Vaksinasi COVID-19 Digelar Pekan Ini, Nakes Ada Pro dan Kontra

Salah seorang penyintas COVID-19 asal Balikpapan, Kalimantan Timur, Diah Anggaraeni (30), menjelaskan, vaksin COVID-19 dibutuhkan oleh masyarakat. "Harapannya kalau ada vaksin bisa mengurangi kasus. Tapi ya tidak tahu efek sampingnya apa," jelas pengajar atau tutor kursus mata pelajaran ini saat dihubungi IDN Times, Rabu (6/1/2021).

Ia menambahkan, vaksin ini memang sangat penting jika memang bisa memberi imunitas untuk mencegah pesebaran COVID-19 di daerah berjuluk Kota Minyak itu. Namun bagaimana pun, vaksin ini bahannya apa, kemudian efeknya terhadap tubuh juga belum diketahui masyarakat luas.

"Kita ini kan orang awam saja ya. Nurut pemerintah. Jadi saya sendiri berharap kalau pun harus divaksin semoga aman. Tapi kan saya pernah positif, saya dengar yang pernah positif bukan prioritas vaksin. Ya dilihat saja," katanya.

Pendapat lainnya diutarakan Danny (bukan nama sebenarnya) remaja 16 tahun yang juga seorang penyintas COVID-19. "Vaksin kan hanya spesifik ke satu jenis virus, padahal corona kan banyak jenisnya. Jadi ya tetap gak bisa 100 persen pasti gak kena," ujarnya.

Merujuk hal itu, ia merasa belum yakin apakah dirinya bersedia divaksin atau tidak. "Masih ragu-ragu untuk divaksin. Di sisi lain ia berharap vaksin COVID-19 ini efektif sehingga dapat menekan penyebaran kasus virus corona di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya.

Penyintas lainnya, Fatmawati (30) menerangkan, telah mengetahui informasi mengenai vaksin COVID-19 tersebut. Namun ia tak tahu apakah dirinya termasuk yang akan menerima vaksinasi atau tidak. "Kalau saya, seandainya memang tidak perlu vaksin yang lebih memilih tidak vaksin. Apalagi sudah pernah positif. Tapi kalau potensi tertular masih ada ya mau juga divaksin," terangnya.

Terkait efek samping atau kandungan vaksin, ia belum mengetahui secara rinci. Namun apabila para tenaga kesehatan yang sekarang menjadi prioritas akhirnya bersedia divaksin, tentunya ia juga berharap mendapatkan perlindungan tersebut.

"Tapi kalau tenaga kesehatan saja tidak mau, ya saya mending tidak vaksin juga. Yang penting pemerintah bisa pastikan vaksin ini aman," katanya.

Rini, nakes penyintas COVID-19 asal Bandar Lampung, mengutarakan, belum yakin dengan efektivitas vaksin yang akan diberikan kepada penerima prioritas. Apalagi melihat pemberitaan vaksinasi di luar negeri.

"Kalau saya pribadi, kalau belum pasti ya jangan dulu lah. Soalnya takutnya nanti terjadi apa-apa, kita kan gak tahu. Tapi setahu saya kalau sudah kena, vaksin gak begitu berpengaruh karena sudah punya antibodi sendiri," terang perawat di salah satu rumah sakit ini.

Kendati demikian, Rini tetap berharap vaksin tersebut benar-benar jelas dari segi uji dan keamanan. DN nakes Bandar Lampung lainnya menambahkan, ia bersedia divaksin. "Mudah-mudahan pemerintah memilih vaksin yang aman," jelasnya.

Pendapat berbeda disampaikan perawat di RSUP Dr Kariadi Semarang Jawa Tengah, Ahmad Nuruddin (29). Ia menjadi saksi sekaligus mengalami sendiri keganasan virus corona akhir tahun 2020 lalu. Dia terpapar saat bertugas merawat pasien yang terinfeksi COVID-19.

Melihat para tenaga kesehatan bertaruh nyawa dan hanya berlindung pada APD serta masker saat bertugas menangani pasien COVID-19, Nurdin sangat bersyukur jika teman sesama profesinya bisa segera divaksinasi.

‘’Kalau memang vaksinnya sudah teruji dan aman untuk manusia saya sangat bersyukur. Sebab, ini akan melindungi tenaga kesehatan yang sering kontak dengan pasien. Apalagi, kalau mereka sering berkontak dengan pasien COVID-19 atau pasien yang ternyata positif dengan status orang tanpa gejala (OTG),’’ tutur Nurdin sapaan akrabnya yang sebelumnya bertugas di bagian perawatan Obgyn.

Warga Kabupaten Demak itupun tidak menginginkan korban meninggal karena COVID-19 semakin banyak. ‘’Jadi intinya, untuk menekan penyebaran virus corona, vaksin yang disuntikkan harus layak dan memenuhi syarat, minimal sudah lolos uji klinis dari BPOM. Namun, kalau belum teruji mayoritas nakes masih fifty-fifty, sebab di berita ada orang habis divaksinasi reaksinya malah macam-macam, sehingga ini yang membuat teman-teman saya masih ragu,’’ jelasnya.

Tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah kota di Tanah Air menyatakan pendapatnya terkait mereka prioritas pertama divaksin. Mereka ada yang setuju, masih ragu, dan dan menolak. Berikut rangkumannya.

DK, seorang tenaga kesehatan yang bekerja di RSUP Sanglah Denpasar mengatakan siap untuk menerima vaksin. Menurutnya, vaksin COVID-19 yang disediakan telah melalui beberapa proses.

