2. Akses banding UKT di ITERA sulit

BEM ITERA juga sudah melakukan survei pada mahasiswa baru 2023, sebanyak 213 Camaba dari berbagai jurusan melayangkan keluhannya terkait UKT ditetapkan pihak kampus tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Di antaranya, gaji orang tua hanya Rp1,5 juta sementara UKT diterima senilai Rp5 juta.

Selain itu, tanggungan keluarga sedang menempuh pendidikan lebih dari satu dan pekerjaan orang tua tidak tetap juga menjadi persoalan dihadapi calon mahasiswa baru. Erza menjelaskan, persoalan biaya kuliah dihadapi mahasiswa ITERA saat ini tak sebatas UKT tinggi, melainkan dalam penerapannya ada banyak peraturan diubah dan menyulitkan mahasiswa dalam mengakses keringanan UKT.

Ia mencontohkan, akses banding UKT mahasiswa akhir saat ini semakin sulit bahkan sudah tidak bisa melalui BEM ITERA melainkan langsung ke birokrat kampus. Ia sendiri dikenakan UKT sebesar Rp9,5 juta, sudah dua kali banding tak membuahkan hasil.

“Makanya saya mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa biar tahu sistemnya seperti apa. Sebenarnya kalau bisa banding, saya masuk golongan 6 yaitu Rp6,5 juta. Karena di ITERA ada dua kali banding di semester 3 dan semester 5,” cerita Erza.

Selain itu, menurutnya saat ini sistem cicilan UKT di ITERA dibayarkan melalui pihak ke tiga yaitu BSI. Itu karena sistem cicilan sebelumnya, membuat pihak kampus memiliki utang piutang karena banyak mahasiswa membayar tak sesuai tenggat waktu ditentukan.

“Jadi sama aja kita ngutang ke BSI. Padahal, banyak mahasiswa sudah keluar tidak langsung diblokir sama sistem ITERA, di situ membuat utang piutang itu ada,” jelas Erza.

Mahasiswa Angkatan 2020 itu memahami, tenggat pembayaran UKT mahasiswa ITERA memang kerap meleset tidak sesuai jadwal pembayaran. Namun, menjadi catatan dalam kabinetnya saat ini adalah semua akses untuk melakukan banding UKT ditutup.

Baca Juga: Cerita Alenta, Bayi Berusia 2 Tahun Penderita Leukimia di Lampung

3. UKT tinggi tak sebanding dengan fasilitas kampus

ilustrasi mahasiswa mengerjakan tugas kuliah (pexels.com/keira-burton)

Lebih lanjut Erza menjelaskan, persoalan tengah dihadapi mahasiswa akhir saat ini adalah sistem pemotongan UKT langsung 50 persen berdasarkan pasal 9 Peraturan Kemenristek Dikti. Sebelumnya, lanjut Erza, ada klasifikasi UKT seperti mahasiswa Tugas Akhir pembayarannya hanya 25 persen, namun jika masih ada mata kuliah mengulang, pembayaran UKT 50 persen sesuai SKS.

“Kami memprotes hal itu, tapi jawaban dari birokrat tidak pernah memuaskan karena katanya ada utang piutang, mahasiswanya tidak bisa membayar. Kami mahasiswa di ITERA aja belum pernah merasakan dana cair buat kegiatan. Dana UKM 8 juta dan himpunan mahasiswa 3 juta itu kadang masih ditukar dengan ATK. Padahal kami butuhnya uang buat menjalankan program kegiatan. Jadi kami melakukan subsidi silang, patungan untuk lomba, kalau menang hasilnya buat uang kas dan kegiatan di kampus,” bebernya.

Meski sudah ada program beasiswa kampus menurutnya itu belum mampu menjawab persoalan biaya kuliah tinggi saat ini. Seperti mahasiswa baru mendapatkan KIP namun tetap mendapat UKT tinggi senilai Rp8 juta. Erza mengatakan, seharusnya KIP sudah jelas memiliki keterangan miskin sehingga mahasiswa tersebut membutuhkan pendidikan gratis.

