2. Perusahaan melibatkan aparat penegak hukum proses pengusiran paksa

Google

Pergolakan antara warga, pemerintah daerah, hingga pihak swasta di atas lahan setempat akhir berlangsung hingga menahun, hingga PT SIL melayangkan laporan ke Polres Tulang Bawang (kini Mesuji) 14 Desember 2005. Menurut Irfan, salah satu puncak konflik itu terjadi 20 Februari 2006 saat 74 rumah dirobohkan secara paksa oleh aparat.

Bahkan, 1 orang warga ditangkap karena kedapatan mengambil gambar foto saat penggusuran terjadi. Selain itu, sehari sebelum penggusuran aparat kepolisian dan pihak security PT SIL turut mengintimidasi warga setempat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, satu truk polisi mondar-mandir dari Alba IV keluar masuk Simpang D, Mesuji

"Tindakan itu adalah bentuk ultimatum kedua kapolres setempat, yang meminta masyarakat penggarap kawasan Register 45 untuk segera meninggalkan kawasan. Jika tidak, dirinya akan melibatkan Brimob dari Polda Lampung, Satpol PP Pemkab Tuba, serta Polhut Dishut Prov Lampung," sebut Irfan, Jumat (19/2/2022).

Baca Juga: Catatan Hitam Kebebasan Pers di Lampung, Belum Ada Pelaku Diadili

3. 7 warga sipil jadi korban penembakan aparat

Ilustrasi penembakan (IDN Times/Arief Rahmat)

Catatan hitam konflik agraria di Register 45 Mesuji kembali terulang saat 10 November 2011. Kala itu datang di tengah kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI) dan aparat penegak hukum dengan warga setempat. Diketahui, PT BSMI terletak berdekatan dengan PT SIL.

Tak tanggung-tanggung, Irfan menyebut insiden itu mengakibatkan 7 warga mengalami luka tembak dan satu di antaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban lainnya mendapat perawatan medis ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

"Buntut insiden ini kembali membuat Register 45 memanas. Sehingga membuat pemerintah kabupaten setempat bersama aparat penegak hukum lainnya duduk bersama untuk mengeluarkan rekomendasi," kata dia.

Meski telah melewati catatan panjang, namun konflik kurang lebih telah berlangsung 30 tahun tersebut seakan dilupakan begitu saja tanpa titik terang. Pasalnya, surat rekomendasi dikeluarkan pada 2012 atas evaluasi izin pengelolaan PT SIL tidak dilaksanakan hingga detik ini.

"Total luas konsesi dengan kapasitas pembiayaan dan SDM perusahaan tidak mampu mengelola lahan seluas itu. Maka salah satu rekomendasi di wilayah konflik hak pengelolaan diberikan pada masyarakat," tambah Irfan.

4. Pemprov Lampung diminta proaktif menangani konflik agraria

Irfan Musarin Kunang, Direktur Walhi Lampung. (Instagram/@irfan.musarin).

Terkait temuan sejumlah konflik agraria di Lampung, Irfan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung selama ini cenderung pasif mencegah potensi konflik atau menengahi konflik sudah terjadi. Pasalnya bila diinventarisir, konflik-konflik agraria tersebut masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Dibilang abstain terkadang pemerintah juga menginisiasi rapat, tapi mau dibilang hadir buktinya sampai hari ini belum ada konflik yang terselesaikan dan seakan-akan menguap begitu saja. Ada beberapa yang terselesaikan tapi itu hanya di tahun 2000'an awal," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta proaktif menyelesaikan persoalan agraria serta lebih selektif dan melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan izin HGU lahan kepada pihak-pihak swasta atau perusahaan.

"Jadi ketika saran masukan masyarakat tersebut didengar dan dijalankan pemerintah, saya rasa konflik atau persoalan lainnya tidak akan terjadi. Sebab, selama ini pemerintah tidak mengakomodir aspirasi mereka, bahkan penerbitan izin cenderung terkesan sepihak tanpa transparansi," sambungnya.

5. Pemerintah mengaku selalu hadir menjadi penengah di tengah kisruh agraria

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi mengatakan, pemerintah daerah selama ini sudah berperan cukup baik mengatasi konflik-konflik agraria terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Kami di sini hadir sebagai penengah, memproses dengan baik dengan melihat kelengkapan dokumen. Jika masih tidak bisa kami juga mengarahkan agar pihak-pihak berselisih menyelesaikan secara baik-baik melalui ranah hukum lewat persidangan," kata dia.

Selain itu, Pemprov Lampung juga mengaku sangat selektif memproses penerbitan izin penggunaan lahan kepada masing-masing pihak bersangkutan, itu khususnya menyangkut Hak Guna Usaha (HGU). "Kami selalu menekankan mereka (perusahaan), untuk mendapat HGU harus membebaskan lahan masyarakat dahulu, tapi terkadang diujung jalan ada saja orang-orang yang merasa haknya telah dirampas," lanjut Kusnardi.

6. Amini sebagian konflik merupakan warisan di masa lalu

Kantor Pemerintah Provinsi Lampung (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait sejumlah kasus agraria hingga hari ini tak kunjung terselesaikan, Kusnardi mengamini hal tersebut yang memang sejatinya merupakan warisan konflik di masa lalu. Menurut dia, situasi tersebut umumnya dipicu lantaran masyarakat tidak dilengkapi legalitas dokumen kepemilikan cukup kuat.

"Kita tinggal di negara hukum dan menganut asas formal. Jadi sepanjang legalitas lahan tersebut ada tentu tidak masalah, tapi jika tidak bisa dibuktikan ini yang jadi permasalahan. Bukan berarti kami tidak memperhatikan, selama ini pemerintah juga sudah meminta kepada perusahaan pengelola lahan untuk mensejahterakan warga di lokasi sekitar," ucapnya.

Kusnardi pun memastikan, pemerintahan pimpinan Gubernur Arinal Djunaidi terus menginstruksikan dinas-dinas ataupun instansi-instansi terkait, agar lebih teliti memproses dan mendampingi pengajuan izin HGU. Terkhusus pada persoalan pembebasan lahan. "Ini upaya kami untuk meminimalisir konflik agraria dikemudian hari," tandas dia.

Baca Juga: Simalakama Ormas dan LSM di Lampung, Berguna atau Bumerang?