“Ya kami pasti maulah kalau vaksinnya diyakini dan sudah ada izin dari BPOM, ada keluar vaksin halalnya kami pasti mau vaksin. Kenapa enggak (tidak). Karena kami tahu vaksin itu kita yakini melalui beberapa proses ya. Apalagi terakhir memang dapat izin BPOM. Saya yakin, yakin. Tidak ragu lagi. Karena itu sudah melalui proses yang benar,” ungkap DK.

Sementara PDP, perawat di Rumah Sakit Klungkung justru masih memiliki sedikit keraguan. “Untuk vaksin corona. Kami sebagai nakes yang kontak langsung dengan pasien positif, sangat senang dengan adanya vaksin gratis bagi nakes. Tetapi banyak isu yang beredar bahwa setelah suntik vaksin banyak yang meninggal. Ini belum ada penjelasan yang pasti dari kementerian kesehatan apakah vaksin tersebut aman atau tidak. Jadi masih ada keraguan 50 persen terhadap vaksin corona tersebut,” ungkap PDP.

Hal senada disampaikan sejumlah tenaga kesehatan di Provinsi Banten mengaku khawatir menjadi yang pertama mengikuti program vaksinasi COVID-19. Mereka takut jika vaksin tersebut bisa berimbas buruk terhadap kesehatannya.

"Ragu-ragu Mas, takut ini mah jadi kelinci percobaan, harusnya jangan nakes dulu," kata Hani (nama samaran), salah satu perawat di rumah sakit pusat rujukan COVID-19 Banten kepada IDN Times, Rabu (6/1/2021).

Meski nakes menjadi yang pertama divaksin, Hani mengaku dia dan rekan-rekannya belum pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait vaksin Sinovac yang akan disuntikan kedalam tubuhnya. Informasi jaminan keamanan terkait efek samping vaksin asal Tiongkok tersebut. "Tapi apa bener bisa jadi kuat (imun), terus udah diuji apa belum kira-kira," katanya.

Ia berharap, sebelum pelaksanaan vaksinasi perdana pada 14 Januari 2021 mendatang, para tenaga kesehatan diberikan sosialisasi terlebih dahulu agar tidak ragu saat disuntik vaksin.  "Kalau kita karena tim (perawat) COVID otomatis didaftarin dan sudah dapat pemberitahuan di aplikasi," katanya.

Di Bandung, sejumlah nakes bersedia untuk disuntik vaksin Sinovac tahap satu yang akan dilakukan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pertengahan Januari 2021. Salah seorang nakes yang bersedia disuntik vaksin Sinovac, dr Gemi Hafitiani tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Babakan Sari, mengatakan, terdaftar sebagai penerima vaksin dan telah mendapat pesan singkat dari pemerintah pusat langsung.

Ia menjelaskan, proses pendaftaran suntik vaksin dilakukan secara online dengan menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) di laman kementerian kesehatan. Setelah itu, bagi yang lolos verifikasi mendapatkan pesan singkat dari Menkominfo.

"Sebelum ke vaksinasi, ada screening dahulu, misalkan ada penyakit penyerta atau tidak dan sebagainya. Kalau ada, mungkin ditunda atau bagaimana," ungkapnya.

Selain itu, Ia mengaku merasa senang sudah dinyatakan lolos verifikasi dan akan mendapatkan vaksin dari program vaksinasi pemerintah. Menurutnya, nakes saat ini sudah menjadi garda terdepan dalam menangani pandemik COVID-19.

"Ada sedikit harapan setelah divaksin dapat antibodi yang mengurangi risiko terpapar. Tapi bukan berarti melupakan protokol kesehatan, meski sudah divaksin harus ikuti protokol kesehatan," katanya.

Disinggung kekhawatiran akan ada efek samping setelah disuntik vaksin Sinovac, Gemi menganggapi hal itu tidak menjadi persoalan. Adapun sebelumnya sejumlah pejabat daerah termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menjadi relawan vaksin Sinovac memang tidak mengalami keluhan medis serius.

"Insya Allah baik-baik saja. Sudah keluar izin juga. Vaksin ini bisa jadi sebagai jawaban atas semua kekhawatiran selama pandemi," kata dia.

Nakes lainnya dari Kota Bandung, dr. Ichsan J Juanda, mendukung vaksinasi tahap satu yang diberikan kepada nakes oleh pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. Bahkan Ia bersedia dan sudah terdaftar sebagai orang yang akan mendapatkan vaksin COVID-19.

"Memang vaksin ini bukan solusi akhir untuk menghentikan pandemik. Vaksin ini adalah salah satu upaya untuk meminimalisir angka kemungkinan orang terinfeksi," ujar Ichsan saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Hal serupa disampaikan dr. Makhyan Jibril Al Farabi. Ia memilih untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurut Jibril, vaksin COVID-19 merupakan perlindungan tambahan yang bisa memberikan rasa aman lebih kepada tenaga kesehatan dalam melayani pasien.

"Jadi, saya bersedia untuk divaksinasi bulan ini. Hal ini juga untuk memberikan contoh bagi para tenaga kesehatan yang juga berada di garda terdepan untuk segera divaksinasi dan mendapatkan perlindungan. Sehingga, bisa fokus untuk melayani dan menolong pasien COVID-19," jelas pria yang kini menjadi dokter residen kardiologi di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tersebut.

Bahkan, Jibril sudah memeriksa identitasnya di Peduli Lindungi untuk memastikan ia mendapatkan vaksin COVID-19. Ia pun terdaftar menjadi penerima vaksin tahap pertama sebagai tenaga kesehatan.

