Tanpa Perempuan, 4 Anggota Bawaslu Lampung Terpilih Tuai Sorotan

Terkait keputusan Bawaslu RI tersebut, Akademisi Unila Budiono menilai proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung itu tidak transparan. Pasalnya, tidak mencantumkan nama peserta secara perangkingan bagi peserta mengikuti uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test.

Padahal, perangkingan tersebut sejatinya amat dibutuhkan untuk mengetahui dan menentukan proses seleksi dalam hal kemampuan para peserta terpilih.

"Kalau nanti terjadi proses PAW (pergantian antar waktu), ini juga tidak diketahui siapa yang berada di urutan ke lima dan seterusnya saat akan menggantikan anggota Bawaslu jika terkena PAW karena suatu hal tertentu," ujarnya.

Menurut Budiono, ketidaktransparan tersebut memungkinkan membuka karpet merah potensi kecurigaan hingga perselisihan. Itu tatkala menentukan sosok PAW angggota Bawaslu Provinsi Lampung dikemudian hari.

Selain itu, ia menilai Bawaslu RI juga mengabaikan ketentuan Pasal 92 ayat 11 Undang-Undang (UU) RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bunyinya, meminta agar memerhatikan keterwakilan perempuan 30 persen.

"Memerhatikan itu (bunyi undang-undang) mendekati wajib, seharusnya ada dasarnya kenapa perempuan ini tidak lolos, kalau punya kapasitas harusnya kan bisa dipilih," ucapnya.

Aktivis Koalisi Perempuan untuk Demokrasi Lampung, Handi Mulyaningsih memaparkan, penetapan itu tidak memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Menurutnya, kebijakan afirmasi untuk perempuan semestinya memberi kesempatan keterwakilan 30 persen perempuan dalam posisi jabatan penting di lembaga penyelenggara atau pengawas pemilu.

"Penerapan kebijakan afirmasi harus secara sungguh-sungguh dilakukan, bukan sekadar imbauan apalagi mengabaikan prinsip keterwakilan perempuan," tandasnya.