BPS Catat Angka Kemiskinan Lampung Membaik, Turun 9,66 Persen

07 Feb 2026, 07:02 WIB

Silviana

Ilustrasi kemiskinan (Foto: IDN Times)

Intinya sih...

Penurunan kemiskinan di perdesaan berlangsung lebih cepat
Kedalaman dan keparahan kemiskinan ikut menurun
Ketimpangan membaik, ekonomi dan produksi pertanian jadi penopang

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan hasil nyata dan terukur sepanjang 2025. Itu seiring membaiknya sejumlah indikator ekonomi dan sosial di daerah.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat penurunan tingkat kemiskinan berlangsung secara konsisten, dengan penurunan paling terasa terjadi di wilayah perdesaan. Kondisi ini menjadi sinyal positif berbagai kebijakan dan intervensi pemerintah, khususnya yang menyasar sektor pertanian, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial, mulai memberikan dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tren penurunan kemiskinan tersebut sekaligus mencerminkan perbaikan daya beli dan distribusi kesejahteraan semakin merata di Lampung, meski tantangan struktural masih perlu terus diantisipasi.

1. Penurunan kemiskinan di pedesaan berlangsung lebih cepat

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Timur Weber)

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menilai tren ini sebagai perkembangan menggembirakan. Menurutnya, penurunan kemiskinan tidak hanya terjadi secara agregat, tetapi juga menunjukkan akselerasi lebih kuat di wilayah perdesaan.

“Capaian ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian daerah. Kita melihat tren penurunan kemiskinan yang konsisten. Yang paling menggembirakan adalah akselerasi penurunan kemiskinan di pedesaan berlangsung lebih cepat dibandingkan perkotaan, baik secara semesteran maupun tahunan,” ujar Ahmadriswan.

Meski demikian, disparitas kemiskinan antara wilayah masih terlihat. Tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 10,88 persen, sementara di perkotaan berada di angka 7,37 persen. Data ini menunjukkan pedesaan masih menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Lampung.

2. Kedalaman dan keparahan kemiskinan ikut menurun

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Ahmadriswan mengatakan, kualitas kemiskinan di Lampung juga mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun signifikan dari 1,539 pada Maret 2025 menjadi 1,228 pada September 2025. Penurunan ini menandakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Penurunan paling tajam terjadi di wilayah perdesaan, di mana indeks P1 turun dari 1,893 menjadi 1,472. Artinya, beban ekonomi yang dirasakan penduduk miskin perdesaan mulai berkurang secara nyata.

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,344 pada Maret 2025 menjadi 0,242 pada September 2025. Penurunan paling signifikan kembali terjadi di perdesaan, dari 0,439 ke 0,303, yang menandakan ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin menyempit dan kelompok termiskin mulai terangkat secara ekonomi.

3. Ketimpangan membaik, ekonomi dan produksi pertanian jadi penopang

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Riya Kumari)

Menurutnya, sejalan dengan membaiknya kondisi kemiskinan, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Lampung juga menunjukkan tren positif. Gini Ratio Provinsi Lampung pada September 2025 tercatat sebesar 0,287. Di wilayah perkotaan, Gini Ratio turun dari 0,319 menjadi 0,312, menandakan pemerataan pengeluaran semakin baik.

BPS mencatat sejumlah faktor ekonomi makro turut menopang penurunan kemiskinan ini. Ekonomi Lampung pada Triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen secara year-on-year (y-on-y). Selain itu, terjadi peningkatan produksi padi signifikan pada Subround III 2025, dengan lonjakan mencapai 22,98 persen dibandingkan Subround I.

Ahmadriswan menambahkan, dari sisi ketenagakerjaan, kondisi juga relatif stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,89 persen, yang turut membantu menjaga daya beli dan pendapatan masyarakat.