Senator Lampung Dorong 20 Persen Dana Desa untuk Penguatan SDM

08 Mar 2023, 13:13 WIB

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin di Diskusi Biro Protokol Setjen DPD RI Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah, Selasa (7/3/2023) malam. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Bandar Lampung, IDN Times - Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mendorong agar 20 persen penggunaan anggaran dana desa (ADD) di tiap wilayah bisa diperuntukkan pada penguatan sumber dana manusia (SDM).

Menurut Bustami, para aparatur desa saat ini terbilang masih kaku dalam menerjemahkan instruksi pemerintah pusat, sehingga peruntukkan dana tersebut masih hanya berfokus pada sektor pembangunan infrastruktur.

Jika penguatan SDM ini dilakukan sejak saat ini, Bustami yakin lima tahun kepala desa menjabat, ada ratusan anak desa yang cerdas. "Hingga menamatkan perguruan tinggi," ukata dia dalam Diskusi Biro Protokol Setjen DPD RI Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah, Selasa (7/3/2023).

1. Pembangunan daerah sejalan penuntasan kemiskinan dan penguatan SDM

Ilustrasi kemiskinan. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Lebih lanjut Bustami menjelaskan, persoalan percepatan pembangunan daerah sejalan dengan penuntasan kemiskinan hingga penguatan individu SDM di Provinsi Lampung. Oleh karenanya, ini juga harus ditunjang komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kebijakan.

Maka dari itu, para pejabat eksekutif, legislatif, senator asal Provinsi Lampung wajib mengambil peranan penting dalam menuntaskan persoalan percepatan pembangunan.

"Kita (Lampung) punya banyak orang-orang hebat, tapi sayangnya tren bekerja masih bersifat parsial belum sama-sama. Pertemuan ini penting untuk memantik semua pihak, kita harus sama-sama untuk mendampingi rakyat di lapangan," ucapnya.

2. Pemprov Lampung tengah menggodok RPJP 2024-2045

Diskusi Biro Protokol Setjen DPD RI Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah, Selasa (7/3/2023) malam. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Sejalan dengan masukan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, pemerintah daerah kini tengah menyusun dan menggodok Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024-2045.

Langkah ini guna menyelaraskan percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Salah satu bahasan RPJP tersebut ialah penggunaan dana desa pada penguatan SDM.

"Saya rasa kita sudah sejalan dan sepemikiran dengan apa yang disampaikan Pak Bustami, ini penting karena percepatan pembangunan bukan melulu soal insfrastruktur tapi juga penuntasan kemiskinan," ucap Senator dapil Lampung tersebut.

3. Pariwisata diharapkan ikut menopang perekonomian Lampung

Proyek Masjid Raya Bakauheni dalam Kota Mandiri Bakauheni Harbour City. (dok. ASDP Indonesia Ferry)

Terkait percepatan pembangunan tersebut, kata Mulyadi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kini tengah berupaya mengeliat potensi pariwisata. Salah satunya dengan menggarap pembangunan Bakauheni Harbour City, hingga penopang perekonomian Lampung tidak melulu dari urusan pertanian dan perkebunan.

"Jadi mulai saat ini semua aspeknya (potensi perekonomian Lampung) harus dimainkan, tentunya dengan berbasis komunitas," kata dia.

Oleh karenanya, ia pun meminta dukungan penuh dan sinergitas dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, DPRD, hingga para pelaku industri. "Kedepan pembangunan inklusif dalam rangka mewujudkan rakyat Lampung berjaya harus bisa diwujudkan bersama," kata Mulyadi.