Korupsi Mark Up Anggota DPRD Tanggamus, Kembalikan Kerugian Rp4,5 M
Ilustrasi pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi. (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Penanganan perkara dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kabupaten Tanggamus dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung total telah mengembalikan potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp4.543.725.000 miliar.
Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan mengatakan, pihaknya masih terus menerima penitipan pengembalian kerugian negara dari beberapa pihak berkaitan dalam dugaan korupsi tersebut.
"Kami beritahukan untuk pengembalian kerugian negara penanganan perkara DPRD Tanggamus per tanggal 1 Agustus 2023 kemarin sebesar 4.543.725.000," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (2/8/2023).
Baca Juga: Anggota DPRD Tanggamus dan Parpol Kembalikan Kerugian Negara Rp3,04 M
1. Total potensi kerugian keuangan negara Rp7,78 miliar
Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan saat diwawancarai awak media. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).Dalam kasus dugaan korupsi modus mark up hingga bill hotel fiktif pada perjalanan dinas para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 tersebut, Kejati Lampung memperkirakan terdapat selisih pada pelaksanaan kegiatan.
Selisih dimaksud berdasarkan penghitungan auditor internal Kejati Lampung telah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp7.788.539.193.
"Ini jumlah total (penitipan pengembalian potensi kerugian negara Rp4,543 miliar), untuk rinciannya periodenya nanti harus ditanyakan dulu ke teknis," ujarnya.
2. Imbau semua pihak kembalikan keuangan negara
Ilustrasi pengembalian uang kerugian negara. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).Lebih lanjut Ricky mengimbau, seluruh pihak merasa telah menerima aliran uang tak wajar dari kegiatan perjalanan dinas tersebut diminta segera mengembalikannya ke kas negara melalui Kejati Lampung.
"Pengembalian dan penitipan ini dapat diberikan sebelum berkas perkara dugaan korupsi telah dinyatakan lengkap, dan dilimpahkan ke Pengadilan untuk segera disidangkan," imbuhnya.
3. Ada sekitar 17 saksi telah diperiksa
Kejati Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)Terkait pendalaman perkara, Ricky mengungkapkan, tim penyidikan telah memeriksa kurang lebih belasan saksi dari unsur PNS hingga anggota DPRD di Kabupaten Tanggamus.
"Masih 17 saksi kemarin (telah diperiksa), kita masih lakukan pendalaman dari alat bukti yang diperoleh kemarin," tandas dia.
Baca Juga: Kajati Beberkan Alasan Minta Takedown Berita Korupsi DPRD Tanggamus
