Pakar Energi Lampung Tantang SPBU Swasta Bangun Jaringan SPBU di Daerah

Pada forum yang sama, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung Tiara Nirmala menilai, kondisi pasar BBM di Indonesia memang masih didominasi Pertamina. “Kalau struktur pasar hanya monopoli, cuma satu penjual, dia jadi price maker," ujarnya.

"Tapi kalau ada kompetitor, justru efisien untuk masyarakat, karena akan ada persaingan harga. Namun, dalam konteks energi, monopoli Pertamina ini memiliki peran strategis menjaga pemerataan pasokan hingga pelosok negeri,” imbuhnya.

Tiara menegaskan, kelangkaan yang terjadi di beberapa SPBU swasta tidak mencerminkan kondisi energi nasional karena porsi pasokan mereka hanya sebagian kecil dari total pasar BBM di Indonesia. Di sisi lain, Pertamina menguasai ribuan titik distribusi di seluruh provinsi dan menjadi penjamin utama stabilitas bahan bakar nasional.

Lebih lanjut, Tiara menilai kebijakan pembatasan impor BBM yang diterapkan pemerintah memiliki dasar ekonomi yang kuat. Menurutnya, jika impor bahan bakar dilakukan secara berlebihan, hal itu dapat menekan stabilitas nilai tukar rupiah dan mengganggu neraca perdagangan nasional.

“Kalau impor meningkat, neraca perdagangan bisa terganggu. Karena transaksi dengan luar negeri dilakukan dengan dolar, bukan rupiah. Jadi, makin banyak impor, makin banyak kebutuhan dolar. Akibatnya, nilai dolar naik, rupiah terdepresiasi. Itu bisa membuat neraca perdagangan defisit,” ujar Tiara.

Perspektif lainnya disampaikan pakar komunikasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Feri Firdaus. Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tidak terjebak pada persepsi yang salah soal isu energi.

Menurutnya, pemerintah harus menjadi sumber utama yang menarasikan isu yang hendak disampaikan. “Jangan sampai masyarakat itu tahu informasi yang beredar di media-media, tapi sumbernya itu tidak kredibel," tukasnya.

"Maka pemerintah harus bisa menjadi satu-satunya, dalam arti sumber pertama. Ketika ada yang mau menyampaikan sesuatu, bagaimana caranya pemerintah bisa menguasai, meramaikan, atau mendominasi informasi yang berkaitan,” imbuh Feri.

Diskusi ini menyoroti gas LPG 3 kilogram sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, terutama di pedesaan. Jika harganya disesuaikan langsung dengan mekanisme pasar, risiko tekanan terhadap daya beli akan meningkat, dan berpotensi mendorong inflasi di tingkat rumah tangga.

Hal itu berbeda dengan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah yang dari tahun ke tahun dilakukan penyesuaian. “Nah, sekarang subsidi BBM sudah berubah, mengikuti mekanisme pasar. Kalau harga minyak dunia naik, kita juga menyesuaikan seperti dari 7.500 naik ke Rp10.000. Jadi subsidi tetap ada, tapi menyesuaikan kondisi global," paparnya.

"Kita sedang berupaya agar masyarakat miskin tidak bertambah, malah berkurang. Kalau harga LPG disesuaikan langsung ke harga pasar, bisa-bisa masyarakat menengah ke bawah terdampak dan daya belinya turun,” kata Tiara.

Ia menjelaskan, meski kebijakan subsidi LPG 3 kilogram masih menimbulkan tantangan, khususnya dalam hal ketepatan sasaran, pemerintah kini menyiapkan sistem data sosial ekonomi tunggal agar penyalurannya lebih tepat. Dengan data yang akurat, subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Kebijakan pemerintah mempertahankan harga LPG 3 kilogram di level tetap merupakan langkah yang tepat untuk kondisi ekonomi saat ini menurut Rishal. Menurutnya, skema harga tetap atau fixed price memberikan pemerataan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, meski memiliki konsekuensi fiskal bagi negara.

“Kalau harganya fixed, memang ada pemerataan untuk seluruh Indonesia. Tapi masalahnya adalah efek ke atasnya nanti kalau harganya mengikuti pasar, yang rugi itu masyarakat di bawah. Jadi ini soal jangka pendek dan jangka panjang. Kalau pilihannya sekarang, secara jangka pendek harga fixed lebih aman,” ujar Rishal.

Ia menambahkan, meski kebijakan tersebut dinilai efektif menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen, pemerintah tetap perlu mempersiapkan sistem distribusi yang lebih efisien agar masyarakat bisa menikmati harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Rishal menyoroti perbedaan harga di lapangan sering disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi dan belum optimalnya sistem data penerima subsidi. Selain itu, ia juga menilai bahwa penerapan sistem digital seperti QR Code dapat menjadi solusi jangka panjang agar penyaluran LPG 3 kilogram lebih transparan dan tepat sasaran.