Gubernur Lampung Temui Pendemo Singkong: Jangan Bilang Tak Bela Rakyat

Meski sempat menolak, sebagian perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bersedia melakukan dialog dengan gubernur di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung.

Dalam pertemuan kedua pihak antara pemerintah daerah dan kelompok massa, Mirza menegaskan,  sejak awal telah berjuang keras membela kepentingan petani singkong di Provinsi Lampung.

“Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” tegasnya di hadapan perwakilan massa.

Mirza melanjutkan, salah satu langkah nyata ialah memulangkan 23 ribu ijazah siswa merupakan mayoritas anak petani, yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

“Saya bebaskan mereka supaya bisa lanjut sekolah dan bekerja. Itu nilainya sampai 3-6 juta rupiah per anak,” katanya.

Selain itu, ia juga mengupayakan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog, agar hasil panen petani tidak terbuang sia-sia. “Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga 6.500 per kg,” tambah dia.

Lebih lanjut Mirza turut menyoroti program pemutihan tunggakan untuk 2 juta warga termasuk petani, meskipun kewenangan tersebut kini sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karenanya, ia menyayangkan sikap sebagian pendemo yang menolak dialog yang telah disiapkan secara terbuka.

“Kenapa hari ini tidak mau diajak diskusi? Padahal ini bukan pertama kali kita buka ruang dialog. Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak, dengan melihat kondisi nasional dan internasional,” tegasnya.

Maka dari itu, aksi sepihak bisa berdampak buruk bagi petani sendiri. “Kalau pabrik tutup, siapa yang akan beli singkong petani? Maka semua harus dijalankan dengan seimbang. Saya tetap buka ruang dialog. Mari kita jaga Lampung bersama,” imbuh gubernur.