Aksi Hari Buruh di Lampung: Cabut Omnibuslaw hingga Tolak Upah Murah!

Dalam aksi demontrasi kali ini, Eric menyampaikan, sedikitnya aliansi buruh mengusung 5 poin tuntutan ditujukan kepada pemerintah daerah, khususnya DPRD Provinsi Lampung. Itu mulai dari tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai bentuk konsisten pergerakan buruh, dikarenakan sangat menyengsarakan kesejahteraan pekerja.

Kemudian poin masih turunan dari UU Cipta Kerja yakni, menghapus sistem pekerja alih daya (outsourcing), sebab kebijakan ini sama sekali tidak memberikan kepastian status para buruh.

"Saat menuntut untuk menjadi pekerja tetap, dengan peraturan ini jelas menyulitkan. Kami sangat miris," ucapnya.

Dalam poin tuntutan lainnya, Eric menyampaikan, aliansi buruh di Lampung tegas menolak upah murah, karena penetapannya amat tidak berdasar dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kita punya hak otonom untuk mengelola upah buruh, jangan kita memakai hitungan dari pusat, tentu, para buruh akan dirugikan dan menjadi korbannya," imbuh dia.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti dan menuntut penghapusan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). "Ini akal-akalan, karena tidak sesuai kalau buruh Lampung harus dibebankan kebijakan ini," tambahnya.

Eric menambahkan, poin tuntutan terakhir turut menjadi tuntutan sekaligus catatan kritis dalam May Day kali ini yakni, mendesak perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi maupun Kabupaten/Kota Lampung.

Khususnya, perbaikan kinerja dalam sektor pengawasan, dikarenakan Disnaker merupakan organisasi perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan buruh.

"Selama ini pengawasan itu turun untuk apa? Apakah kita tahu data real pekerja di Lampung? Perusahaan? Berapa yang sudah menerima upah minimum sesuai aturan? Berapa yang menerapkan BPJS atau K3? Ini tidak ada dan tidak pernah dibuka, jangan-jangan ada oknum yang bermain menjadikannya lapak," tandas dia.