Perawat di RSUP Dr Kariadi Semarang Jawa Tengah, Ahmad Nuruddin, menambahkan, selain vaksin, ia mengajak para nakes maupun siapa saja yang sudah pernah terpapar COVID-19 untuk donor plasma jenis konvalesen. Donor ini merupakan salah satu terapi untuk membantu pasien COVID-19.

Kriteria donor plasma konvalesen di antaranya, pernah sakit COVID-19, terinfeksi virus corona sampai dirawat di rumah sakit atau di rumah isolasi mandiri dengan gejala ringan sedang. Lalu, sudah swab evaluasi hasil dua kali negatif, tidak memiliki komorbit, pria usia 17-60 tahun, dan wanita belum pernah hamil.

‘’Donor plasma ini bisa dilakukan dua hingga tiga kali. Tidak boleh terus-menerus dan dengan jarak kurang lebih dua minggu. Selain itu, kita harus tetep di skrining dulu. Apakah titer antibodinya cukup atau tidak untuk donor,’’ jelas Nurdin.

Pendapat berbeda disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Pusri, Profesor Yuwono. Ia menyatakan, enggan disuntik jika uji klinis oleh PT Biofarma dan layak edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) belum dipublikasi.

"Sesuai dengan sumpah dokter, yang utama jangan bikin celaka. Saya sebenarnya siap sedia untuk disuntik dan menyuntik. Hanya saja diperlukan bukti ilmiah jika vaksin tersebut aman bagi masyarakat. Kalau ditanya apakah Yuwono siap disuntik, saya siap kalau ada hasil ilmiahnya," ungkap Yuwono, Selasa (5/1/2021).

Yuwono menjelaskan, vaksin Pfizer yang diuji di Amerika dan Inggris sebelum dilakukan penyuntikan, telah teruji secara klinis dan diumumkan memiliki tingkat efektifitas 95 persen. Sedangkan vaksin Sinovac menurutnya belum teruji sampai hari ini. Ia menegaskan, vaksin Sinovac patut dipertanyakan keampuhannya melawan virus.

"Vaksin ini sudah kebijakan pemerintah, artinya kita rakyat ikut dan patuh. Tapi secara ilmiah, Sinovac belum mengeluarkan hasil efektivitas atau kemanjuran dan keamanan sampai hari ini," jelas dia.

Meski di Brazil dan Turki telah melakukan uji vaksin, Yuwono menilai tidak berarti ketika disuntik untuk orang Indonesia akan efektif. Pasalnya, genetika antara orang Indonesia, Brazil dan Turki berbeda-beda. Menurutnya perlu dikeluarkan hasil analisis yang dilakukan di Bandung beberapa waktu lalu, sehingga masyarakat tenang saat vaksinasi.

"Saya bingung kok tiba-tiba vaksin sudah didistribusikan dan siap disuntikan tanggal 14 Januari 2021. Padahal belum ada Emergency Use Authorization (EUA) atau otorisasi penggunaan darurat dari BPOM. Umumkan saja mau berapa pun efektifitasnya, kalau cuma 60 persen umumkan, kita bisa menjadikan itu dasar," jelas dia.

Setali tiga uang, dr. Alfian Nur Rosyid dari Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA). Alfian berpendapat, ketidakjelasan status efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19 tersebut membuat dirinya ragu disuntik.

"Kalau saya pribadi tanpa memprovokasi siapa pun, saya belum berkenan. Ini kan masih simpang siur. BPOM juga belum memberikan izin secara resmi. Dinyatakan di Bandung juga belum selesai. Bisa jadi uji di negara lain efektif untuk orang-orang di wilayah tersebut. Kalau di tempat kita, apakah sama efektifnya?" ujar Alfian saat dihubungi IDN Times, Jumat (8/1/2021).

Alfian mengatakan, pertanyaan besar terkait vaksin ini juga dirasakan oleh rekan-rekan sejawatnya. Dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi (paru) ini memilih untuk menanti kejelasan safety and efficacy dari vaksin COVID-19 yang akan disuntikan kepadanya.

"Itu yang membuat saya dan teman-teman itu masih bertanya, kira-kira vaksin yang akan diberikan ini aman, efektif, atau tidak ada efek samping. Jangan-jangan setelah divaksin ternyata ada efek samping, karena kalau vaksin COVID-19 ini kan percepatan," tuturnya.

Doni (samaran), dokter yang bertugas di Kota Tebing Tinggi mengatakan, belum mau divaksin. Alasannya, lagi-lagi karena minimnya sosialisasi dari pemerintah. “Saya belum mendapat informasi  penuh terkait efek samping dan lainnya. Jadi belum mau. Mungkin nanti kalau sosialisasinya sudah baik, bisa berubah pikiran,” ungkapnya.

Brian (nama samaran) dokter di Kabupaten Labuhanbatum mengungkapkan hal yang sama. Dia menganggap, uji klinis untuk vaksin belum sempurna. Masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut.

“Walaupun udah lulus uji kninis tahap tiga, tapi ini menurut saya masih terlalu singkat dan terburu buru. Sedangkan biasanya vaksin perlu bertahun-tahun uji klinis,” ungkapnya.

Bakal dimulainya vaksinasi COVID-19 ditanggapi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Ketua DPW PPNI Sulsel, Abdul Rakhmat, misalnya, dia dan jajarannya siap divaksin. Sejak awal pengadaan vaksin, kata dia, PPNI selalu memberikan dukungan atas kebijakan pemerintah sepanjang prosesnya sudah melalui tahapan dari sisi keamanan.

Setelah vaksin tiba di Tanah Air, kata Rakhmat, pengurus PPNI pusat langsung memberikan instruksi kepada seluruh pengurus wilayah, daerah, sampai luar negeri, untuk mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah.

