KPK RI Soroti Gratifikasi di Lampung, Ini Kata Gubernur Arinal

Kepala Ombudsman RI perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengapresiasi kehadiran seluruh kepala daerah di Lampung dalam acara digelar di Swiss-Belhotel, Kamis (27/5/2021). Menurutnya itu menjadi bukti mereka memiliki keinginan kuat dalam mengubah pelayanan publik berkualitas.

Menurutnya, penilaian pelayanan publik di Lampung mengalami peningkatan. Itu dilihat dari dua kabupaten pada saat awal peniliaian masih berada pada warna merah. Sedangkan saat ini sudah berhasil berwarna hijau.

"Pesawaran dan Pringsewu awalnya merah tapi dengan komitmen kepala daerah berhasil hijau. Bahkan Way Kanan masuk penilaian kepatuhan tertinggi se-Indonesia," paparnya.

Namun Nur Rakhman mengingatkan, kepala daerah terkait esensi pelayanan daerah. Menurutnya, setiap masa kampanye kepala daerah selalu membahas pelayanan publik, sehingga itu jangan hanya jadi bahan kampanye saja tetapi bisa diimplementasikan dalam hal nyata.

"Karena hampir semua aspek berkaitan dengan pelayanan publik. Paling tidak meminimalisir tidak terjadinya maladministrasi," terangnya.

Menurutnya tahun depan sesuai arahan presiden akan dilakukan penilaian secara serentak. 

Acara itu juga menghadirkan KPK RI yang diwakili Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Syarif Hidayat. Menurutnya, kehadiran KPK RI dalam acara tersebut upaya bersinergi dengan Ombudsman Lampung.

"Ombudsman tidak bisa masuk ranah tindakan, hanya pencegahan. Peran KPK juga masih masuk ranah pencegahan dan monitoring. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa ke tahap penindakan," terangnya.

Ia mengatakan, KPK memiliki aplikasi bernama JAGA. Itu sebagai pelayanan publik pengaduan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

"Ada banyak, JAGA pendidikan, JAGA desa bagaimana pengelolaan dana desa, JAGA kesehatan, kampus dan perizinan. Kami berharap partisipasi masyarakat makin banyak lapor dan kami tindaklanjuti," harapnya.

Syarif bahkan mengapresiasi tingkat gratifikasi di Lampung sampai hari ini berada diangka 30 kasus. Posisi gratifikasi tertinggi menurutnya Provinsi Jawa Barat berada di angka 108 kasus. Pihaknya berharap posisi Lampung berhenti tetap di angka 30 kasus.

"Penjara KPK cuma bisa menampung 37 orang, 29 laki dan 9 wanita. Saat ini yang laki-laki sudah penuh, kalau penjara wanita sisa dua lagi. Saya harap tidak ada tamu dari Lampung yang main ke Kuningan," ungkapnya.

Ia menambahkan komitmen tersebut jangan sekadar formalitas melainkan niat dan tekad dari lubuk hati para pemimpin daerah dalam melayani masyarakat.

Gubenur Lampung, Arinal Djunaidi menyampaikan, Provinsi Lampung jangan sampai meniru Jawa Barat sehingga pihaknya akan berusaha lebih baik lagi.

Namun menurutnya selama ini persoalan dialami masyarakat Lampung dalam mematuhi pelayana publik terkendala pada akses insfratruktur yang belum maksimal.

"Rakyat di Lampung itu 70 persen di berada di pedesaan. Sedangkan transportasi menuju kota sulit. Sehingga mereka yang tadinya mau bayar berubah pikiran untuk tidak membayar pajak karena ongkos yang dikeluarkan cukup banyak," terangnya.

Sehingga menurutnya perlu adanya pelayanan publik yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.

Sementara itu Asisten Ombudsman Provinsi Lampung, Atika mengatakan, Ombudsman tidak hanya sekadar menilai tetapi juga bekerjasama dengan pemerintah daerah bagaimana menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.

"Penandatangan dan komitmen ini berangkat dari adanya penilaian kepatuhan pelayanan publik yang sudah berlangsung sejak 2013 lalu di 16 daerah Provinsi Lampung," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kerja-kerjanya Ombudsman juga melakukan upaya pencegahan maladaministrasi dan melakukan deteksi atas kemungkinan apa yang akan datang.