Pemprov Lampung Proyeksi 130 Desa Smart Village jadi Desa Antikorupsi

08 Jun 2022, 12:04 WIB

Pemprov Lampung akan memprioritaskan 130 Desa program Smart Village menjadi percontohan Desa Antikorupsi. (IDN Times/Istimewa)

Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan memprioritaskan 130 Desa program Smart Village menjadi percontohan Desa Antikorupsi.

Wacana tersebut menyusul kick off bimbingan teknis pembentukan Desa Antikorupsi 2022 digelar Komisi Anti Korupsi (KPK) RI di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan terpilihnya Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu dari 10 Desa Antikorupsi percontohan se-Indonesia.

"Salah satu penilain Desa Antikorupsi adalah transparansi anggaran, keuangan, dan APBDes sehingga dengan adanya Smart Village sudah memiliki website pembinaan, ini akan lebih mudah. Selain itu partisipasi masyarakat juga wajib, karena itu juga indikator penilaian," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Lampung, Zaidirina, Rabu (8/6/2022).

1. Desa Smart Village masuk prioritas pembentukan Desa Antikorupsi

Kepala Dinas PMDT Lampung, Zaidirina. (IDN Times/Istimewa)

Zaidirina menambahkan, Terpilih Desa Hanura notabene merupakan desa binaan Dinas PMDT Provinsi Lampung dan salah satu desa Lokus Smart Village Lampung, sejatinya telah mengimplementasikan 3 pilar smart village yaitu smart government, smart economy, dan smart people.

Dengan implementasi program Smart Village tersebut, maka Desa Hanura telah mampu memenuhi 5 indikator sebagai Desa Antikorupsi yaitu, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat, dan Kearifan Lokal.

"Tidak hanya 1 desa yang telah ditetapkan saja, gubernur memprioritaskan 130 Desa Smart Village lainnya juga," imbuh wanita juga menjabat sebagai Pj Bupati Tulang Bawang Barat tersebut.

2. Kick Off Desa Antikorupsi 2022 diikuti 10 gubernur

Pemprov Lampung akan memprioritaskan 130 Desa program Smart Village menjadi percontohan Desa Antikorupsi. (IDN Times/Istimewa)

Inspektur Provinsi Lampung, Fredy menambahkan, dalam kegiatan Kick Off Pembentukan Desa Antikorupsi tersebut, KPK RI diketahui hanya mengundang 10 gubernur. Provinsi Lampung, salah satunya merupakan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

"Alhamdulillah kita bersyukur, salah satu desa binaan kita masuk, tapi tentu kita harus kerja keras agar Desa Antikorupsi itu bisa dilaksanakan, termasuk kita semua dan tidak hanya satu desa," kata Fredy.

3. Penanaman budaya Antikorupsi

Firli Bahuri (IDN Times/Aryodamar)

Dengen terselenggaranya kegiatan Kick Off Desa Antikorupsi 2022, Ketua KPK RI, Firli Bahuri berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya, untuk menjadikan desanya di daerah masing-masing menjadi desa bersih dari praktik korupsi.

Selain itu, pemilihan Desa Antikorupsi 2022 diketahui telah bergulir sejak awal Februari 2022 dengan menerapkan empat tahapan, mulai dari tahap observasi, pelaksanaan kick off, penilaian oleh KPK, dan peresmian Desa Antikorupsi pada November 2022 mendatang.

"Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi," ucap Firli.