Itera dan PPKPT Sumbagsel Rumuskan Strategi Kampus Bebas Kekerasan
- Forum satgas PPKPT, Itera bahas regulasi dan praktik baik cegah kekerasan di Kampus
- Permendikbudristek 55/2024, Satgas kampus diberi kewenangan tangani kekerasan
- Itera tegaskan komitmen cegah kekerasan kampus lewat sosialisasi dan forum Satgas PPKPT
Lampung Selatan, IDN Times - Upaya mewujudkan kampus aman, nyaman dan bebas dari tindak kekerasan terus digaungkan perguruan tinggi di Indonesia. Hal itu tercermin dari inisiatif Institut Teknologi Sumatera (Itera) menggelar diskusi kelompok terpimpin (DKT) bertajuk “Mewujudkan Kampus Bebas Kekerasan melalui Implementasi Permendikbudristek 55/2024”, Selasa (19/8/2025).
Kegiatan berlangsung di Aula Gedung Kuliah Umum 1 Itera itu menghadirkan 34 perwakilan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dari berbagai kampus di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung, baik secara luring maupun daring.
1. Forum satgas PPKPT, Itera bahas regulasi dan praktik baik cegah kekerasan di Kampus
Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Chatarina Muliana Girsang serta Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Mutimmatul Faidah. Keduanya memberikan pemaparan terkait regulasi terbaru dan berbagi praktik baik yang sudah diterapkan dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Itera, Khairurrijal, menekankan forum tersebut menjadi wadah strategis bagi perguruan tinggi untuk saling bertukar pengalaman. Menurutnya, Satgas PPKPT memiliki peran vital, baik di kampus negeri maupun swasta, karena menjadi garda terdepan dalam memastikan kampus bebas kekerasan.
“Melalui forum diskusi ini, besar harapan kami, perguruan tinggi yang hadir dapat berbagi praktik baik terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, serta mampu memberikan rekomendasi bagi kementerian sebagai bekal setiap Satgas PPKPT di Indonesia dalam mengoptimalkan tugas masing-masing,” ujar Khairurrijal.
2. Permendikbudristek 55/2024, Satgas kampus diberi kewenangan tangani kekerasan
Chatarina Muliana Girsang menjelaskan lebih rinci tentang Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban perguruan tinggi dalam melakukan langkah pencegahan, membentuk Satgas PPKPT, hingga memastikan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan.
Ia menyebutkan, terdapat lima fokus utama aturan tersebut, yakni, isu diskriminasi dan perundungan, penguatan kelembagaan Satgas, payung hukum, penambahan norma, serta kewenangan Satgas dalam menggali data dan bukti terkait dugaan kasus kekerasan.
“Saya sangat mengapresiasi forum ini, karena tidak hanya mendukung sosialisasi kebijakan kementerian, tetapi juga menjadi ruang bertukar pengalaman nyata di wilayah Sumbagsel,” jelasnya.
Di sisi lain. Mutimmatul Faidah membagikan pengalaman Unesa menangani kasus kekerasan di kampus. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan adalah memberikan perhatian khusus kepada korban agar kondisi mental tetap terjaga.
“Unesa sangat fokus menanggapi isu kekerasan dengan memperkuat posisi Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis. Uniknya, kami tidak hanya menangani kasus kekerasan, tetapi juga berbagai persoalan lain seperti judi online hingga perundungan di dunia maya,” terangnya.
3. Itera tegaskan komitmen cegah kekerasan kampus lewat sosialisasi dan forum Satgas PPKPT
Ketua Satgas PPKPT Itera, Winati Nurhayu, turut menegaskan komitmen Itera dalam merespons isu kekerasan di kampus. Ia menuturkan, sosialisasi dan edukasi tidak hanya ditujukan bagi sivitas akademika, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk tenaga alih daya yang bekerja di lingkungan kampus.
“Kami berharap, melalui kegiatan ini, Satgas PPKPT perguruan tinggi se-Sumbagsel dapat terus terhubung dalam sebuah forum yang saling mendukung, sekaligus menjembatani komunikasi dengan kementerian untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif,” tandasnya.
