Warga Curhat Perambahan TNBBS, Gubernur Lampung Siapkan Langkah Tegas
- Warga Suoh keluhkan perambahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
- Keluhan warga termasuk konflik dengan satwa liar dan dukungan penuh terhadap penertiban
- Gubernur Lampung, Mirza, mengidentifikasi perambah sebagai penyebab utama konflik dan menegaskan penertiban akan dilakukan
Lampung Barat, IDN Times - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melakoni dialog dan mendengarkan langsung curhatan keluh kesah masyarakat di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.
Dalam momen tersebut, warga setempat kompak mengeluhkan aktivitas perambah di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Pasalnya, aktivitas ini telah memicu terjadi konflik antara satwa liar dengan masyarakat berujung korban jiwa.
"Kami masyarakat mengharapkan ke pak gubernur menertibkan masyarakat yang merambah di wilayah kami pak," ujar Suhada, perwakilan warga Negeri Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh di Lapangan Balai Pekon Suka Marga, Minggu (27/4/2025).
1. Warga resah adanya aktivitas perambahan kawasan hutan konservasi
Keluhan serupa turut dilontarkan Tamrin, Desa Sumber Agung, Suoh. Ia menyampaikan, masyarakat di dua kecamatan berbatasan langsung dengan TNBBS yakni, Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) amat merasa resah dengan keberadaan para perambah.
"Kami sangat resah karena adanya perambah, jadi saya mohon kepada pak gubernur untuk menertibkannya," kata dia.
Warga lainnya Darso menambahkan, aktivitas perambahan hutan kawasan TNBBS disebut menjadi penyebab utama adanya konflik antara satwa liar seperti harimau dan gajah dengan masyarakat setempat "Kami mohon pak, perambah untuk segera ditertibkan yang ada di wilayah TNBBS ini," lanjutnya.
2. Minta langkah tegas bagi para perambah
Curhatan lainnya datang dari Kasan, warga Pekon (Desa) Gunung Ratu, Kecamatan BNS menyebutkan, masyarakat sepakat dan mendukung penuh dengan langkah-langkah pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas perambahan hutan kawasan TNBBS.
Sebab bila tidak ada langkah tegas, maka disebutkan konflik antara manusia dengan satwa liar di wilayah setempat tak akan pernah bisa segera terselesaikan.
"Bila konflik tidak ada penyelesaian maka ini akan terus berlanjut, kami mohon dicarikan solusi yang manusia agar kebijakan yang diterapkan tidak mencederai hak manusia," imbuh dia.
3. Dipicu banyaknya pembukaan lahan
Pascamendengarkan curhatan warga tersebut, Mirza, sapaan akrab gubernur, mengatakan pemerintah daerah telah mengidentifikasi penyebab utaman kemunculan interaksi negatif atau konflik antara satwa liar dan masyarakat di wilayah setempat.
"Wilayah harimau dan gajah ini dihantam masyarakat, sehingga hewan-hewan mulai bermunculan. Memang, dalam akhir-akhir ini banyak sekali lahan terbuka, tapi di data kami tidak banyak dari penduduk Suoh," katanya.
Alhasil, aktivitas pembukaan lahan dilakukan para perambah di kawasan hutan TNBBS dapat disimpulkan menjadi penyebab utama kemunculan konflik tersebut. "Perambah ini tidak paham bagaimana hidup di Suoh seperti yang bapak ibu sekalian lakukan ratusan tahun lalu," lanjut dia.
4. Pemerintah daerah komitmen menertibkan perambahan
Merespons kegiatan ilegal di kawasan hutan konservasi tersebut, Mirza meyakinkan, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait mulai dari TNI-Polri hingga petugas Balai Besar TNBBS bakal terus mengimbau hingga menertibkan aktivitas perambahan tersebut.
"Kami akan mengajak masyarakat ke depan untuk menjaga Suoh lebih baik, kita harus hidup berdampingan dengan alam," kata gubernur.