Menurut perawat yang bertugas di RSUP dr Wahidin Sudirohusodo ini, instruksi dari pengurus PPNI pusat itu tentu telah melalui kajian, tahapan dan koordinasi. Pengurus wilayah dan daerah pun harus sejalan dengan instruksi pengurus pusat.

Meski secara umum PPNI menyatakan siap, Rakhmat tidak menampik adanya nakes, khususnya perawat, yang masih ragu bahkan enggan menjalani vaksinasi. Dia maklum dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra dari setiap personal, termasuk untuk kebijakan vaksinasi ini.

Namun sikap PPNI sebagai organisasi profesi perawat adalah menjadi bagian dari pemerintah untuk menyukseskan implementasi vaksin. Rakhmat pun memastikan meski ada perawat yang ragu, tapi sebagian besar setuju untuk divaksin.

"Kalau di tingkat teman-teman walaupun itu kontroversial tapi sebagian besar dari kami sudah memasukkan data melalui unit kerja kami untuk menjadi bagian dari yang pertama mendapatkan vaksin, termasuk saya sendiri," ujarnya.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan mendukung langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Meskipun memang, vaksinasi tidak bisa menjamin seluruhnya akan terpapar COVID-19. Vaksin hanya mengurangi potensi terpapar COVID-19.

“Dalam hal penanganan penyakit karena wabah. Seperti layaknya TBC, Polio, Hepatitis, Flu/Influenza kan itu ada vaksinnya. Vaksin itu ibarat payung artinya mencegah jangan sampai yang di bawah payung basah atau panas kena sinar matahari. Tapi tak menutup kemungkinan juga dia pakai payung yang besar sekalipun kalau hujan disertai angin ya kena jugalah air itu sedikit,” jelas Ketua IDI Medan Wijaya Juwarna.

Seperti penyakit lainnya, meskipun sudah divaksin, potensi untuk tertular masih tetap ada. Vaksinasi juga punya masa berlaku. “Artinya fokus vaksin adalah pencegahan, tepatnya preventif. Ini buktinya di Inggris, Eropa vaksin mereka untuk COVID-19 ini tapi ternyata muncul lagi varian baru mutasi lagi artinya apa, dengan mutasi mereka berpikir lagi membuat untuk vaksin yang sesuai dengan mutasi tersebut,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Andi Sri Juliarty, mengutarakan, prioritas pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk tenaga kesehatan dan petugas lain yang bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan. Mereka juga termasuk sopir ambulans, dan petugas lain yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Sampai kini, total seluruh petugas di lingkungan pelayanan kesehatan sekitar 6.000 orang. Jumlah inilah yang menjadi prioritas penerima vaksin.

Meskipun demikian, beredar kabar ada tenaga kesehatan yang menolak divaksinasi. Terkait penolakan ini, Dio, sapaannya mengatakan, mau tidak mau tenaga kesehatan harus menuruti aturan tersebut. Karena kewajiban vaksinasi bagi tenaga kesehatan ini aturannya berasal dari pemerintah pusat.

Sampai saat ini belum ada sanksi bagi tenaga kesehatan yang menolak vaksinasi. Apabila ada tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat vaksinasi seperti sedang hamil, maka vaksinasi akan dilakukan secara bertahap.

"Kalau lagi hamil bisa tunggu setelah melahirkan. Juga apabila cuti bisa disusulkan," kata Dio, sapaan akrabnya.

Sampai kini ada sekira 300 petugas kesehatan Kota Balikpapan yang terdata pernah atau sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu sebanyak empat orang meninggal dunia. Dio menjelaskan, bagi mereka yang pernah konfirmasi positif tidak menjadi prioritas mendapatkan vaksin.

"Kemungkinan tidak divaksin, karena mereka mengisi aplikasi kementerian kesehatan. Itu diisi dengan jujur dan benar termasuk jenis penyakit apa yang diderita dan pernah dialami, termasuk COVID-19. Nanti Kementerian Kesehatan yang melakukan verifikasi," bebernya.

Sehingga masyarakat ataupun tenaga kesehatan diminta menunggu saja. Dio mengaku sebelumnya juga sempat mengecek pada sejumlah nakes yang pernah konfirmasi positif. "Mereka rata-rata tidak menerima SMS vaksin," tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti meminta kepada para tenaga kesehatan yang mendapat jatah vaksin pertama untuk tidak meragukan vaksinasi dan tidak melakukan penolakan sebab, menurutnya, vaksin Sinovac ini sudah melalui tiga kali uji klinis.

Pihaknya telah membentuk tim khusus pokja dokter beranggotakan dari berbagai dokter spesialis untuk memantau langsung vaksinasi. "Jika sudah disuntik, standby dulu 30 menit adakah respons yang berbahaya kalau tidak ada boleh pulang. Nanti setelah 14 hari lagi disuntik lagi kedua," katanya.

Ati mengatakan, vaksinasi COVID-19 tahap kesatu untuk tenaga kesehatan dan tahap kedua untuk petugas pelayanan publik. Mantan Dirut RSUD Kota Tangerang itu menyampaikan, pelaksanaan tahap kedua untuk petugas pelayanan pun akan dimulai sejak Januari hingga April 2021 berbarengan dengan tenaga kesehatan. Untuk vaksinasi tahap kedua Banten mendapatkan jatah sekitar 2 juta vaksin.

Untuk masyarakat umum akan dilakukan pada tahap ketiga dan keempat usai vaksinasi Diperkirakan, pelaksanaannya pada periode April 2021 hingga Maret 2022. "Masyarakat jangan ragu karena vaksin ini sudah melalui uji klinis," katanya.

