Update Konflik Agraria Warga Anak Tuha dengan PT BSA, Ada Korban?

Kapolres menjelaskan, pascakejadian, personel gabungan Polres Lampung Tengah dan Polda Lampung dipimpin langsung Kapolda Lampung dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah terjadinya kembali gangguan keamanan.

“Saat ini kondisi di lapangan sudah aman dan terkendali. Kami terus melakukan pengamanan serta pemantauan situasi untuk memastikan kondisi tetap kondusif,” ungkapnya.

Charles menambahkan, Tim Laboratorium Forensik (Labfor) telah melakukan langkah awal di lokasi dengan memasang garis polisi untuk kepentingan olah TKP, pengumpulan barang bukti, serta pendataan terhadap aset yang terdampak dan masih dapat diselamatkan.

Charles tak menampik, sebelum terjadinya aksi pengerusakan dan pembakaran fasilitas PT BSA, warga diketahui sempat mendirikan sekitar empat tenda di luar area perkantoran perusahaan. Itu sebagai bentuk pengawasan terhadap lahan yang mereka klaim sebagai hak adat.

Dalam perkembangan situasi tersebut, terjadi aksi massa yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas milik perusahaan. Charles menegaskan, kepolisian akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami mengimbau kepada seluruh pihak untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Perselisihan mengenai lahan agar diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.

Menurut Charles, konflik terjadi antara warga dan PT BSA telah berlangsung cukup lama tersebut diduga berkaitan dengan perselisihan lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan. Situasi kemudian berkembang setelah muncul keberatan dari masyarakat terhadap aktivitas panen kelapa sawit yang dilakukan pihak perusahaan.

Kapolres menyatakan, berdasarkan keterangan yang diperoleh polisi, persoalan ini berawal dari adanya perbedaan klaim mengenai hak dan penguasaan atas lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Dari sisi perusahaan, PT BSA menyatakan memiliki izin dan legalitas dari pemerintah untuk mengelola serta memanen hasil perkebunan di area tersebut.

Sementara dari sisi masyarakat, warga mengklaim lahan tersebut merupakan tanah ulayat atau tanah adat belum pernah diperjualbelikan maupun dikerjasamakan secara sah dengan pihak perusahaan. “Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang terjadinya ketegangan di lapangan,” jelasnya.