Disayangkan Erza, penerapan UKT tinggi tersebut tidak dibarengi dengan fasilitas memadai. Ia mencontohkan, labolatorium di jurusannya, di Teknik Geologi, membutuhkan alat berteknologi seperti drone, alat bisa mengukur tanah. Atau jurusan lain Teknik Telekomonunikasi membutuhkan jaringan-jaringan yang sesuai software.

“Bahkan, ruang kelas yang sekarang ini tumpang tindih. Mahasiswa di ITERA  kan 17 ribu ditambah mahasiswa baru sekarang 5.500 jadi hampir 23 ribu. Tapi gedung kuliah tumpang tindih. UKT besar tapi belum bisa terserap untuk memfasilitasi gedung kuliah. Kualitas dari sumber daya manusia serta prodinya harus diperbesar bukan hanya ngambil perekrutan banyak saja,” ujarnya.

Erza berharap, pihak kampus mendengar aspirasi mahasiswa mengkritisi UKT semakin tinggi. Selain itu menurutnya perlu konsolidasi antar mahasiswa sleuruh Indonesia untuk membicarakan terkait kenaikan UKT saat ini. Sebab, kondisi tersebut juga dirasakan oleh mahasiswa dari kampus lain di Indonesia. 

4. Universitas tak bisa asal pukul rata menetapkan UKT mahasiswa

Polemik pemotongan uang UKT. IDN Times/ Alfi Ramadana

Pendapat senada juga disampaikan Chairul Soleh Presiden Mahasiswa Unila. Ia menyayangkan peningkatan UKT membuat kampus kehilangan calon mahasiswa baru. Menurutnya fenomena sering terjadi di Unila adalah, 5 persen dari jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dipastikan mengundurkan diri karena tak mampu membayar UKT.

“UKT kan beragam, saya pribadi sebagai mahasiswa pertanian dengan beban kuliah praktikum tinggi menurut saya normal kalau biaya UKT juga tinggi. Tapi yang masih kurang adalah proses penentuan, assesmentnya dari pihak universitas harusnya selesai.  Lalu bicara soal fasilitas masih banyak, untuk kelas saja kita harus hybrid karena kekurangan kelas. Kecuali praktikum pasti offline,” terangnya saat dihubungi IDN Times via WhatsApp.

Mahasiswa semester akhir itu tak menampik, UKT memang sudah keputusan perundang-udangan. Namun besaran UKT dirumuskan bersama-sama di universitas. Sehingga menurutnya sistem Undang-Undang tersebut tidak jadi alasan universitas main pukul rata menetapkan UKT mahasiswa.

Menurutnya, besaran UKT sampai Rp8-Rp9 juta boleh, asal tepat. Ada penerima beasiswa Bidikmisi tapi dia mampu, ada yang tidak mampu UKT besar itu jadi permasalahan.

"Menurut saya kalau bicara UKT kita tidak bisa koordinasi kaya SPP, tapi universitas  bisa antisipasi mengurangi kehilangan mahasiswa mengundurkan diri, melalui proses kelayakan menerima besaran UKT. Jadi kalau universitas asal pukul ya mahasiswanya juga banyak yang mundur karena memang tidak sesuai dengan kondisi perekonomiannya hari ini. Apakah proses penentuan UKT itu berjalan baik atau tidak itu harus dikoreksi universitas sekarang,” paparnya.

5. Komersialisasi pendidikan merusak esensi pendidikan

Ilustrasi Mahasiswa (paxels.com/Stanley Morales)

Pengamat Pendidikan, Dodi Faedlullah menyampaikan, biaya kuliah di Lampung cukup tinggi dibandingkan dengan kampus-kampus di Pulau Jawa relatif tidak jauh berbeda. Padahal secara kemampuan masyarakat tentunya berbeda. Sederhananya pendapatan masyarakat di Lampung dengan di Jawa, tentunya lebih tinggi di Jawa.

