Sidak Komisi XII DPR RI, Pertamina Perkuat Pengawasan Biosolar di SPBU
- Pertamina Patra Niaga Sumbagsel menindaklanjuti sidak Komisi XII DPR RI dan Pemprov Lampung di dua SPBU dengan fokus memperbaiki pelayanan serta pengawasan penyaluran Biosolar.
- Pengelola SPBU diminta menyesuaikan jumlah operator, mempercepat pengisian dengan mengutamakan keselamatan, dan mengatur petugas antrean untuk pemeriksaan awal data kendaraan.
- Pertamina memperkuat koordinasi dan verifikasi QR Code, memantau kebutuhan Biosolar di Lampung, serta mengimbau pembelian sesuai kebutuhan dan pelaporan kendala melalui PCC 135.
Bandar Lampung, IDN Times - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi XII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung di SPBU 24.353.69 Candimas, Lampung Selatan, dan SPBU 23.351.01 Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada 9 Oktober 2026
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan, tindak lanjut difokuskan pada peningkatan efektivitas pelayanan dan penguatan pengawasan penyaluran Biosolar agar berjalan tertib, sesuai ketentuan, dan tepat sasaran.
1. Sejumlah aspek pelayanan jadi perhatian untuk dioptimalkan
Anggota Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Lampung, Senin (27/7/2026). (Dok. PPN Sumbagsel). Rusminto menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, terdapat sejumlah aspek pelayanan yang menjadi perhatian untuk dioptimalkan. Misalnya, pengaturan petugas operator, efektivitas proses pengisian, serta mekanisme verifikasi kesesuaian data kendaraan dengan QR Code.
"Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di tengah tingginya kebutuhan Biosolar," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/10/2026).
2. Pengaturan petugas pendamping antrean
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. (Dok. PPN Sumbagsel). Sebagai tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga telah meminta pengelola SPBU untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi pelayanan. Termasuk penyesuaian jumlah operator sesuai kebutuhan, peningkatan efektivitas proses pengisian dengan tetap mengutamakan keselamatan, serta pengaturan petugas pendamping antrean (marshall) sesuai kondisi operasional SPBU.
Petugas tersebut diharapkan dapat membantu proses pemeriksaan awal kesesuaian data kendaraan sebelum memasuki area pengisian sehingga pelayanan di pulau pompa dapat berlangsung lebih efektif.
3. Hasil sidak Komisi xII DPR jadi perhatian
Anggota Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Lampung, Senin (27/7/2026). (Dok. PPN Sumbagsel). Menurut Rusminto, hasil sidak Komisi XII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung menjadi masukan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di SPBU.
“Kami memahami bahwa antrean kendaraan dapat memengaruhi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, berbagai langkah evaluasi dan perbaikan pelayanan terus kami lakukan agar proses pengisian semakin efektif, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta memastikan penyaluran Biosolar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” ujar Rusminto.
4. Penguatan verifikasi data kendaraan dengan QR code
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. (Dok. PPN Sumbagsel). Selain pembenahan pelayanan, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi pada 12 Oktober 2026 juga mencakup pembahasan penguatan mekanisme pengawasan dan verifikasi kesesuaian data kendaraan dengan QR Code, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kelancaran pelayanan kepada konsumen.
Pertamina Patra Niaga juga terus memantau dan evaluasi terhadap kebutuhan serta pola penyaluran Biosolar di wilayah Lampung. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait guna menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, sekaligus memperkuat pengawasan agar penyalurannya sesuai dengan peruntukan dan alokasi yang ditetapkan.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta memastikan QR Code yang digunakan sesuai dengan identitas kendaraan yang terdaftar. Apabila masyarakat menemukan kendala pelayanan maupun indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135.
