Waspada Pencemaran Nama Baik di Medsos, Ini Tips Hindarinya!

Dalam paparannya, Sasqia Yovita Dewi menerangkan, media sosial dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi. Namun demikian, di media sosial juga rentan terjadinya pencemaran nama baik. Sebab itu, melalui kegiatan tersebut pihaknya mengajak masyarakat dapat memahami aturan terbaru agar bijak dalam menggunakan media sosial.

"Pencemaran nama baik, dalam konteks hukum, adalah tindakan yang secara sengaja merusak reputasi atau nama baik seseorang dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau menuduh sesuatu yang memalukan seperti pencemaran lisan, tertulis, dan melalui media sosial, serta fitnah," jelas Sasqia.

Sasqia menjelaskan, pencemaran nama baik juga dapat dikenakan sanksi hukum yaitu Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pencemaran nama baik atau penghinaan dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 9
bulan atau denda paling banyak Rp4,5 juta.

Selain itu Pasal 311 KUHP yang mengatur tindak pidana fitnah, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang diketahui tidak benar. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun.

"Dan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan," terangnya.

Menurutnya, jika pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, pasal ini dapat digunakan. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.

Lebih lanjut Sasqia menjelaskan, alasan pentingnya masyarakat menghindari tindakan pencemaran nama baik di media sosial, diantaranya seringkali konten negatif yang diposting sulit dihilangkan sepenuhnya. Korban pencemaran nama baik juga bisa mengalami tekanan mental berat. Dan informasi negatif berpotensi menjadi viral tanpa kontrol.

"Cara menghindari pencemaran nama baik, contoh ketika masyarakat menagih utang yakni dengan menghindari menggunakan kata-kata kasar atau menghina, dan fokus pada penyelesaian masalah utang secara damai. Tidak menyebarkan informasi pribadi, foto, video, atau informasi pribadi lainnya tanpa izin, dan hindari mengungkapkan informasi yang dapat merugikan, dan berkonsultasi dengan pihak terkait seperti penegak hukum atau lembaga yang berwenang," jelasnya.

Pihaknya juga meminta masyarakat benar-benar memahami ketentuan UU ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial, dan menghindari tindakan yang dapat melanggarnya.

"Dengan memahami dan mematuhi aturan, kita lindungi reputasi pribadi dan orang lain. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab demi lingkungan digital yang sehat dan aman, bijak dalam menggunakan media sosial, pahami aturan dan hukum berlaku, utamakan etika dan moral, media sosial sebagai alat, bukan tujuan utama," tandasnya.