Walhi: Banjir di Bandar Lampung Bukti Krisis Tata Kelola Lingkungan

Merujuk peninjauan lapangan dan informasi dihimpun Walhi Lampung, terdapat setidaknya 38 titik banjir tersebar di berbagai wilayah kota dengan sejumlah wilayah mengalami dampak paling parah berada di Rajabasa, Tanjung Senang, dan Kedamaian.

Selain melanda wilayah Kota Bandar Lampung, banjir juga terjadi di daerah penyangga kota, seperti Way Galih, Jati Agung, dan Hajimena di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Irfan, kondisi ini menunjukkan persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan sistem drainase perkotaan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kerusakan kawasan resapan air, perubahan tata guna lahan, hingga lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah hulu hingga hilir.

"Ini adalah konsekuensi dari pembangunan kota yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Ketika ruang terbuka hijau terus berkurang, kawasan resapan air hilang, dan sistem drainase tidak diperbaiki secara serius, maka banjir menjadi sesuatu yang hampir pasti terjadi setiap musim hujan,” ucapnya.

Irfan turut menyampaikan duka mendalam atas korban jiwa yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan, banjir yang terus berulang setiap tahun menunjukkan kegagalan serius dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang kota.

Menurut Walhi Lampung, sejumlah faktor utama memperparah risiko banjir di Bandar Lampung antara lain minimnya ruang terbuka hijau, berkurangnya kawasan resapan air, buruknya sistem drainase kota, lemahnya pengelolaan sungai, serta persoalan pengelolaan sampah yang belum tertangani secara optimal.

Selain itu, Walhi Lampung juga menilai pemerintah daerah selama ini masih lebih fokus pada penanganan darurat setelah bencana terjadi seperti pemberian bantuan kepada korban, dibandingkan melakukan upaya pencegahan menyasar akar persoalan banjir secara struktural.

“Persoalan banjir di Bandar Lampung adalah persoalan tata kelola kota. Tanpa perubahan kebijakan yang serius, banjir akan terus terjadi setiap tahun dan masyarakat kembali menjadi korban,” tegas Irfan.

Dalam catatan Walhi Lampung, Irfan mengingatkan, selama satu periode kepemimpinan Walikota Eva Dwiana sebelumnya hingga satu tahun kepemimpinan saat ini di Bandar Lampung, itu belum terlihat langkah signifikan yang mampu mengurangi risiko banjir secara nyata.

Sebab, pemerintah kota (Pemkot) setempat dinilai masih mendorong berbagai proyek pembangunan fisik tidak memiliki urgensi tinggi, sementara persoalan mendasar seperti pengendalian banjir dan perlindungan kawasan resapan air belum menjadi prioritas.

"Walhi Lampung mengingatkan, pembangunan kota yang mengabaikan aspek lingkungan hanya akan memperparah risiko bencana di masa depan. Jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup serta masyarakat kelas menengah ke bawah terus menjadi korban dari pembangunan kota yang rakus ruang dan tidak berkelanjutan," katanya.

Pasalnya, pengabaian terhadap persoalan lingkungan hidup dalam pembangunan kota merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

"Walhi Lampung mendesak Pemkot Bandar Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan tata kelola lingkungan, agar lebih berorientasi pada keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan hidup," imbuh Irfan.

Berikut sederet tuntutan Walhi Lampung dalam menyikapi bencana banjir telah menerjang Kota Bandar Lampung.

• Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang Kota Bandar Lampung, khususnya kawasan resapan air dan daerah aliran sungai.

• Melakukan perbaikan sistem drainase kota secara menyeluruh dan tidak bersifat tambal sulam.

• Menghentikan pembangunan yang berpotensi mengurangi kawasan resapan air dan memperparah risiko banjir.

• Melakukan pemulihan kawasan sungai dan daerah tangkapan air dari hulu hingga hilir.

• Menyusun rencana mitigasi banjir jangka panjang yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.