Mengurai Permasalahan dan Solusi Seputar Pendidikan di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 270 juta jiwa. Tantangan geografis ini menyebabkan ketimpangan yang ekstrem dalam akses dan kualitas pendidikan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun di DKI Jakarta mencapai 84,36 persen. Sementara di Papua Barat hanya 66,78%. Akses terhadap guru berkualitas, fasilitas belajar, dan teknologi pendidikan juga sangat timpang.

Guru adalah ujung tombak pendidikan. Sayangnya, kualitas guru di Indonesia masih memprihatinkan. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, lebih dari 50 persen guru belum memenuhi standar minimal dalam asesmen kompetensi pedagogik dan profesional.

Program sertifikasi guru pun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu mengajar karena tidak dibarengi dengan pelatihan yang memadai dan sistem evaluasi yang berkelanjutan.

Kurikulum pendidikan nasional kerap berubah tanpa evaluasi jangka panjang. Sejak reformasi, Indonesia telah mengganti kurikulum lebih dari lima kali, mulai dari KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka.

Pergantian ini seringkali terjadi karena tekanan politik atau keinginan populis, bukan karena hasil riset pendidikan atau bukti empiris. Akibatnya, guru dan siswa menjadi korban kebijakan yang tidak konsisten.

Dalam sistem pendidikan yang efektif, keluarga dan komunitas memiliki peran penting. Namun, banyak orang tua di Indonesia menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah.

Data dari UNICEF menunjukkan hanya 34 persen orang tua di Indonesia yang secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar anak di rumah. Rendahnya literasi orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam pendidikan membuat sinergi antara rumah dan sekolah lemah.

Sejak disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Pada tahun 2024, anggaran pendidikan mencapai Rp660 triliun.

Namun, sebagian besar dana ini digunakan untuk belanja rutin dan gaji, sementara porsi untuk pengembangan kualitas belajar-mengajar dan inovasi pendidikan masih kecil. Efektivitas penggunaan anggaran belum optimal.

Sistem evaluasi pendidikan di Indonesia masih terlalu fokus pada hasil ujian. Ujian Nasional (UN) memang telah dihapus, tetapi penggantinya belum sepenuhnya mengubah paradigma evaluasi.

Model asesmen saat ini masih belum mampu mengukur kecakapan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Evaluasi yang berorientasi pada angka membuat guru dan siswa terjebak dalam praktik belajar yang dangkal. Bisa jadi evaluasi massa tersebut disebabkan terlalu besar dan beragamnya kelas yang harus diampu oleh seorang guru.

Pendidikan semestinya menjadi program panjang bangsa, bukan ladang eksperimen setiap kali terjadi pergantian kekuasaan. Sayangnya, kebijakan pendidikan sering kali berubah mengikuti arah politik.

Hal ini menyebabkan ketidakstabilan sistem, lemahnya implementasi di lapangan, dan hilangnya arah jangka panjang. Sebagai contoh, perubahan mendadak terhadap sistem zonasi, seleksi masuk perguruan tinggi, dan kurikulum seringkali tidak disertai kesiapan teknis di lapangan.

Pertama, Indonesia membutuhkan peta jalan pendidikan nasional jangka panjang yang bebas dari intervensi politik sesaat. Kebijakan harus berbasis data, riset, dan konsensus nasional lintas kementerian dan pemangku kepentingan. Kedua, perlu penguatan sistem pelatihan dan rekrutmen guru berbasis merit. Sertifikasi harus diikuti dengan program mentoring, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi kinerja nyata di kelas.

Ketiga, kurikulum harus stabil, adaptif terhadap tantangan global, namun tetap berakar pada nilai lokal dan karakter bangsa. Keempat, pemerintah perlu menciptakan mekanisme insentif bagi daerah tertinggal dan guru yang bersedia mengabdi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Kelima, penting untuk melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pendidikan. Program penguatan parenting, literasi keluarga, dan kerjasama sekolah dengan tokoh masyarakat harus diperluas. Keenam, alokasi anggaran harus dikawal dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah harus berdampak pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika Indonesia ingin lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), maka reformasi pendidikan tidak bisa ditunda lagi. Kita membutuhkan kepemimpinan visioner, kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi lintas sektor. Pendidikan harus menjadi fondasi kokoh untuk masa depan Indonesia yang berdaulat, berdaya saing, dan berkeadaban.

*Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, PhD – seorang pemerhati sosial kebangsaan dan pendidikan adalah seorang Guru Besar Tetap Teknik Mesin dan saat ini Wakil Rektor bidang Akademik, Riset dan Inovasi Universitas Bandar Lampung, serta Adjunct Professor Fakultas Teknik, International Islamic University Malaysia (IIUM).