Tersangka DA Oknum P2TP2A Lamtim Ngaku Empat Kali Setubuhi Korban

Pandra menyatakan, tersangka DA akan dijerat pasal 76d Jo 81 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman 15 tahun dan tambahan sepertiga jika tersangka masuk kategori orang yang berpengaruh dalam melindungi korbannya. "Tambahan sepertiga hukuman itu menurutnya, diancam hukuman mati," tandasnya.

Ancaman lainnya adalah, tersangka DA bakal dihukum denda sebesar Rp5 miliar. Selain itu,  sesuai dengan peraturan pemerintah dibuka identitas tersangka akan dibuka agar tidak ada korban lainnya. Pandra menambahkan, tubuh DA bisa saja dipasangi alat pendeteksi atau pelacak semacam GPS.

“Fungsinya agar polisi dapat mengetahui posisi DA setiap waktu. Kami berharap tidak ada korban atas pelaku pelecehan seksual," tandasnya.

Ditreskrimum Polda Lampung masih menggali keterangan dari tersangka DA untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku dan tersangka lain dalam kasus pencabulan di Lampung Timur. "Tidak menutup kemungkinan ada (pelaku dan korban lain), maka kami kembangkan. Yang jelas, kasus ini harus (diselesaikan) cepat, tepat, dan akurat, hingga disidangkan di pengadilan dengan pelimpahan ke jaksa, sehingga masyarakat tahu ancaman hukuman yang diberikan," jelas Pandra

Menurutnya, tak menutup peluang melakukan pengembangan ke Tindak Pindana Perdagangan Orang (TPPO). "Kami akan mencari pelaku lain demi proses penyelidikan, untuk terangnya kasus ini," tandasnya.

Pandra menerangkan, merujuk keterangan tersangka DA kepada penyidik Subdit IV Reknata Ditreskrimum Polda Lampung, empat kali menyetubuhi NV. Tersangka juga mengakui menginap di rumah korban NV pada 24 Juni 2020. Tujuan menginap untuk memberikan pinjaman uang dan membahas masalah proses sekolah NV.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Selly Fitriyani menilai, proses rekrutmen anggota P2TP2A Lampung Timur sangat buruk. Itu karena, sebagai lembaga kepanjangan tangan dari pemerintah yang memberikan perlindungan pada anak, justru ternodai kasus pencabulan dan penjualan anak.

Hasil investigasi dan penelusuran yang dilakukan Damar, ditemukan bahwa P2TP2A Kabupaten Lampung Timur belum memiliki SOP atau mekanisme rujukan dan mekanisme khusus untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bahkan perekrutan beberapa pengurus P2TP2A Lampung Timur periode 2016-2021 tidak berdasarkan kapasitas, keahlian, keberpihakan pada korban. Selain itu, tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Bahkan pengurus dan pengelola P2TP2A ada yang berjenis kelamin laki-laki.

Guna memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, serta ketidakberulangan, Damar mendorong agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia segera melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap pelayanan yang dilakukan P2TP2A/UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di seluruh daerah.

 "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung harus melakukan peninjauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penunjukan pengurus P2TP2A/UPTD PPA. Petugas pelaksana pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan harus berjenis kelamin perempuan," urainya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Lampung Theresia Sormin menyampaiikan, P2TP2A Lampung Timur adalah organisasi perangkat di kabupaten setempat. Di Kabupaten Lampung Timur, sudah dibentuk UPTD PPA di bawah Dinas Perempuan dan Anak Pemkab Lampung Timur sejak Februari 2020 yang secara struktural memiliki koordinasi dengan Dinas PPA Lampung.

"UPTD PPA secara struktural ini memang belum ada pejabatnya. Namun, dalam waktu dekat akan segera diisi," katanya.

Theresia juga telah menyarankan agar P2TP2A bentukan Pemkab Lampung Timur untuk dinonaktifkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.  Pihaknya juga sudah memberikan rekomendasi agar DA dinonaktifkan terlebih dahulu guna fokus pada proses hukum yang dihadapinya.