"Tahap ketiga masyarakat yang rentan sosial ekonomi lainnya, yakni terutama penerima BPJSJKN. Vaksinasi secara massal untuk masyarakat umum keseluruhan warga Banten akan dilakukan pada tahap empat. Namun, itu pun akan dilakukan verifikasi dan akan diutamakan masyarakat yang rentan ekonomi sosial dan gizinya buruk. Termasuk untuk masyarakat itu semuanya gratis ditanggung pemerintah pusat tapi daerah juga tetap menyediakan anggaran untuk fasilitas penunjang," kata Ati.

Reihana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, menjelaskan, jumlah vaksin tahap pertama diterima wilayah setempat sekitar 40.520 vaksin, Senin (4/1/2021). Itu bukan jumlah tetap, melainkan akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada.

Sementara 31.000 vial vaksin COVID-19 Sinovac telah sampai di Gudang Penyimpanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Jalan Melati, Denpasar pada Selasa (5/1/2021) sekitar pukul 00.30 Wita. Dua hari berselang, menerima kiriman vaksin sebanyak 20.000 vial.

Di Provinsi Banten, mendapat alokasi 81 ribu vaksin pada tahap pertama. Pengirimannya dibagi dua tahap yakni, Minggu pertama dan Minggu ketiga pada bulan Januari 2021. Pada minggu pertama, Banten baru mendapatkan sebanyak 14.560 vaksin yang dikirim, Minggu (3/1/2021).

Total vaksin yang diterima Kaltim sebanyak 25.520 dosis. Dari total tersebut, Samarinda dapat jatah paling banyak, yakni 6.000 dosis. Kemudian disusul Balikpapan 4.670, Kutai Kartanegara 3.400 dosis, Kutai Timur 2.600, Berau 1.800 Kutai Barat 1.750, Bontang dan Paser 1.700 dosis, Penajam Paser Utara 1.100, dan Mahakam Ulu 800 dosis.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, Lesty Nuraini sebelumnya mengatakan, vaksin Sinovac untuk Sumsel datang secara bertahap. Pada vaksinasi tahap pertama ini, pihaknya mengajukan 51.149 dosis namun yang dikirim hanya 30.063 dosis.

"Selanjutnya vaksin akan datang Kamis mendatang untuk memenuhi permintaan. Tetapi kita masih tunggu berapa yang akan diberikannya. Saat ini vaksin disimpan di Gudang Vaksin milik Dinkes Sumsel agar aman," katanta.

Plt Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinkes Palembang, dr Mirza Susanti menerangkan, Palembang mendapat jatah terbanyak 19.080 vaksin. Jumlah tersebut nantinya akan tersebar ke rumah sakit dan puskesmas yang telah ditentukan. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di 41 puskesmas dan 19 rumah sakit. Data ini akan terus bertambah," katanya.

Ketua Harian Satgas COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad mengatakan, vaksin tahap pertama sekitar 38 ribu dosis sudah diterima Dinas Kesehatan Jawa Barat, Selasa (5/1/2021). Untuk tahap II pemberian vaksin Pemprov Jabar diperkirakan akan mendapat 58.680 dosis. Namun, untuk tanggap pengirimannya masih coba dikonfirmasi.

Menurutnya, alur pengiriman tersebut akan diterima oleh Dinkes provinsi kemudian disalurkan kembali ke dinkes kabupaten/kota yang selanjutnya akan diberikan pada sejumlah fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.

“Kami di Satgas kan ada divisi logistik, kami siapkan gudang penyimpanan dan membantu Dinkes persiapan distribusi ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Daud memastikan, peran penyaluran vaksin tahap pertama tersebut ada di tangan Dinkes bukan satgas. Menurutnya, dalam alur vaksinasi untuk tahap pertama ini mulai dari Kemenkes hingga fasilitas layanan kesehatan di kabupaten/kota. “Peran satgas hanya membantu karena distribusi vaksin yang membagikan Kemenkes,” katanya.

Sementara terkait jadwal vaksinasi tenaga kesehatan di tahap pertama ini Daud mengaku belum mendapatkan laporan. Menurutnya jadwal vaksinasi akan ditentukan oleh Dinkes Provinsi bersama kabupaten/kota.

Di Sulawesi Selatan, vaksinasi COVID-19 untuk nakes rencananya dimulai 13 Januari 2021. Untuk tahap awal, ada 66.460 dosis vaksin yang bakal disebar ke 24 kabupaten/kota.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, vaksin yang sudah tiba sebanyak 30.000 dosis sedangkan jatah untuk Sulsel yaitu 66.640. Dengan demikian, masih ada vaksin yang ditunggu sebelum vaksinasi dimulai. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat sisanya yang 36.400 bisa tiba juga, bagus juga secara bertahap," kata Nurdin.

Di Sumatera Utara, 4.000 ampul/vial vaksin sudah tiba sejak Selasa 5 Januari 2021. Prioritas utamanya, akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan. Namun jumlah yang diterima masih jauh dari total kebutuhan 72.451 vial.

Vaksinasi direncanakan akan dimulai 14 Januari mendatang. Pemprov Sumut juga terus melakukan pembahasan teknis vaksinasi. Tentunya masih menunggu keputusan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Sedangkan di Jawa Tengah, sekitar 62.560 dosis vaksin Sinovac telah disimpan di gudang milik Dinas Kesehatan Kawasan Industri Tambakaji, Mangkang Semarang. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan proses vaksinasi akan dilakukan dalam waktu dekat dibagi ke sejumlah kabupaten/kota.

