Terdakwa Heryandi Bantah Ikut Legalkan Suap Bersama Eks Rektor Unila

02 Mei 2023, 19:22 WIB

Persidangan agenda pledoi terdakwa suap PMB Unila, terdakwa Heryandi di PN Tipikor Tanjungkarang, Selasa (2/4/2023). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Bandar Lampung, IDN Times - Terdakwa Heryandi membantah telah melakukan atau melegalkan tindak pidana suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Lampung (Unila) jalur Mandiri 2022 bersama-sama dengan terdakwa eks Rektor Unila Karomani.

Heryandi meyakinkan, tidak terbukti secara bersama-sama dengan terdakwa Karomani menerima sejumlah uang dalam urusan PMB Unila mulai dari jalur SBMPTN maupun SMMPTN atau Mandiri pada tahun penerima 2022.

"Keliru jika penuntut menyatakan adanya penyertaan dalam perkara Prof Karomani dengan Terdakwa I Heryandi, karena terdakwa mendapat mandat untuk memimpin rapat titipan para dekan, bukan berkenaan penerimaan uang tidak terpenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ujar Penasihat Hukum Heryandi, Sopian Sitepu saat membacakan isi Pledoi atau Nota Pembelaan di PN Tipikor Tanjungkarang, Selasa (2/5/2023).

1. Penyidik dan penuntut umum KPK disebut tidak berwenang menyidik atau menuntut Heryandi

Persidangan agenda pledoi terdakwa suap PMB Unila, terdakwa Heryandi di PN Tipikor Tanjungkarang, Selasa (2/4/2023). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Lebih lanjut Sopian menjelaskan, sang klien diyakini tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP, tentang concursus realis atau adanya dua perbuatan kejahatan dilakukan oleh pelaku yang masing-masing berdiri sendiri.

Pasalnya, dalam fakta persidangan hanya didakwa dalam tindak pidana sejenis yaitu, tindak pidana suap-menyuap yang diatur dalam pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Alhasil, penyidik dan penuntut umum KPK disebut tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Heryandi.

"Sesuai dengan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 milyar Rupiah. Sedangkan terdakwa Heryandi hanya menerima uang 780 juta Rupiah dari terdakwa II Muhammad Basri," terang Sopian.

2. Penerapan Pasal 12 lebih tepat diterapkan Pasal 11 UU Tipikor

Persidangan agenda pledoi terdakwa suap PMB Unila, terdakwa Heryandi di PN Tipikor Tanjungkarang, Selasa (2/4/2023). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Atas penjelasan penerapan pasal tersebut, Sopian menyampaikan, terdakwa Heryandi tidak memenuhi pasal 12 huruf. Namun berdasarkan fakta surat tuntutan penuntut umum perbuatan sang klien secara umum dinyatakan memiliki kewenangan dalam penentuan PMB hingga lebih tepat penerapan Pasal 11.

Oleh karenanya, majelis hakim dimohon dapat mempertimbangkan penerapan pasal tersebut. Terlebih, terdakwa Heryandi merupakan kepala keluarga; selaku ASN belum pernah mendapatkan sanksi; hingga belum pernah dipidana.

"Terdakwa Heryandi ini telah berumur dan memiliki kondisi kesehatan yang tidak begitu baik, hingga dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kesehatan bila dilakukan hukuman; terdakwa juga selalu berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan," ucap dia.

3. Memohon majelis memberikan amar putusan tidak terbukti ikut menerima suap

Persidangan agenda pledoi terdakwa suap PMB Unila, terdakwa Heryandi di PN Tipikor Tanjungkarang, Selasa (2/4/2023). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Merujuk sederet pertimbangan itu, Sopian memohon kepada majelis hakim dapat memutus perkara dengan menyatakan terdakwa Heryandi tidak terbukti melakukan tindak pidana suap bersama-sama dengan Karomani, itu sebagaimana dakwaan dan tututan penuntut umum KPK.

Termasuk menyatakan terdakwa Heryandi tidak dapat didakwa dan dituntut dengan pasal 65 KUHP, dikarenakan perbuatan penerimaan uang Rp630 juta dalam jalur SBMPTN dan Rp150 juta jalur SMMPTN (Mandiri).

"Ini merupakan perbuatan sejenis, namun bukan kejahatan yang berbeda. Kemudian menyatakan terdakwa Heryandi lebih tepat dikenakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tandas Sopian.