Disdikbud dan Sekolah Lampung Tunggu Edaran Resmi Penjurusan SMA

Sejurus dengan wacana tersebut, Thomas melanjutkan, Disdikbud Provinsi Lampung dan jajaran berharap Juknis pergantian Kurikulum Merdeka itu dapat diterima sebelum masa penerima siswa baru tahun ajaran 2025.

Sehingga dinas terkait dapat langsung bergerak cepat mensosialisasikan penerapan sistem kurikulum penjurusan itu ke satuan pendidikan di bawah naungan Disdikbud Provinsi Lampung.

"Mudah-mudahan sebelum Juni ini (masa penerima siswa baru) edarannya sudah keluar, sehingga bisa langsung diberlakukan di tahun ajaran baru nanti," kata dia.

Lebih lanjut Thomas meyakinkan, pemerintah daerah setempat tak mempersoalkan rencana kebijakan pergantian kurikulum. Sebab, dinilai masing-masing suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar memiliki keunggulan masing-masing.

Semisal Kurikulum Merdeka, menyuguhkan konsep Merdeka Belajar memberikan kemandirian masing-masing satuan pendidikan dalam merumuskan kurikulum sekolah. Sementara sistem kurikulum penjurusan, bisa menuntun para peserta didik berdasarkan minat dan bakat masing-masing.

"Tidak ada masalah, semua kurikulum itu bagus yang perlu itu terpenting baik dari kedinasan hingga satuan pendidikan melaksanakan penuh tanggung jawab, karena tujuan outputnya meningkatkan mutu pendidikan bangsa," ucapnya.

Senada dikatakan guru sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMAN 2 Bandar Lampung, Edi Pristiyono mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi berupa surat edaran resmi dari Kemendikdasmen.

Namun sebagian satuan pendidikan, jajaran SMAN 2 Bandar Lampung pada prinsipnya tentu siap melaksanakan arah kebijakan yang bakal diputuskan pemerintah pusat.

"Sampai saat ini, kami di satuan pendidikan belum terima surat edaran resmi, kami menunggu info resmi berupa keputusan Menteri Dikdasmen," imbuhnya.

Ihwal kemungkinan pergantian kurikulum berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar, Edi menegaskan, SMAN 2 Bandar Lampung masih menunggu sosialisasi pemerataan rencana tersebut dari Kemendikdasmen. "Kita tunggu saja, sehingga lebih jelas hal yang harus disiapkan dan dilakukan oleh satuan pendidikan," katanya.