Ia mengklaim, telah menghitung jumlah yang akan didistribusikan ke sejumlah daerah. "Sudah ada tabelnya dari 35 kabupaten dan kota penerima vaksin. Terbanyak kalau saya lihat di Kota Semarang, Solo dan Banyumas," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana menjelaskan, sebanyak 35.829 nakes serta petugas penelusuran kasus akan divaksin. Persiapan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama kepada nakes ada sejumlah kebutuhan yang tengah dipersiapkan. Rinciannya, AD Syringe 0,5 mililiter  atau alat suntik sebanyak 11.990.440 buah, safety box 5 liter 11.195 buah, dan alkohol swab 22.838.935 buah. Disiapkan juga 24.800 vaksinator yang mendapatkan pelatihan secara daring.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan, sebanyak 30.320 akan mendapatkan vaksinasi pertama. Dari jumlah tersebut di dalamnya termasuk pula Gubernur Bali, Pangdam IX/ Udayana, dan Kapolda Bali. Pengiriman vaksin ke kabupaten/kota akan segera dilakukan setelah mendapatkan izin dari Badan POM.

Rincian nakes di Pulau Dewata akan menerima vaksinasi yakni, Kabupaten Jembrana 1.533 orang; Kabupaten Tabanan 3.118 orang; Kabupaten Badung 5.551 orang; Kabupaten Gianyar 3.134 orang; Kabupaten Klungkung 1.691 orang; Kabupaten Bangli 1.246 orang; Kabupaten Karangasem 1.074 orang; Kabupaten Buleleng 3.590 orang; Kota Denpasar 9.383 orang.

Sementara di Banten, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan, sekitar 40 ribu atau 90 persen tenaga kesehatan yang mendaftar vaksinisasi tahap pertama. Namun tidak seluruhnya tenaga kesehatan yang sudah mendaftar akan dapat disuntik vaksin pada tahap pertama. Itu lantaran provinsi setempat baru mendapat jatah sebanyak 14.560 vaksin.

Dia menjelaskan, selain jatah vaksin yang diterima terbatas, ada kriteria tertentu tenaga kesehatan yang tidak akan mendapatkan jatah vaksinasi. Pertama tenaga kesehatan yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid dan kedua tenaga kesehatan yang pernah terpapar COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun ada sekitar 4 ribu tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat karena memiliki penyakit komorbid.

Mantan Dirut RSUD Kota Tangerang itu menyampaikan, vaksinasi akan dilakukan sebanyak dua kali, sebab vaksin pertama baru menghasilkan antibodi sebesar 50 persen. Namun untuk dapat melindungi diri dari infeksi virus di masa mendatang harus dua kali divaksin. "Bentuk kekebalan tubuh pun perlu waktu 10 hari setelah vaksin," katanya.

Dia meminta kepada para tenaga kesehatan yang mendapat jatah vaksin pertama untuk tidak meragukan vaksinasi dan tidak melakukan penolakan sebab, menurutnya, vaksin Sinovac ini sudah melalui tiga kali uji klinis. "Jika pasien sudah disuntik, standby dulu adakah respons yang berbahaya kalau tidak ada boleh pulang. Nanti 14 hari lagi disuntik lagi," katanya.

Pemerintah Kota Bandung menyatakan, akan mendapatkan jatah vaksin Sinovac virus corona (COVID-19) sebanyak 45 ribu dosis dari PT Bio Farma. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan, vaksin ini nantinya akan diberikan bagi tenaga kesehatan (nakes).

"Kalau untuk tahap pertama, info awal sekitar 45 ribu untuk dua dosis. Untuk puskesmas yang akan disiapkan di Kota Bandung ada sebanyak 80 puskesmas untuk vaksinasi nakes," ujarnya.

Sebanyak 30.232 tenaga kesehatan dan medis di Kaltim bakal menerima suntikan vaksin virus corona atau COVID-19. Puluhan ribu petugas ini tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim. “Prioritas vaksin tahap pertama memang nakes. Terutama mereka yang kontak langsung pasien COVID-19 di ruang isolasi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim, Padilah Mante Runa saat dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021).

Puluhan ribu nakes yang tersebar ini masing-masing dari Samarinda 7.083 orang, Balikpapan 5.494, Kutai Kartanegara 4.072, Kutai Timur 3.060, Berau 2.127, Kutai Barat 2.079, Bontang 2.049, Paser 2.013, Penajam Paser Utara 1.297 dan Mahakam Ulu 958 orang. Namun begitu, 25.520 dosis vaksin COVID-19 yang diterima Kaltim tak semuanya didistribusikan ke daerah. Padilah menyampaikan, data nakes yang masuk baru 12.760 orang. “Satu orang (nakes) harus menggunakan dua vaksin atau dua kali penyuntikan,” tuturnya.

Bagaimana dengan Jawa Tengah? Gubernur Ganjar Pranowo, mengutarakan, jumlah nakes yang akan divaksin pada tahap pertama sebanyak 177.784 orang. "Untuk tahap kedua bagi personel TNI/Polri, Satpol PP, petugas bandara, pelabuhan, kereta api, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat ada 1,1 juta," tambahnya.

Setelah itu, katanya vaksinasi juga diperuntukan bagi masyarakat rentan pada tahap ketiga sebanyak 11,4 juta, dan tahap keempat untuk masyarakat umum 6,04 juta. Dan para pelaku ekonomi yang mendapat jatah vaksinasi sebanyak 4,5 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana mewanti-wanti kepada para petugas untuk tidak membuka vaksin terlebih dahulu sebelum mendapat nomor Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM. Saat ini vaksin tersebut sudah disimpan di gudang farmasi milik dinas kesehatan. Suhu ruangan penyimpanan 2 sampai 8 derajat Celcius. Jika suhu kurang dari 2 derajat Celcius maka vaksin tersebut akan rusak.

