Transgender Bikin KTP Dipermudah? Kadisdukcapil Bandar Lampung Bilang Ini

A Zainudin mengatakan, dalam pelayanan data kependudukan itu hanya ada dua dokumen, yaitu perempuan atau laki-laki. Jika ada yang mengganti jenis kelamin maka harus dikuatkan dengan bukti rekam medis dan putusan pengadilan.

Menurutnya, tugas Disdukcapil melayani sesuai fakta yang ada dan dokumen ditunjukkan sudah dikuatkan oleh pengadilan.

"Kalau tidak ada itu ya tidak bisa dilayani. Tapi kalau ada keputusan secara hukum dan secara medis, saat mereka datang langsung kita selesaikan, gak nunggu besok-besok," terangnya.

Salah satu pejuang LGBT Lampung, Jeje mengaku sangat gembira mendengar keputusan dari Kemendagri tersebut. Menurutnya ini menjadi salah satu goals dari beberapa pekerjaan komunitas transgender selama ini.

Namun pihaknya juga merasa khawatir melihat banyaknya kritikan pedas dari beberapa orang yang sampai saat ini tidak mendukung gerakan komunitas transgender.

"Akan tetapi ini memang harus dipromosikan karena sampai saat ini masih ada yang menutup mata terkait keberadaan komunitas transgender," ungkapnya saat dihubungi IDN Times.

Jeje menilai, kebijakan Ini bisa menjadi bahan edukasi pada masyarakat bahwa sebenarnya ada gender lain di luar gender laki-laki dan perempuan. Namun yang perlu digarisbawahi menurutnya, ketakutan masyarakat soal E-KTP yang diperuntukkan bagi transgender.

"Padahal ini hanya sebatas menjembatani teman-teman transgender untuk memiliki identitas. Melihat banyaknya teman-teman transgender yang sulit mengakses, misal fasilitas berkaitan dengan identitas," paparnya.

Namun untuk di Lampung, menurutnya melalui organisasi sudah pernah dibuat program pembuatan KTP dan akses kesehatan gratis pada 2017.

"Kita sempat diskusi dengan Dukcapil dan BPJS, ternyata BPJS bisa diakses dengan KTP tanpa mengcover orang yang ada di kartu  keluarga yaitu melalui organisasi," paparnya.

Namun persoalannya harus ada 20 orang nama anggotanya. Sementara pihaknya khawatir jika ada yang tidak bertanggungjawab dan akhirnya tidak ada yang membayar pembiayaan itu maka akan berakibat fatal.

"Tapi kalau KTP ada beberapa yang sudah punya dan itu berkat dampingan dari kita," ujarnya.

Terkait identitas dalam KTP yang harus mencantumkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan pihaknya mengaku miris.

"Tapi pointnya minimal Kemendagri atau pemerintah yang memiliki kebijakan lainnya bisa mempermudah teman-teman trans untuk mengakses indentitasnya dulu, karena dengan identitas itu banyak kegunaannya," tuturnya.

Jeje berharap ke depannya akan ada advokasi terkait jenis kelamin transgender pada kolom KTP. Atau dikosongkan, sehingga tidak disebutkan jenis kelamin tertentu.

"Tapi poin terpenting menurut saya transgender sudah dipermudah dan diperhatikan oleh pemerintah," ujarnya.

Jeje juga meminta komunitas tidak dipersulit dengan mempertanyakan jenis kelamin yang sudah ada. Menurutnya ikuti prosesnya terlebih dahulu untuk mendapat haknya sebagai WNI dengan identitas.

Lebih lanjut Jeje menyampaikan, ke depannya baru ada diskusi dengan Kemendagri ada kebutuhan lain yang diinginkan oleh teman-teman transgender. Salah satunya ditanggalkan jenis kelaminnya atau jenis kelaminnya dihapuskan menjadi gender saja.

"Termasuk adanya agama di KTP menjadi keyakinan. Janis kelamin diubah menjadi gender. Itu ke depan memungkin bisa didiskusikan oleh temen-temen pusat maupun daerah," tandasnya.