Aliansi Lampung Melawan: Aksi DPRD Damai, Tak Ada Represif Aparat

03 Sep 2025, 17:02 WIB

Tama Wiguna

Massa aksi menggelar unjuk rasa di DPRD Lampung, Senin (1/9/2025). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya sih...

Penangkapan pembawa bom molotov bukan bagian massa aksi
Poin tuntutan dan aspirasi telah diteruskan ke pemerintah pusat
Murni penyampaian aspirasi bukan buat anarkis

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Aliansi Lampung Melawan (ALM) menyatakan, aksi unjuk rasa telah digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung Senin kemarin berlangsung damai tanpa diwarnai tindakan represif maupun penangkapan dari aparat.

Mewakili aliansi mahasiswa dan masyarakat tergabung dalam gerakan tersebut, Ketua BEM Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan mengatakan, massa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib pascatuntutan didengarkan dan diterima oleh gubernur dan Forkopimda terkait lainnya.

“Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada laporan tindakan represif atau penangkapan yang dialami massa peserta aksi,” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).

1. Pastikan penangkapan pembawa bom molotov bukan bagian massa aksi

Tangkap layar penangkapan pendemo diduga bawa bom molotov di Bandar Lampung. (IDN Times/Istimewa)

Ammar menambahkan, sebelum aksi berlangsung memang sempat ada kegiatan penangkapan dilakukan aparat terhadap remaja di bawah umur yang kedapatan membawa bom molotov.

Meski demikian, ia memastikan para tersangka kini ditahan di Mapolresta Bandar Lampung bukan bagian dari massa kegiatan aksi unjuk rasa tersebut.

“Alhamdulillah, itu bisa diamankan sebelum aksi. Kami pastikan mereka bukan bagian dari kita. Usianya juga masih pelajar dan di bawah umur,” katanya.

2. Poin tuntutan dan aspirasi telah diteruskan ke pemerintah pusat

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi Kapolda Lampung dan Pangdam XXI/Radin Inten berdialog dengan massa aksi demo di DPRD Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Terkait tindak lanjut tuntutan, Ammar menyampaikan, seluruh 10 poin diajukan telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh seluruh unsur Forkopimda Lampung. Surat hasil kesepakatan juga telah dibuat oleh Gubernur Lampung dan ditembuskan kepada Presiden serta DPR RI.

“Kami sangat mengapresiasi semua Forkopimda, juga seluruh fraksi DPRD yang mau turun menemui dan mendengarkan massa aksi. Aksi kemarin memang bertujuan agar 10 tuntutan itu diterima dan disampaikan ke pusat, bukan untuk berbuat anarkis,” tegas Ammar.

Lebih lanjut ia juga menepis stigma aksi digelar terlalu cepat. Menurutnya, terpenting ialah aspirasi masyarakat sudah tersampaikan dan diterima untuk diteruskan ke pemerintah pusat. “Selain tuntutan, kami juga memperhatikan keselamatan massa aksi,” lanjut dia.

3. Murni penyampaian aspirasi bukan buat anarkis

Potret Aksi “Lampung Menolak Diam, Indonesia (C)emas” yang Digelar Aliansi Lampung Melawan di kawasan Gedung DPRD Lampung (IDN Times/Martin Tobing)

Ammar menambahkan, pelaksanaan kegiatan aksi massa unjuk rasa telah dilakukan pada awal pekan kemarin ditegaskan bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat Lampung, bukan berniat membuat kericuhan di muka publik.

“Kami mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang mengharapkan (kericuhan) terjadi dalam aksi. Kalau maunya seperti itu, silahkan buat aksi sendiri. Tapi kami pastikan aksi kami adalah aksi menyampaikan suara masyarakat,” tegas mahasiswa Fakultas Hukum Unila tersebut.

4. Ini 10 poin tuntutan massa aksi ALM

Massa aksi unjuk rasa tiba di DPRD Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Berikut 10 tuntutan disampaikan Aliansi Lampung Melawan

Mendesak DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset
Mendesak DPE untuk melakukan potongan tunjangan dan gaji DPR, serta berhenti untuk menggunakan pajak rakyat untuk menekan rakyat
Memerintah Prabowo untuk memecat menteri-mentri bermasalah
Mendesak para ketua pantai untuk memecat kader bermasalah yang menempati posisi legislatif dan eksekutif
Menuntut Kapolri untuk turun dari jabatannya dan mendesak dilakukannya reformasi total Polri dan Polda Lampung, serta menuntut keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan
Menolak efisiensi pada sektor pendidikan dan kesehatan
Tingkatkan kualitas gaji guru dan dosen
Mendesak untuk dilakukan pembebasan lahan Anak Tuha
Menolak disahkan RUU KUHP
Meminta menteri ATR/BPN segera melakukan reformasi agraria di Provinsi Lampung dan mengukur ulang lahan PT SGC