Menurut Reihana, saat vaksin didistribusikan ke kabupaten/kota, penjagaan harus ketat dan hati-hati. Sebab, jika vaksin rusak maka tidak akan ada gunanya.  "Itulah kenapa saya tekankan benar-benar vaksin ini harus dijaga saat distribusi ke kabupaten atau kota. Kemudian ke puskesmas dan posyandu, tidak boleh rusak karena nanti tidak akan berguna kalau rusak," jelasnya.

Rencana ke depan, pemberian vaksin kepada masyarakat Lampung akan dibagi menjadi beberapa kategori. Dari jumlah keseluruhan yaitu 5.709.734 warga Lampung, di antaranya ada kelompok kesehatan, dan penunjang di pelayanan kesehatan serta tenaga tracing sebanyak 35.829 orang. Kemudian, untuk kelompok pelayanan publik berjumlah 573.648 orang, dan orang tua lanjut usia 60 tahun ke atas sebanyak 718.011 orang. Vaksin juga akan diberikan kepada masyarakat rentan seperti geopasial, sosial dan ekonomi dengan jumlah 2.100.108 orang, dan pelaku ekonomi berjumlah 2.282.138 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya, menerangkan, vaksin disimpan di Gudang Penyimpanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang terletak di Jalan Melati. Kapasitas cold room di Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Bali terbilang cukup besar. Satu cold room berkapasitas 300 ribu dan di sana telah disediakan sebanyak dua cold room.

Ia menambahkan, telah melatih sebanyak 3.000 vaksinator di Bali. "Kami sudah melatih lebih dari 3.000 vaksinator di Bali yang nanti tempatnya akan disebar di rumah sakit-rumah sakit yang sudah mendapat pelatihan, puskesmas, pembantu pembantu, puskesdes. Menyebar nanti sesuai dengan sesuai dengan sasaran," jelasnya.

Dari keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Bali yakni 4,3 juta, diharapkan 70 persennya akan mendapatkan vaksin. Tercatat ada sekitar 2,9 juta penduduk sasaran dan setiap sasaran mendapatkan 2 vial vaksin.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, vaksinasi dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. Pihaknya telah menyiapkan 1.000 lebih vaksinator. Sambil menunggu jadwal vaksinasi, vaksin yang sudah tiba disimpan di ruang penyimpanan bersuhu dingin atau cold room.

"Inikan cuma butuh minus 8 nanti distribusinya kita udah siapin coldbox yang minus 8 juga. Jadi tidak perlu ragu," jelas Nurdin.

Juru Bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto mengklarifikasi beberapa informasi hoaks terkait vaksin CoronaVac buatan perusahaan farmasi Sinovac Bio Tech, Tiongkok. Ia menegaskan, di dalam vaksin Sinovac virus Sars-CoV-2 sudah mati. Sehingga di dalam vaksin itu tidak ada virus yang dilemahkan atau masih hidup.

"Karena platform (pembuatan) vaksin adalah inactivated vaccine. Jadi, virusnya sudah dimatikan atau diinaktivasi, tidak mengandung sama sekali virus hidup atau yang dilemahkan," kata Bambang ketika memberikan keterangan pers virtual pada Minggu (3/1/2021).

Ia menambahkan, platform virus yang dimatikan adalah cara umum dalam membuat vaksin. Dalam keterangan pers itu, dijelaskan pula ada kandungan alumunium hidroksida di dalam vaksin COVID-19 yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin Sinovac.

"Dalam vaksin itu juga terdapat larutan fosfat sebagai penstabil atau stabilizer. Ada pula kandungan larutan natrium klorida atau garam dapur untuk memberikan kenyamanan dalam penyuntikan. Tetapi, garam ini adalah yang memenuhi standar," ujarnya.

Bio Farma juga memastikan vaksin CoronaVac atau vaksin Sinovac diproduksi tanpa bahan-bahan pengawet dan tak mengandung bahan seperti boraks, formalin atau merkuri.

Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulsel, Abdul Rakhmat, menjelaskan, banyaknya informasi hoaks yang beredar terkait vaksinasi ini mulai dari yang berkaitan dengan tahapan uji klinis, hingga izin dari BPOM. Namun dia meminta para nakes tetap bisa memilah mana informasi hoaks dan mana yang bisa dikaji kebenarannya.

Dia menegaskan, sampai hari ini PPNI menganggap vaksin Sinovac aman. PPNI juga menganggap pengadaan vaksin adalah salah satu usaha dari pemerintah untuk memutus mata rantai atau mengurangi keterpaparan virus ini di Sulsel. Makanya pihaknya mendukung implementasi vaksin.

"Makanya kami sampaikan bahwa tentu kajian kami ilmiah. Misalnya tahapan uji klinis. Saya kira tahapan uji klinis ini kan sudah dilalui. Kami sangat yakin kalau pemerintah sudah mewujudkan dalam bentuk aksi pasti BPOM sudah menyatakan aman," katanya.

Hal senada disampaikan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Ia tak menampik, ada masyarakat enggan divaksin. Mereka khawatir vaksin akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka.

"Kalau saya jangan dibesar-besarkan soal menolak. Yang ada saja belum cukup. Jadi saya kira insyaallah akan kita berikan secara baik kepada masyarakat," katanya.

Dia pun meminta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program vaksinasi ini. Sebab menurutnya vaksinasi merupakan langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

"Vaksin ini udah lewat uji klinis. Insyaallah tidak ada dampak apa-apa. Namanya vaksin pasti ada demam dan sebagainya tapi ada juga yang tidak sakit tergantung imun," kata Nurdin.

