Tolak Perubahan Zona Inti TNWK, LBH: Hanya Celah Keuntungan Korporasi

Bowo melanjutkan, peristiwa banjir bandang, longsor, dan kerusakan lingkungan berulang menunjukkan kebijakan yang mengorbankan kawasan lindung demi kepentingan investasi telah membawa dampak serius bagi keselamatan masyarakat. Situasi itu tidak boleh terulang di Lampung, khususnya di kawasan TN Way Kambas.

Menurutnya, TN Way Kambas memiliki peran strategis menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, serta melindungi keanekaragaman hayati. Kawasan ini merupakan habitat penting bagi satwa endemik dan dilindungi seperti Gajah Sumatra, Badak Sumatra, dan Harimau Sumatra, serta binatang endemik lainnya berada di ambang kepunahan.

"Alih fungsi lahan di kawasan ini akan mempercepat laju kepunahan satwa-satwa tersebut, merusak rantai ekosistem, serta menghilangkan fungsi kawasan sebagai benteng terakhir perlindungan keanekaragaman hayati di Lampung," katanya.

Bowo mengingatkan, alih fungsi lahan di TN Way Kambas akan semakin mempersempit ruang hidup satwa khas Gajah Sumatra kini telah terdesak akibat fragmentasi habitat. Kondisi tersebut dinilai secara langsung berpotensi meningkatkan konflik antara gajah dan warga, baik berupa perusakan lahan pertanian maupun ancaman keselamatan jiwa.

"Konflik ini bukan disebabkan oleh satwa, melainkan oleh kebijakan yang gagal melindungi habitat alaminya," ucap dia.

Selain itu, LBH Bandar Lampung menilai upaya konservasi melibatkan rakyat, komunitas lokal, dan masyarakat adat akan menjadi sia-sia apabila pemerintah justru membuka peluang masuknya korporasi ke kawasan konservasi. "Kebijakan kontradiktif ini tidak hanya melemahkan semangat perlindungan lingkungan, tetapi juga mencederai partisipasi rakyat yang selama ini berperan aktif menjaga kelestarian hutan dan satwa liar," lanjutnya.

Bowo menegaskan, LBH Bandar Lampung memandang wacana alih fungsi lahan di kawasan TN Way Kambas hanya membuka celah keuntungan bagi korporasi dengan dalih pembangunan dan investasi. Menurutnya, keuntungan ekonomi jangka pendek dinikmati perusahaan tidak sebanding dengan kerugian ekologis, sosial, dan kemanusiaan harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.

Selain itu, praktik semacam ini mencerminkan pengabaian terhadap prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, LBH Bandar Lampung menuntut pemerintah pusat dan daerah menolak serta menghentikan segala bentuk rencana alih fungsi lahan di TN Way Kambas, menegakkan hukum tegas terhadap pelaku perusakan dan perambahan kawasan konservasi.

Kemudian menghentikan kebijakan dan proyek investasi berpotensi merusak kawasan TN Way Kambas, melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi, serta transparansi dan partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut kawasan konservasi.

"LBH Bandar Lampung menegaskan, perlindungan TN Way Kambas adalah kewajiban negara dan bagian dari upaya mencegah bencana ekologis di masa depan. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi dengan mengorbankan lingkungan, keberlangsungan satwa liar, dan keselamatan rakyat," imbuh Bowo.