2. Minta aparat bertindak atasi pinjol ilegal

Wabup Lampung, Chusnunia Chalim diteror pinjol via WhatsApp. (instagram/@mbak_nunik)

Melalui kolom keterangan foto, Nunik turut menyematkan pandangan terhadap ulah pelaku teror dan penipuan bermodus pinjol. Ia berharap, kegiatan serupa dapat segera diberantas oleh aparat penegak hukum, lantaran sudah teramat meresahkan warga.

"Kalau opiniku pribadi, memang harus diberantas kalau sudah model mengganggu begini…kalau mau berbisnis keuangan tentu harus ikuti aturan, OJK tentu tidak mentolerir yang begini…bukan begitu @ojkindonesia .. Menurut kalian bagaimana??. #pinjol #pinjolilegal #mengganggu,” tulis Nunik.

3. Polda Lampung mulai menyelidiki keberadaan perusahaan pinjol ilegal

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. (IDN Times/Istimewa)

Maraknya kegiatan pinjol ilegal, Polda Lampung dan jajaran telah melakukan penyelidikan terkait keberadaan perusahaan swasta diduga menggeluti bidang usaha tesebut. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad bahkan turut mengamini, kegiatan ini telah merugikan masyarakat.

Menurutnya, pinjaman uang melalui aplikasi disediakan perusahaan swasta tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat meresahkan. Itu karena selain menerapkan bunga tinggi juga berpotensi dapat mengancam privasi nasabah perusahaan.

"Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan ilegal itu menagih dengan cara kasar bahkan sampai mengancam keselamatan jiwa nasabahnya. Penyedia pinjaman uang ini juga tak segan-segan membuka aib dan fitnah nasabah kepada pihak keluarganya serta ke seluruh nomor yang ada di dalam handphone," beber Pandra.

4. Minta masyarakat melakukan pinjaman melalui mekanisme lembaga resmi

Ilustrasi Bank. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pandra mengungkapkan, praktik pinjol tersebut sejatinya bukan membantu rakyat kecil dalam rangka mengembangkan usahanya, namun justru sebaliknya ‘mencekik leher’ para penggunanya.

“Misalnya ia meminjam Rp1 juta, lalu menerima hanya Rp 800 ribu. Jika ada keterlambatan membayar cicilan, maka dikenai denda dan berbunga. Akhirnya pinjaman tersebut bisa berkali lipat dari pinjaman pokoknya,” ungkap Pandra.

Praktik-praktik seperti ini, kata Pandra, harus segera dihentikan dan pihaknya akan segera menertibkan perusahaan-perusahaan sejenis menawarkan jasa pinjaman keuangan secara ilegal. Oleh karena itu, ia turut mengimbau bagi masyarakat mengetahui keberadaan perusahaan semacam itu, segera laporkan kepada polisi terdekat atau melalui Bhabinkamtibmas, Polsek hingga Polres setempat.

“Ini harus ditertibkan jangan sampai ada praktik tagihan-tagihan lalu menyebarkan fitnah ke jaringan WhatsApp yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, jika membutuhkan uang, lakukan mekanisme yang ada di lembaga keuangan resmi, seperti bank, koperasi dan lain sebagainya," tandas dia.

Baca Juga: Profil Chusnunia Chalim, Wakil Gubernur Lampung Ternyata Anak Pesantren