Pemprov Lampung Kembali Gelar Operasi Pasar Murah Minyak Goreng

Selain meninjau OPM Wagub juga diketahui meninjau langsung proses bedah rumah warga di Desa Sido Waras, Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah.

Nunik menjelaskan, kegiatan bedah rumah ini dilaksanakan dalam rangka merespons cepat aduan masyarakat di daerah setempat, ada rumah warga bernama Poniyem dalam kondisi cukup memperihatinkan dan hampir ambruk.

"Kami dari pemerintah provinsi, kabupaten serta masyarakat bahu-membahu dan alhamdulillah bisa bersama-sama membenahi rumah ibu Poniyem," kata Nunik.

Dalam kesempatan ini, Wagub juga turut menyerahkan beberapa bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, alat masak, selimut, kasur dan sebagainya kepada Poniyem.

Ia pun berharap masyarakat dapat bisa cepat tanggap untuk melaporkan kejadian-kejadian ada disekitarnya. Itu dapat disampaikan melalui platform ada seperti sosial media maupun call center milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan nomor 0811-7905-000.

"Apapun laporan masyarakat dalam hal aduan yang bersifat medesak akan segera kami tangani, makanya kami juga meminta kerja sama masyarakat," imbuh dia.

Terkait pendistribusian minyak goreng di Provinsi Lampung, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Lampung, Muhammad Zimmi Skil mengatakan, telah mengimbau agar pihak produsen dan distributor bisa sesegera mungkin menyalurkan minyak ke pedagang.

Sehingga ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat bisa segera tersampaikan. Selain itu, pihaknya juga telah mengintruksikan agar mereka atau para pedagang menjual minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) mengacu para Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022.

"Ke depan kita akan membuat regulasi bahwa untuk menerapkan HET sesuai Permendag Nomor 6. Kita akan melakukan pendistribusian melalui rumah pangan ada di pasar-pasar tradisional," kata dia.

Disinggung masih banyak masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng, Zimmi menyampaikan, kondisi tersebut ditenggarai sejumlah oknum bermain di tengah-tengah masyarakat.

"Pedagang maksimal harus menjual minyak 14.000 per satu orang. Penjualan di atas HET berarti itu adalah oknum dan itu biar aparat yang menindak, karena kita dari pemerintah hanya bisa memperingati saja," ujarnya.

Oleh karena itu, Zimmi pun meminta masyarakat bisa segera laporkan tiap temuan kecurangan-kecurangan atas pendistribusian minyak goreng di daerah masing-masing. "Sanksi jelas akan kami berika, sebab kami sudah ingatkan dan kita juga sudah buat kesepakatan bersama produsen dan distributor," tandas dia.