Pemprov Lampung Kebut Kesiapan Sekolah Rakyat, Tahap Pertama 100 Siswa
- Pemerintah Provinsi Lampung mengebut kesiapan Sekolah Rakyat dengan fasilitas 3 ruang kelas dan 24 kamar asrama di lokasi sementara.
- Koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
- Pemprov Lampung telah mengusulkan fasilitas BPSDM untuk nanti digunakan sementara oleh sekolah rakyat, sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik Kemensos maupun Kementerian PU.
Lampung Selatan, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih mengebut kesiapan Sekolah Rakyat. Lokasi sementara memanfaatkan bangunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPSDM Lampung, Edison Manurung mengatakan, lembaganya terus berkoordinasi dan mulai menata fasilitas Sekolah Rakyat bersama instansi pemerintah daerah terkait lainnya.
"Sesuai perintah pak gubernur, untuk fasilitas perlengkapan sekolahan sudah kita persiapkan lagi jalan, terutama ruang kelas dan asrama," ujarnya dimintai keterangan, Sabtu (24/5/2025).
1. Siapkan 3 ruang kelas dan 24 kamar asrama
Tahap awal, Edison melanjutkan, Sekolah Rakyat tersebut nanti akan menyediakan sebanyak tiga ruang kelas bakal ditempatkan di lantai dua pada gedung E. Selain itu, fasilitas dua asrama K dan L sebanyak 24 kamar.
"Memang kebutuhan untuk seratus orang, tapi nanti kekurangannya tentu akan menyesuaikan sehingga menyusul untuk dilengkapi," katanya.
Kelengkapan fasilitas sekolah rakyat di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung tidak bisa langsung 100 persen. Itu dikarenakan masih terbentur agenda maupun jadwal semisal pelatihan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II (PKNII) hingga P3K.
"Memang sejauh ini fasilitas masih terbagi, tapi yang jelas kita akan tetap mendukung program sekolah rakyat sesuai arahan pak gubernur, sambil menunggu pembangunan gedung sekolahan di Kota Baru," lanjut dia.
2. Tawarkan pembangunan sekolah rakyat ke pemerintah pusat di lahan Kota Baru
Terkait program pemerintah pusat tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela turut menyatakan dukungan penuh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Selain itu, ia juga menegaskan koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.
Sebagai rencana awal, Pemprov Lampung telah mengusulkan fasilitas BPSDM untuk nanti digunakan sementara oleh sekolah rakyat, sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik Kemensos maupun Kementerian PU.
"Untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan di BPSDM sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru," ucap dia.
3. Gelombang pertama 2025 siapkan 100 orang siswa SMA
Terkait pelaksanaan gelombang pertama sekolah rakyat 2025, Jihan menambahkan, Pemprov Lampung telah menyiapkan empat rombongan belajar (Rombel) untuk siswa dan siswi SMA berjumlah 100 orang.
"Pemerintah menjamin seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," imbuh wagub.
