bahwa pembubaran ibadah dilakukan karena belum memiliki izin, namun tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan pembubaran orang yang sedangkan beribadah," tegas Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem tersebut.

Menurut pria akrab disapa Tobas ini, aktivitas ibadah dilaksanakan umat beragama apapun merupakan kegiatan sakral bagi para pemeluknya. Sehingga semua pihak punya kewajiban untuk menghormati dengan tidak mengganggu dan tak menghalangi, atau bahkan membubarkannya.

"Jaminan kebebasan beribadah adalah jaminan konstitusi, sehingga alasan administrasi tidak boleh mengesampingkan jaminan konstitusi tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut Tobas menyampaikan, menghalangi seseorang sedang melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan dengan maksud menunjukkan rasa permusuhan terhadap pelaksanaan ibadah orang lain ataupun mempersekusi merupakan pelanggaran hukum. "Perbuatan semacam ini harus dilakukan penindakan dan penegakan hukum, agar tidak terjadi pembiaran terhadap perbuatan tersebut," sambung dia.

Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI ini juga meminta, pihak kepolisian menindak pelaku pembubaran menghalangi orang beribadah. Ini agar perbuatan serupa tidak dianggap sebagai tindakan biasa.

"Alasan belum adanya izin tidak menjadikan pembenaran atas peristiwa pembubaran semacam ini, ataupun mengesampingkan pertanggungjawaban hukumnya," kata Tobas.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung harus ikut andil memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat disertai dialog, mengenai kepentingan menjaga toleransi dan melaksanakan perintah konstitusi untuk menjamin kebebasan menjalankan ibadah.

"Menjamin hak atas kebebasan beribadah adalah kewajiban konstitusional negara, termasuk kewajiban Pemerintah Kota Bandar Lampung," imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Tobas, penghalangan aktivitas ibadah dengan alasan perizinan menimpa jemaat GKKD Kota Bandar Lampung ini, sekaligus membukakan mata publik terhadap pentingnya pemerintah pusat untuk meninjau kembali Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Maka dari itu, ia pun bakal mendorong pembahasan revisi hingga penghapusan peraturan bersama 2 menteri tersebut, karena dinilai retan memicu konflik antar umat beragama.

"Selama ini peraturan tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan beragama dan mendorong adanya tindakan persekusi," tandas dewan daerah pemilihan (Dapil) Lampung I tersebut.