Transaksi QRIS Lampung Rp2,96 Triliun, BI Dorong Transformasi Digital

Bimo menjelaskan, dari sisi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada Semester I 2026 telah berada pada tahap Digital.

Alhasil, komitmen percepatan digitalisasi daerah di Provinsi Lampung juga memperoleh apresiasi melalui Championship TP2DD 2026. Pemerintah Provinsi Lampung meraih Juara III TP2DD Provinsi Terbaik Wilayah Sumatera.

Di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kota Metro meraih Juara II TP2DD Kota Terbaik Wilayah Sumatera, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara meraih Juara III TP2DD Kabupaten Terbaik Wilayah Sumatera.

"Capaian tersebut mencerminkan kuatnya sinergi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis dalam memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi tata kelola, transparansi, dan kualitas layanan publik," papar Bimo.

Sinergi pengendalian inflasi daerah membuahkan apresiasi di tingkat nasional melalui tiga penghargaan pada TPID Awards 2026. Pemerintah Provinsi Lampung meraih Juara I TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera, yang diterima oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.

Di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kota Metro meraih Juara I dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur meraih Juara III TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera. Bimo mengatakan, capaian ini merupakan hasil koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi Lampung, 15 kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya, antara lain melalui operasi pasar murah secara berkala bersama Perum Bulog serta penguatan pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan strategis.

"Percepatan digitalisasi daerah terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antarpelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Penguatan agenda pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah ini diharapkan dapat menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, di tingkat daerah hingga nasional," kata Bimo.

Bimo menambahkan, penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di daerah turut didorong melalui Festival Semarak Inspirasi dan Gebyar Elektronifikasi (SIGER FEST) 2026 yang berlangsung sejak Juni hingga September 2026 dengan semangat "Bijak Bertransaksi, Siap Digitalisasi".

Bahkan skala nasional, sinergi kebijakan, inovasi, dan penguatan talenta digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan transformasi EKD sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Semangat tersebut menjadi fokus Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Rangkaian gelaran berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 24-26 September 2026, mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional".

Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi (PI) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang disertai dengan penganugerahan TPID Awards dan Championship TP2DD atas inovasi efisiensi tata kelola daerah.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan, transformasi digital perlu terus diakselerasi di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat, ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi, serta risiko digital yang semakin kompleks. Sejalan dengan semangat Sinergi Merah Putih, akselerasi tersebut perlu didukung sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan serta penguatan keamanan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen.

“FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan yang berdampak, inklusif, dan terintegrasi. Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional," ujar Destry.

Ia menambahkan, ekonomi dan keuangan digital membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan manusia, wilayah, pasar, dan pusat-pusat pertumbuhan. Dengan dukungan infrastruktur digital yang cepat, serta terkoneksi dan terintegrasi dengan infrastruktur fisik, transformasi digital akan mampu menghasilkan ekonomi yang semakin produktif, masyarakat yang semakin terhubung, dan pembangunan yang semakin merata.

Destry menegaskan pentingnya sinergi kebijakan agar transformasi digital memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat. “Kami mengusung semangat Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa untuk menyatukan infrastruktur digital nasional, menghubungkan sektor usaha, sektor keuangan, dan pemerintah, serta membangun standar agar seluruh ekosistem terkoneksi dan berbicara dalam bahasa yang sama," ujarnya.

Transformasi tersebut diperkuat dengan prinsip 3I (Impactful, Inklusif, dan Integratif) agar digitalisasi memberikan manfaat nyata, memperluas akses masyarakat, dan membangun ekosistem yang semakin terkoneksi. Prinsip ini juga didukung Sinergi Merah Putih yang erat antara Bank Indonesia dengan pemerintah, asosiasi dan pelaku industri sistem pembayaran, dan seluruh masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. “Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030," ujar Airlangga.

Potensi ekonomi digital Indonesia perlu dioptimalkan melalui inovasi dan pengembangan talenta digital agar semakin inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi yang semakin canggih, tetapi memastikan inovasi memberikan manfaat nyata bagi ekonomi riil.

“Karena itu, inovasi harus tumbuh dalam ekosistem yang aman, inklusif, dan didukung sinergi yang kuat," ujarnya.

Pentingnya sinergi turut ditekankan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, khususnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.