2. Biaya politik berkisar kurang dari Rp1 miliar hingga Rp2 miliar lebih

Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Lampung 2024-2029. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Lebih lanjut Mikdar membeberkan, pertarungan perebutan kursi DPRD Provinsi Lampung minimal mampu mengantongi sekitar 20 ribu-30 ribu suara pemilih. Alhasil, demi memuluskan pencalonannya dibutuhkan tim sukses (Timses) dan pertemuan-pertemuan dalam rangka sosialisasi.

Seiring kebutuhan minimal suara tersebut, dirinya memiliki strategi sekurang-kurangnya menyentuh sekaligus melakukan pendekatan kepada sekitar 50 ribuan pemilih.

"Tentunya ini perlu biaya, biaya apa? Ya mungkin oleh-oleh sesuai apa yang dibenarkan undang-undang. Kemudian bensin, rokok timses inilah salah satu biaya harus dikeluarkan para caleg," ujarnya.

Dengan cara-cara tersebut, besaran biaya dibutuhkan disebut relatif tergantung dengan masing-masing upaya pendekatan yang dilakukan setiap caleg dan timsesnya. "Ada yang kondisi di bawah 1 miliar cukup, ada kondisi mungkin di atas 1 miliar sampai 2 miliar dan bisa lebih. Tapi dipastikan, kita harus keluar biaya untuk nyalon itu, besar kecilnya relatif," tambah dia.

Baca Juga: Kapolda Lampung Ungkap Potensi Kerawanan dan Tantangan Pilkada 2024

3. Lumrah terjadi dipicu masifnya politik uang

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS.. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Curhatan lainnya datang dari Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS. Ia mengamini turut mendengar praktik pinjaman dana menggunakan SK pelantikan tersebut.

Menurutnya, keputusan itu menjadi hak pribadi dan ranah privasi masing-masing individu para anggota DPRD." Tapi yang pasti itukan tidak melanggar aturan dan memang diperbolehkan, sebab, peminjaman juga biasanya langsung dipotong dari gaji," ucapnya.

Budiman mengatakan, kondisi demikian lumrah terjadi bila berkaca dengan pelaksanaan kontestasi Pileg 5 tahun lalu, dibandingkan dengan gelaran Pemilu Februari 2024. "Politik uang itu bermain secara masif, tentu teman-teman anggota dewan lainnya juga merasakan itu. Jadi cost politik lah namanya," lanjut dia.

4. Politik uang disebut lebih brutal dibandingkan 5 tahun lalu

ilustrasi mengeluarkan uang kertas dari dompet (pexels.com/ahsanjaya)

Budiman menyampaikan, praktik-praktik politik uang dalam kontestasi Pemilihan Legislatif tahun ini disebut amat "brutal". Bahkan upaya ilegal tersebut cenderung merajalela tanpa bisa dikendalikan.

"Jadikan mungkin ya itulah penyebabnya juga (mengajukan pinjaman dana), tapi lebih baik begitu dibandingkan misalnya lain-lain contohnya pinjol yang tidak jelas. Inikan transparan, juga aturan mekanismenya ada," imbuh Ketua DPC Demokrat Kota Bandar Lampung tersebut.

5. Pengajuan pinjaman menggunakan SK pengangkatan asli, mayoritas ditujukan ke Bank Lampung

Penampakan kantor Gedung DPRD Provinsi Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Tina Malinda menyebut, pihaknya belum mengecek jumlah maupun masing-masing anggota DPRD telah mengajukan pinjaman dana ke perbankan. Itu lantaran ia dan jajarannya masih mendampingi para wakil rakyat tersebut mengikuti kegiatan orientasi di Jakarta dalam sepekan terakhir.

"Belum liat saya berapanya, karena masih fokus dengan orientasi yang dilaksanakan Kemendagri," katanya.

Terkait prosedur perlu ditempuh para legislator hendak mengajukan pinjaman dana tersebut, umumnya, pengajuan menggunakan SK pelantikan asli selaku anggota DPRD setempat. "Yang lalu banknya mayoritas di Bank Lampung, tapi ada juga yang coba bank lain tapi hanya sedikit," tambahnya.

Namun demikian, Tina memilih enggan mengungkapkan besaran nominal dapat diterima para anggota DPRD, maupun jumlah bisa diberikan pihak perbankan dalam pinjaman dana tersebut. "Aduh gak pas kalau nanya ini, privasi bukan hak saya mau jawabnya," tandas dia.

Baca Juga: Ini Hasil Pemeriksaan Kesehatan 2 Paslon Gubernur dan Wagub Lampung