Hari Pers Nasional 2021 Lampung, Ini Tanggapan AJI, PWI, dan Gubernur

Terkait vaksinasi bagi wartawan, Chandra Bangkit Saputra Kirana selaku Direktur LBH Pers Bandar Lampung menyampaikan, vaksinasi terhadap jurnalis menurutnya menjadi dilema. Satu sisi pers memang mobilitasnya sangat tinggi bertemu dengan banyak orang. Tapi di sisi lain, jangan sampai karena menolong jurnalis dengan pemberian vaksin, kemerdekaan pers ikut dirampas. 

Namun pihaknya tidak setuju apabila pemberian vaksin untuk jurnalis menjadi prioritas. "Kasih aja rata. Disegerakan aja vaksin ini bersamaan dengan masyarakat juga. Jangan sampai jadi barter. Karena keistimewaan ini nanti pers dilarang memberitakan apa misalnya. Tapi kalau emang tidak ada barter ya sah-sah aja," ujarmya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Chandra menambahkan, momentum HPN 2021, pers kekinian sangat miskin informasi dan narasumber. Alasannya, banyak narasumber karena pandemik enggan untuk diwawancara tatap muka. Selain itu, catatan LBH Pers, kekerasan pada jurnalis di lapangan masih banyak terjadi, ada sekitar 13 kasus 2020 lalu.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam peringatan HPN menyampaikan, HPN menjadi momen evaluasi serta menyusun program kerja yang tetap mementingkan kepetningan nasional mau pun daerah.

"Peran media pers ini luar biasa apabila dia mampu bergerak tegak lurus. Beberapa hari yang lalu saya sedih ada media besar di Lampung mengatakan petani Lampung gak dapet pupuk subsidi. Kenyataan itu terbalik. Itu pemberitaan pembohongan," kata Arinal.

Arinal berharap, pers menjaga indepedensi dan berimbang. Sebab menurutnya fungsi wartawan adalah memberi informasi hasil pembangunan dan proposional dalam menyajikan informasi.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung menyatakan tidak memperingati dan merayakan HPN. Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihaloho, mengatakan, HPN merupakan hari lahirnya salah satu organisasi profesi wartawan kemudian diklaim sepihak sebagai HPN.

"Kalau misal kita lihat tema-tema HPN dari tahun ke tahun sepertinya tidak menjawab persoalan pers secara umum. Wartawan kan masih rentan mendapat kekerasan ketika menjalankan kerja profesinya," jelasnya.

Berdasarkan catatan AJI, setiap tahun selalu ada jurnalis di Lampung yang mendapat kekerasan. Bahkan kekerasan jurnalis pada 2020 lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Hendry juga menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat ini menurutnya semakin berat. Terlebih soal profesionalisme sebagai jurnalis.

Menurutnya peran media seharusnya meningkatkan literasi media di publik serta tidak langsung percaya dengan informasi yang beredar di media sosial.

"Mestinya pers turut melawan hoaks. Di era tsunami informasi ini harusnya kepercayaan publik lebih tinggi kepada pers karena banyaknya informasi beredar yang tidak terverifikasi. Tapi kalau menurut survei kan tingkat kepercayaan publik kepada pers menurun," jelasnya.

Hendry menambahkan, saat ini persoalannya bukan hanya pemberian amplop namun wartawan juga terlibat bermain proyek. Hal itu menurutnya akan berimbas pada kepercayaan publik pada media. "Gimana mau percaya dengan pers kalau wartawannya aja begitu," kata dia.

Permasalahan lain yang dialami perusahaan media saat ini menurut Hendry adalah bergantung dengan iklan. Terlebih media lokal yang relatif bergantung dengan iklan pemerintah yang bisa membuat independensi media sedikit terganggu.

Kemudian semakin menjamurnya media saat ini terutama media cyber, tidak dibarengi dengan kualitas produknya. Bahkan relatif jarang media yang mengangkat suara dari kelompok marjinal.

"Harusnya ini kan yang dijawab HPN jika memang disepakati ada HPN bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan dan junalis profesional menghasilkan produk berkualitas. Kemudian bagaimana media independen tidak hanya slogan menyampaikan di forum saja menyebut independen tapi dilihat dari konten dan kebijaknnya," paparnya.