Jika menimbang respons dari masyarakat, khususnya orang tua mahasiswa, menurut Dodi, biaya pendidikan tinggi layak untuk ditinjau ulang. Ia menyebut, komersialisasi pendidikan dianggap merusak esensi dari pendidikan. Bahkan, kampus saat ini jadi seakan-akan berbondong-bondong untuk mencari "keuntungan" dalam memberi pelayanan pendidikan untuk publik.

“Kebijakan otonomi kampus melalui PTBH dan BLU praktiknya malah jadi bergeser ke soal bagaimana kampus bisa mencari uang banyak. Apakah benar-benar kampus, khususnya kampus-kampus negeri telah berpijak pada evidence atau data akurat soal kemampuan masyarakat dalam menentukan kebijakan UKT,” jelas Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) kepada IDN Times.

Disampaikan Dodi, kampus memang memiliki mekanisme untuk meringankan UKT, termasuk tersedianya beasiswa. Tapi perlu diterlusuri lebih jauh, apakah adanya program tersebut telah mencukupi untuk menjawab visi lebih besar terkait pendidikan tinggi. Dodi juga mempertanyakan apakah secara praktiknya beasiswa tersebut sudah tepat sasaran.

“Jangan sampai, sudah programnya terbatas, eh tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, kampus perlu melakukan transparansi. Basis penghitungan mesti lebih komprehensif. Survei kemampuan masyarakat sekitar kampus, atau mengalokasikan afirmasi mahasiswa tidak mampu lebih banyak lagi,” ujarnya.

6. Kampus ikuti aturan Permendikbud dalam menentukan UKT

unpku.com

Berdasarkan data dari laman resmi tiga Perguruan Tinggi Negeri di Lampung yakni Institut Teknologi Sumatra, Universitas Lampung dan UIN Raden Intan Lampung, biaya pendidikan mahasiswa ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila, Rudy, menyampaikan, penetapan UKT di Unila berdasarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, Kemendikbud No 81 dan Kemenristekdikti No 194 Tahun 2019, serta Surat Dirjen Dikti Nomor 283 Tanggal 14 April 2023 tentang Persetujuan UKT Universitas Lampung.

Penetapan UKT tersebut terbagi menjadi delapan kelompok, besarannya bergantung jurusan diambil. Tertinggi adalah Kedokteran mencapai Rp1 sampai Rp17 juta. Kemudian jurusan saintek, Rp1 sampai Rp9 juta, jurusan sosial Rp1 sampai 6 juta dan pendidikan Rp1 sampai Rp6 juta. 

“Pada intinya, Unila menentukan UKT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurusan banyak peminat tidak mempengaruhi besaran UKT. Karena itu semua sudah ada ketentuan dari kemendikbud. Kita tinggal mengikuti saja,” kata Rudy.

7. Pembagian UKT per mahasiswa di ITERA dan UIN RIL

meme bayar UKT (twitter.com/tiyuandme_)

Pembagian UKT per mahasiswa di ITERA juga  terbagi menjadi delapan kelompok, dengan besaran antara Rp500 ribu sampai dengan Rp9,5 juta. Selama kuliah setiap mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun selain biaya UKT tersebut. Biaya praktikum, uang pangkal, uang gedung, sumbangan, jas almamater, dan baju olahraga sudah termasuk kedalam UKT.

Penentuan besaran UKT akan mengikuti kemampuan orang tua. Kecuali untuk Skema Mandiri (SMMPTN) mahasiwa dikenakan UKT Golongan VIII (8) bersifat mengikat hingga akhir masa kuliah.

Kemudian, khusus mahasiswa jalur mandiri seperti SMM PTN-Barat, selain dikenakan UKT Golongan VIII (8), wajib membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) satu kali selama masa studi senilai Rp15 sampai Rp25 juta. 

Sementara itu di Kampus UIN Raden Intan Lampung pembagian UKT mahasiswa dipukul rata dalam tujuh kelompok yakni berkisar Rp400 ribu sampai Rp5 juta. 

Baca Juga: Menakar Arah Dukungan Relawan Jokowi di Lampung, Prabowo atau Ganjar?