Menteri PPPA Ajak Pemprov Lampung Maksimalkan DAK, Tekan Angka Kekerasan

Bintang mengatakan, ada lima arahan Presiden Joko Widodo yang harus diselesaikan oleh Kementerian PPPA. Rinciannya, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berbasis gender; peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak.

"Dari 5 isu itu, kami dari kementerian melihat bahwa hulunya adalah perempuan harus berdaya dalam hal ekonomi. Kalau perempuan sudah berdaya secara ekonomi, isu-isu lainnya itu bisa diselesaikan," terangnya.

Selain itu, Bintang meminta kepala dinas PPPA Provinsi Lampung untuk dapat memanfaatkan dan mengawal Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat kepada 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dana itu dapat digunakan untuk menekan angka kekerasan bekerjasama dengan tenaga pendamping perempuan dan anak.

Setelah berkunjung ke Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga meninjau Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung di Way Halim, Bandar Lampung.

Di awal kunjungan tersebut, Kepala UPTD PPA, Amsir, memperkenalkan tim yang turut membantu UPTD PPA menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Di antaranya dari unsur pemerintah daerah melalui dinas sosial, dinas pendidikan dan dinas PPPA, Rumah Sakit Daerah Abdul Moeloek, kejaksaan negeri, Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak (LADA) Damar, dan tenaga pendamping.

"Kekuatan ini yang selalu bersama-sama ketika mendapati korban kasus kekerasan. Manakala kami menghadapi hambatan, kami saling berkoordinasi. Siapa melakukan apa, kami saling berkolaborasi," terang Amsir.

"Terimakasih kepada semua Institusi yang sudah terlibat dalam penanganan. Bapak Kepala UPTD sudah punya teamwork yang bagus dan solid. Teamwork ini perlu dipertahankan," ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga mengajak agar UPTD mempunyai kerangka besar. Tidak hanya dalam rangka pelayanan dan penanganan kasus-kasus kekerasan saja tapi juga pencegahannya.

Selain itu, menteri berharap UPTD memiliki strategi guna meminimalisir kasus-kasus kekerasan. Mengingat belakangan diketahui angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat bukan hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas.

Bintang juga meminta Kadis PPPA Provinsi Lampung untuk memaksimalkan DAK nonfisik yang dapat digunakan untuk penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan. Selain itu berkoordinasi dengan dinas PPPA di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.