Inflasi Juni 1,20 Persen Lampung Dipicu Cabai dan Angkutan Udara 

2. Tertahan deflasi beberapa komoditas

Meski demikian Irfan mengatakan, inflasi lebih tinggi periode Juni 2022 tertahan adanya deflasi terjadi pada sebagian komoditas di antaranya minyak goreng, bawang putih, angkutan antar kota, kangkung, dan ikan kembung. Andil masing-masing sebesar -0,06 persen; -0,06 persen; -0,03 persen; -0,02 persen; dan -0,02 persen.

Penurunan harga komoditas minyak goreng Juni 2022 disebabkan kebijakan pemerintah terkait dengan dorongan untuk pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) dan harga CPO dunia yang mulai relatif stabil. Sedangkan penurunan harga bawang putih disebabkan melimpahnya pasokan seiring dengan peningkatan produksi dalam negeri dan pasokan dari luar negeri sejalan dengan dibukanya impor bawang putih.

Sementara itu, penurunan tarif angkutan antar kota disebabkan adanya normalisasi harga pasca pemberlakuan tarif tuslah. Komoditas lainnya yang menahan tekanan inflasi adalah kangkung yang disebabkan meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya masa panen. Selanjutnya, penurunan harga komoditas ikan kembung disebabkan terjaganya pasokan dan menurunnya permintaan.

3. Perlu kendalikan harga cabai

Irfan mengatakan, menyikapi perkembangan kenaikan harga aneka cabai, KPwBI Lampung dan Pemprov Lampung melakukan beberapa upaya pengendalian. Dalam jangka pendek, akan kembali mendorong peran Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang telah tergabung ke dalam TPID sejak 2019, untuk mengaktifkan kembali “Gerakan Tanam Cabai”.

Selain itu, diselenggarakan pasar murah untuk komoditas aneka cabai oleh Disperindag, berkolaborasi dengan Bulog, BI, dan kelompok tani dari daerah Ketapang, Lampung Selatan. Kelompok tani itu memiliki lahan cabai merah dan rawit seluas 5 Ha.

"Sementara dalam jangka panjang, pemanfaatan KUR dari KPB perlu didorong sebagai modal untuk meningkatkan luas lahan tanam cabai. Selain itu, inovasi dan digitalisasi dalam kegiatan produksi dapat terus ditingkatkan, di antaranya melalui pembuatan greenhouse dan pemanfaatan alat pengukuran nutrisi tanah," paparnya.

Irfan menambahkan, diperlukan juga sosialisasi yang lebih masif untuk mengajak lebih banyak kelompok tani bergabung menjadi binaan BI untuk mendapatkan dukungan digital farming. Di sisi lain, peran Bulog perlu diperkuat dalam rangka menjaga kelancaran distribusi dan volatilitas harga.

"Caranya melalui pembuatan atau penyusunan kontrak dengan petani dan pihak pasar. Selain itu, penugasan PSO Bulog dalam menjaga stabilitas harga cabai berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Lampung. Terakhir, melakukan sosialisasi konsumsi cabai kering guna meredam gejolak pasokan dan harga cabai dari sisi demand," urainya.

4. Ada beberapa risiko perlu dimitigasi

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memandang inflasi akan tetap terkendali pada rentang sasaran 3±1 persen. Namun demikian, terdapat beberapa risiko perlu dimitigasi, antara lain dari risiko kelompok inti, adanya risiko ketidakpastian pasar keuangan global seiring dengan masih berlanjutnya permasalahan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral di dunia yang meningkatkan tekanan kepada Nilai Tukar Rupiah.

Kemudian, berlanjutnya peningkatan second round impact VF dan AP seiring dengan harga bahan pangan dan energi internasional masih dalam tren naik pada triwulan II 2022 serta peningkatan ekspektasi inflasi seiring dengan meningkatnya mobilitas, pembiayaan perbankan, dan berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan.

Risiko kelompok Volitile Food (VF), penerapan fuel surcharge sebesar 10 persen untuk penerbangan kelas ekonomi seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia serta peningkatan permintaan memasuki periode libur anak sekolah juga perlu diperhatikan.

Selain itu, peningkatan harga aneka rokok secara bertahap sebagai dampak lanjutan kenaikan harga cukai di awal tahun dan potensi diberlakukannya normalisasi tarif listrik untuk menekan defisit fiskal pemerintah. Risiko kelompok Administered Price (AP), potensi kenaikan harga kedelai dan jagung berisiko meningkatkan biaya input untuk pakan hewan ternak.

Di sisi lain, inefisiensi tata niaga pangan, berlanjutnya peningkatan harga pupuk, serta problem struktural pola tanam dan manajemen impor berisiko meningkatkan biaya produksi bahan pangan.