Terdakwa Pengendali Sabu 92 Kg Sampaikan Poin Keberatan di Persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Agus menyampaikan, saat itu memang telah dilakukan kloning Surat Tuntutan oleh penyidik dan dinyatakan dalam persidangan. Namun penyidik tidak bisa membuktikan dalam persidangan. Selain itu, dari saksi lapas pun menerangkan kala itu, terdakwa pernah diperiksa dan tidak didampingi penasihat hukum.

"Di sini bisa dilihat di surat tuntutan, bahwa jaksanya bertuliskan AI Simamora sedangkan kenyataannya sang jaksa adalah Roesman Yousa. Ini menurut kami ada kekeliruan yang fatal oleh penuntut umum," terang sang penasihat hukum.

Keberatan selanjutnya, terkait barang bukti sudah djelaskan dalam tuntutan sebelumnya yaitu total sabu-sabu 97 Kg, namun pada tahap pembuktian setelah ditimbang hanya 92 Kg. "Jadi dasar apa sehingga JPU menyimpulkan barang bukti sabu tersebar sebanyak 97 Kg," sambung Agus.

Agus melanjutkan, kejanggalan proses penanganan perkara juga terlihat dari Surat Tuntutan JPU. Dijelaskan terdapat keterangan saksi atas nama Kabeta dan Bagus. Namun keduanya belum pernah dihadirkan dalam proses persidangan.

"Kedua orang itu ada dalam surat tuntutan. Kedua saksi itu tidak ada dalam perkara Sulton bahkan di BAP pun tidak ada. Kenapa JPU memasukkan nama mereka berdua dalam tuntutan," tegasnya.

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan saat melakukan berita acara pemeriksaan (BAP), terdakwa disuruh untuk menandatangani disertai aksi pemaksaan serta pemukulan di bagian perut dan kepala. "Sebenarnya ini sudah diterangkan terdakwa pada gelaran sidang sebelumnya. Makanya itu kita masukan dalam pledoi ini," lanjut dia.

Lebih lanjut Agus menyampaikan, terkait beberapa keberatan dalam nota pembelaan tersebut sejatinya telah dicantumkan dalam eksepsi, namun itu semua menerima penolakan.

"Dengan pertimbangan JPU apa yang kami sampaikan sudah memasuki materi pokok, sehingga ditolak oleh majelis hakim di persidangan," katanya.

Selain itu terkait terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan dan tanggapan dari jaksa sudah berkoordinasi dengan pihak Lapas, Agus menyebut hingga detik ini belum ada bukti tertulis ihwal koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas.

"Minggu lalu juga hakim meminta, kalau ada tanggapan dari lapas segera ditunjukkan dalam persidangan tapi hingga hari ini tidak bisa menghadirkan terdakwa dan tidak bisa menunjukkan bukti surat tanggapan dari lapas. Ini jadi pertanyaan besar. Apakah sudah mengirimkan surat atau belum, jadi kita belum tau akan hal itu," lanjut dia.

Agus menegaskan, pihaknya hingga detik ini sama sekali belum menerima bukti surat koordinasi dimaksud pihak kejaksaan dengan Lapas, terkait keterangan menyatakan terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan.

"Kita tadi sudah dengar sendiri, JPU baru bilang akan mengajukan, kenapa tidak dari kemarin. Ini saya lihat hari ini sudah ada terdakwa dihadirkan dalam persidangan, kenapa rasanya sulit sekali bagi kami menghadirkan terdakwa Sulton dalam persidangan ini," keluh Agus.

Sementara JPU Rosman Yusa dalam persidangan mengatakan, kepada majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Lapas Narkotika Kelas II Bandar Lampung.

"Sudah koordinasi dengan pihak lapas dan lapas pun karena situasi dan kondisi juga tidak mau mengeluarkan. Terkait surat yang diminta majelis hakim, mereka juga tidak mau membuat surat itu. Cuma kami sudah mengirimkan surat kepada Ketua PN Tanjungkarang agar terdakwa Sulton disidang secara online," katanya kepada Ketua Majelis Hakim Joni Butar Butar.

Menutup persidangan tersebut, Ketua Majelis haikim Joni Butar Butar pun menunda persidangan pada pekan depan Selasa 31 Mei 2022 mendatang. Sidang pekan depan diagendakan dengan pembacaan tanggapan jaksa (Replik).