UMP 2024 Lampung Diprediksi Hanya Naik 4 Persen, Buruh: Tidak Rasional

17 Nov 2023, 15:55 WIB

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Bandar Lampung, IDN Times - Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) menyoroti prediksi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung memperkirakan kenaikan Upah Minimum Provinsi 2024 hanya mengalami kenaikan sekitar 3 hingga 4 persen.

Ketua DPP FPSBI, Yohanes Joko Purwanto mengatakan, prediksi tersebut bila sampai terealisasi maka dapat dipastikan, penghitungan Dewan Pengupahan Lampung hanya mengada-ada dan tak berdasar. Tentu, angka ini masih jauh dari kalimat mensejahterakan buruh.

"Kalau hitung-hitungan kita. Harusnya penetapan ini melihat pertumbuhan ekonomi, angka inflasi dan apa yang terjadi saat ini. Harusnya, UMP 2024 di Lampung idealnya bisa naik 15 persen," ujarnya kepada IDN Times, Jumat (17/11/2023).

1. Kenaikan 3-4 persen UMP 2024 bukti kegagalan Gubernur Arinal

ilustrasi upah kerja (pexels.com/@goumbik)

Joko menjelaskan, rencana kenaikan 3-4 persen pada UMP 2024 di Provinsi Lampung masih lebih rendah dibanding kenaikan UMP 2023 mencapai angka 7 persen. Itu dapat membuktikan gagalnya kepemimpinan pemerintahan Gubernur Arinal Djunaidi.

Pasalnya, tidak membuat pertumbuhan ekonomi menggeliat signifikan pascabadai pandemik COVID-19 dari tahun-tahun sebelumnya.

"Apa pemerintah ini gak malu, pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari tahun lalu, berarti Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Arinal gagal. Logika berpikirnya pemerintah harus seperti itu, harus memutuskan ketetapan yang menyangkut hajat orang banyak," tegasnya.

2. Hasil survei peroleh 15 persen

Ilustrasi kalkulator. (freepik.com/katemangostar)

Joko mengatakan, angka kenaikan ideal 15 persen UMP Lampung 2024 tersebut bukan tanpa alasan. Itu seiring hasil survei pihaknya bersama para serikat buruh dengan menyambangi beberapa lokasi pasar tradisional di Provinsi Lampung.

Survei dimaksud telah dilakukan sejak Agustus-Oktober 2023, menggunakan analisis kebutuhan hidup layak serta mempertimbangkan 72 komponen.

"Kenaikan UMP harus di angka seperti itu (15 persen). Harus diingat, kebutuhan pokok semua naik, BBM naik. Sehingga jika kenaikan hanya 5 persen, maka akan ada minus terjadi dari pendapatan buruh di Lampung," imbuhnya.

3. Desak Dewan Pengupahan perjuangkan kenaikan UMP signifikan

Ilustrasi buruh atau pekerja saat demonstrasi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Menurut Joko, penetapan UMP 2024 Lampung ini harus dikawal semua pihak. Terutama para perwakilan serikat buruh masuk dalam Dewan Pengupahan Provinsi Lampung, untuk menyuarakan dan memperjuangkan angka kenaikan UMP yang layak bagi para buruh.

"Kalau tidak dapat memperjuangkan, maka tidak layak juga Dewan Pengupahan dan harus dievaluasi. Serikat buruh yang ada di dalam sebenarnya mewakili siapa, apa pengusaha?," ketusnya.

4. Bakal surati Dewan Pengupahan hingga Pemprov Lampung

Kantor Pemerintah Provinsi Lampung (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Menjelang pengumuman UMP 2024 Lampung, Joko menyampaikan, para serikat buruh di Lampung mulai menggelar konsolidasi dan akan menyurati khusus Dewan Pengupahan Provinsi Lampung serikat pemerintah daerah melalui Disnaker.

Harapannya, agar kenaikan UMP 2024 mendekati angka lebih rasional dan bisa mengakomodir kebutuhan hidup serta kesejahteraan para buruh di Sai Bumi Ruwa Jurai.

"Kalau ada kenaikan tapi lebih rendah dari tahun sebelumnya, itu tidak masuk akal. Jika hanya kenaikan 4 persen itu angka yang lucu," tandasnya.