Pemerintah Kota Tangerang bakal mengambil jalur persuasif bagi warga Kota Tangerang yang menolak divaksinasi COVID-19. Liza memastikan takkan ada sanksi terkait penolakan warga. "(Kami) Berikan pengertian sejelas-jelasnya untuk manfaat dari vaksin itu," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Liza Puspadewi, Kamis (7/1/2021).

Dinkes Kota Tangerang mengambil langkah persuasif itu agar warga yang sebelumnya tidak percaya vaksin COVID-19 atau pun virus COVID-19, bisa percaya. "Sebenarnya dia tidak mau (mendapat vaksin), karena dia tidak percaya. Untuk itulah maka, Dinkes Kota Tangerang berusaha untuk selalu mengedukasi masyarakat," kata Liza.

Ia menambahkan, saat ini Dinkes Kota Tangerang memiliki berbagai layanan untuk memberikan edukasi seputar virus dan vaksin COVID-19. Seperti siaran podcast di akun Instagram dan akun YouTube Dinkes Kota Tangerang. "Nanti bisa didenger podcast (milik) Dinkes tentang vaksinnya," kata Liza.

Podcast milik Dinkes Kota Tangerang menyiarkan dua kali siaran dalam seminggu, melalui akun instagram @dinkes.kotatangerang.

Yusnidar Hutabarat, salah satu tenaga kesehatan yang berdinas di ruang isolasi COVID-19 Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara mengatakan bersedia divaksin. Namun sampai sekarang, perempuan 27  tahun itu belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. “Kalau kami karena belum ada sosialisasi, jadi belum ada pendapat yang lain. Masih kurang pengetahuan kami kalau tentang vaksin ini,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengirimkan pesan singkat atau SMS mulai, Selasa (31/12/2020), kepada warga yang bakal melakukan vaksinasi COVID-19. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12757/2020 tentang surat keputusan penetapan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diteken oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin, 28 Desember 2020.

Sasaran penerima vaksinasi akan menerima notifikasi/pemberitahuan melalui SMS Blast dengan ID pengirim: PEDULICOVID. Selanjutnya, sasaran akan melakukan registrasi ulang untuk memilih tempat serta jadwal layanan melalui SMS 1199, UMB *119#. Cara lainnya melalui aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh melalui smartphone, situs pedulilindungi.id atau melalui Babinsa/Bhabinkamtibmas setempat.

Layanan SMS dan UMB tidak dikenakan biaya (gratis). Sasaran yang tidak memiliki ponsel akan dikompilasi datanya untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh babinsa/bhabinkamtibmas dengan melibatkan lurah, kepala dusun, ketua RT/RW serta Puskesmas setempat.

Setelah sasaran melakukan verifikasi, sasaran memilih lokasi pelaksanaan dan jadwal vaksinasi. Selanjutnya, Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 akan mengirimkan tiket elektronik sebagai undangan kepada masing-masing sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah terverifikasi.

Dilansir dari laman resmi Kemenkes, tata cara vaksinasi dimulai dari pendaftaran, screening, pemeriksaan dokter, vaksinasi, observasi. Pendaftaran dilakukan melalui Google Form dengan mengisi data identitas diri, kemudian gejala yang sama seperti COVID-19, riwayat penyakit terdahulu.

Setelah itu, penerima vaksin menuju meja screening untuk memastikan dirinya sesuai kriteria penerima vaksin. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin, proses dilanjutkan dengan masuk ke ruang layanan vaksinasi.

Setelah diberi vaksin selanjutnya menuju meja observasi selama 30 menit untuk melihat apakah terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau tidak. Usai 30 menit menunggu, penerima vaksin bisa meninggalkan ruangan.

Jika terjadi gejala saat sampai di rumah atau beberapa hari setelah vaksin, segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Penerima vaksin diminta kembali setelah dua minggu ke depan untuk vaksinasi yang kedua.

Kementerian Kesehatan memastikan rantai dingin dalam proses distribusi hingga ruang penyimpanan dingin untuk vaksin COVID-19 tetap aman hingga sampai ke Puskesmas untuk pelaksanaan vaksinasi.

Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi dalam keterangannya di Jakarta Senin (4/1/2021) mengatakan Kemenkes telah melakukan verifikasi dan kajian pada fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia sejak awal sebelum vaksin COVID-19 didistribusikan.

"Kita sudah melakukan verifikasi dan tentunya kajian di awal, rantai dingin ini baik di cold room di provinsi hingga kabupaten/kota, juga rantai dingin kulkas penyimpanan vaksin ini sudah tersedia," terangnya.

Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi COVID-19 untuk 181,5 juta penduduk Indonesia rampung dalam waktu 15 bulan dengan memberdayakan seluruh fasilitas layanan kesehatan baik puskesmas, rumah sakit, hingga kantor kesehatan pelabuhan.

Program vaksinasi COVID-19 selama 15 bulan ini berlangsung dalam dua periode. Periode pertama mulai Januari hingga April 2021 yang akan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di 34 provinsi. Periode kedua vaksinasi akan berlangsung selama 11 bulan mulai bulan April 2021 hingga Maret 2022 yang akan menjangkau sisa jumlah masyarakat dari periode pertama.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3 M : Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3 M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times.

Tim Penulis: Silviana, Ayu Afria Ulita Ermalia, Khaerul Anwar, Muhammad Iqbal, Yuda Almerio Pratama Lebang, Melani Indra Hapsari, Azzis Zulkhairil, Debbie Sutrisno, Muhammad Rangga Erfizal, Feny Maulia Agustin, Ashrawi Muin, Fitria Madia, Prayugo Utomo, Anggun Puspitoningrum, Fariz Fardianto.