Pusat Guyur Rp21,07 Triliun ke Pemprov Lampung dan 15 Kabupaten/Kota

Arinal mengatakan, jajaran pemerintah harus membuktikan dapat bekerja dengan cepat, responsif dan bertanggungjawab terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, Arinal mengajak kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pimpinan/kepala daerah di Provinsi Lampung serta semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, agar dapat menjaga amanah dengan baik.

“Sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat persatuan, harapan kita menjaga kesehatan bersama dapat terwujud dan perekonomian bangkit kembali,” kata Arinal.

Diketahui, total belanja negara tahun 2022 adalah sebesar Rp2.714,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp945,8 triliun akan dialokasikan kepada 82 kementerian/lembaga. Sedangkan TKDD tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp769,6 triliun, diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD, kualitas SDM pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Untuk Provinsi Lampung, Alokasi belanja K/L sebesar Rp8,36 triliun (sekitar 28,40 persen) yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 468 Satuan Kerja (Satker). Berdasarkan data yang dilansir dari www.djpk.kemenkeu.go.id, total dana yang akan ditransfer untuk pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar Rp21.079.743.585.000.

Dana itu meliputi DBH Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Merujuk besaran dana yang ditransfer, khusus untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan jumlahnya mencapai Rp1.733.369.207.000.

DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Lampung Selatan diterima langsung Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dari Gubernur Lampung Arinal.

Gubernur mengajak para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, agar dapat menjaga amanah dengan baik. "Jajaran pemerintah harus membuktikan dapat bekerja dengan cepat, responsif dan bertanggungjawab terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita," ujarnya.