Harga Minyak Goreng Meroket, Emak-emak Curhat ke Kantor DPRD Lampung
Belasan emak-emak didampingi Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPW SRMI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (28/3/2022). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Belasan emak-emak didampingi Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPW SRMI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (28/3/2022). Kedatangan mereka guna menyampaikan keluh kesah, ihwal lonjakan harga hingga keputusan pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.
Fatma, salah satu peserta aksi mengatakan, kondisi ini diakui sangat menyulitkan memukul masyarakat kalangan bawah. Mengingat minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam rumah tangga.
"Kalau dulu harga minyak goreng kemasan per liter 14 ribu tapi sulit didapat, sekarang bisa tembus 26 ribu sampai 28 ribu barang banyak tapi mahalnya minta ampun," ujarnya, saat menyampaikan aspirasi di hadapan Biro Humas dan Protokoler Pemprov Lampung.
1. Masyarakat Lampung dinilai tidak harus ikut tercekik kondisi mahalnya minyak goreng
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II kembali menemukan adanya dugaan praktek tying terhadap penjualan minyak goreng di Provinsi Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)Lebih lanjut Fatma menyampaikan, kondisi tersebut sejatinya bisa saja tak dialami masyarakat Lampung. Pasalnya, provinsi ini merupakan salah satu penghasilan sawit dan produsen minyak goreng terbesar di Indonesia.
Namun kenyataannya, warga Provinsi Lampung dipaksa ikut tercekik oleh penetapan harga minyak goreng mengikuti mekanisme pasar. Menurutnya, hal ini ditengarai akibat kebijakan pemerintah pusat telah mencabut ketentuan HET minyak goreng kemasan.
"Kami ini cuma masyarakat kecil, harga pasar saat ini amat mahal untuk kami. Kami bukan seperti bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya gaji besar, untuk memenuhi makan sehari-hari saja kami sudah sangat sulit," keluhnya.
Baca Juga: Duh! KPPU Temukan Perusahaan Praktik Tying Minyak Goreng di Lampung
2. Harga minyak goreng diluar nalar masyarakat kalangan bawah
Belasan emak-emak didampingi Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPW SRMI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (28/3/2022). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)Di mata Fatma, lonjakan harga minyak goreng kemasan di pasaran saat ini terlampau tinggi dan sudah di luar nalar masyarakat kalangan bawah. Bukan tanpa alasan, sebagai kebutuhan dasar diperlukan hampir setiap hari untuk memasak, keberadaan minyak goreng kini bak perhiasan mahal.
Oleh karena itu, besar harapan Fatma agar pemerintah daerah mampu mendorong pemerintah pusat segera mengatasi polemik minyak goreng. Termasuk mengembalikan harga normal atau pemberlakuan kebijakan HET minyak goreng Rp14 ribu per liter.
"Andai dikasih 50 ribu sama suami, dibeliin minyak seharga 14 ribu sisanya masih bisa beli kebutuhan lain-lainnya. Kalau sekarang sulit, sudah tidak terjangku. Takutnya pak, masyarakat ini memberontak dan tidak percaya lagi sama pemerintah," tuturnya.
3. Pencabutan HET minyak goreng bentuk ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah
ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Sunariyah)Ketua DPW SRMI, Badri menambahkan, harga kebutuhan pokok minyak goreng naik signifikan beberapa hari belakangan ini. Kenaikan harga komoditas pokok rumah tangga tersebut dipicu adanya kebijakan pencabutan HET dilakukan pemerintah melalui Permendag Nomor 11 Tahun 2022.
Menurutnya, pencabutan aturan tersebut merupakan bentuk penyerahan harga komoditas pangan kepada mekanisme pasar. Sehingga pemerintah dinilai gagal mengendalikan harga dan ketersediaan komoditas pangan tersebut.
"Ini juga menegaskan pemerintah kita tidak bisa berkutik, dalam menghadapi segelintir orang super kaya atau oligarki yang menguasai perkebunan sawit dan produksi minyak goreng," tegasnya.
4. Aspirasi telah diterima dan akan segera diteruskan
Belasan emak-emak didampingi Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPW SRMI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (28/3/2022). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)Menyikapi penyampaian aspirasi ini, Kabag Fasilitasi Aspirasi Humas Pemprov Lampung, Soleha mengatakan, pihaknya selalu membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat Lampung menyampaikan tiap keluhan di tengah-tengah warga. Termasuk permasalahan minyak goreng.
Maka dari itu, Pemprov Lampung sudah langsung menerima keluh kesah masyarakat tersebut dan akan segera meneruskannya ke pimpinan tertinggi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan pihak legislatif Komisi II DPRD Provinsi Lampung.
"Ini sudah kami terima dan nanti akan diteruskan ke Komisi bersangkutan, dalam hal ini Komisi II karena memang kebetulan anggota komisi sedang tidak ada di tempat," tandas Soleha.
Baca Juga: Warga Tanggamus Curhat, Selesai Divaksin Dapat Beras dan Minyak Gratis
