Akademisi Lampung: Program Makan Bergizi Gratis Bak Mimpi Siang Bolong
- Program makan siang gratis diubah menjadi makan bergizi gratis oleh Prabowo-Gibran.
- Program tersebut diprediksi memberikan beban berat bagi APBN mendatang.
- Akademisi menyebut program ini tidak realistis dan akan membebani pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bandar Lampung, IDN Times - Program makan siang gratis kini diubah menjadi makan bergizi gratis digagas pasangan Presiden dan Waki Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai nada pesimistis dari kalangan akademisi di Provinsi Lampung.
Salah satu janji kampanye Capres dan Cawapres nomor urut 02 pada Pemilu 2024 ini diprediksi memberikan beban berat bagi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendatang. Bahkan, program tersebut dinilai bak mimpi di siang bolong.
"Ya seperti itu (program awang-awang). Dana makan gratis itu besar ratusan triliun, uangnya dari mana. Apa kita mau utang lagi? Atau bagaimana, ini masalah sangat serius," ujar Akademisi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Lampung (FEB Unila), Yoke Moelgini dikonfirmasi, Jumat (21/6/2024).
1. Terima warisan defisit APBN, nyaris tak ada celah fiskal
Menurut Yoke, kepemimpinan Prabowo dan Gibran bakal dilantik pada Oktober 2024 mendatang bakal menerima warisan defisit APBN 2024-2025 dari masa Presiden Jokowi, hingga bisa disimpulkan nyaris tidak ada celah fiskal bisa digunakan untuk alokasi program makan bergizi gratis.
Mengingat, kebutuhan anggaran dana program makan bergizi gratis itu tergolong sangat besar atau diperkirakan membutuhkan sekitar Rp400 triliun.
"Ini sama sekali tidak realistis, bila melihat APBN kita saat ini. Itu (kebutuhan anggaran program) hampir 400 triliun dananya, kalaupun dipaksakan pasti berhenti dijalan," ucapnya.
2. Beri makan rakyat utang?
Bila pada akhirnya nanti program tersebut masih ingin direalisasikan oleh pemerintahan akan datang, Yoke mewanti-wanti jangan sampaikan janji kampanye tersebut malah justru menambah beban hutang Indonesia.
"Masa iya, kita mau kasih makan rakyat tapi dengan cara pinjam (utang). Apa gak geli? Istilahnya orang tua pinjam ke orang lain untuk kasih makan anaknya," kias Yoke.
Berkaca dari itu, ia menyarankan pengaplikasian program makan bergizi gratis ini harus dipikirkan matang-matang oleh Presiden Prabowo beserta kabinetnya mendatang. Pasalnya, menimbang alokasi ketersediaan APBN sudah tidak mungkin dapat dipaksakan.
"Tidak bisa, (APBN yang ada) sudah ada posnya masing-masing. APBN kita sudah habis, justru sekarang pemerintah sibuk mengurusi pajak rakyat seperti Tapera, BBM dinaikkan, subsidi dihapus. Itu semata-mata untuk mengumpulkan uang dan membiayai program-program pemerintah seperti IKN," tambah dia.
3. Tak bisa jalan beriringan dengan kelanjutan pembangunan IKN
Senada dilontarkan Akademisi FEB Unila, Asrian Hendi Caya menyebutkan, kehadiran program makan bergizi gratis dipaksakan sudah bisa diprediksi membebani pemerintahan Presiden Prabowo dikemudian hari. Apalagi, kebutuhan dana besar pada masa akan datang bukan hanya ditujukan pada program tersebut, namun juga keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Apabila nantinya pemerintahan Prabowo-Gibran bakal mengakali kebutuhan dana besar tersebut dengan mengutak-atik alokasi APBN untuk kementerian, namun tetap, sederet program dan pembangunan pemerintah pusat tidak bisa berjalan beriringan.
"Tinggal prioritas pemerintahan Prabowo. Jika makan siang menjadi prioritas, ya bisa dialokasikan, walau harus mengurangi kegiatan lain. Ini tinggal pilihan saja akibat dana yang terbatas," imbuhnya.
Berdasarkan simulasi hitung-hitung, disebut kebutuhan dana makan bergizi gratis sangatlah besar mencapai lebih dari Rp1 triliun dalam sehari. "Jadi dananya sangat besar. Ini pun belum ada kepastian, apakah semua atau sebagian, bila sebagian apa kriterianya siswa yang berhak menerima," sambung dia.
4. Buah dari makna demokrasi
Asrian menambahkan, suka tidak suka atas kehadiran program makan bergizi gratis ini merupakan buah dari makna demokrasi, atas pilihan mayoritas masyarakat memberikan mandat kepada Capres-Cawapres terpilih pada Pemilu 2024 kemarin.
"Orang memilih sadar akan pilihannya karena mendukung program yang ditawarkan. Sayangnya, pemilih kita belum sepenuhnya memilih berdasarkan program, karena pendidikan yang relatif rendah hingga belum sepenuhnya rasional dalam memilih," katanya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia relatif rendah juga tak luput atas keputusan pemilihan dalam menentukan sosok pemimpin bangsa. Maka tak heran, para pemilih bisa dengan mudah tergoda dengan iming-iming atau tawaran sesaat. "Apalagi ada yang memanfaatkan kelemahan ekonomi, dengan memberikan janji tertentu, ada yang dengan kekuasaan melegalkan pengaruhnya," lanjut dia.
5. Bukan makan bergizi gratis, Pemkot Bandar Lampung hadirkan sarapan gratis
Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, Mulyadi menginformasikan, sampai hari ini pihaknya belum menerima arahan terkait penerapan hingga simulasi program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.
Namun demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) setempat telah menginisiasi program sarapan gratis untuk siswa/i SD hingga SMP akan baru dimulai pada Agustus 2024 mendatang.
"Pemkot Bandar Lampung telah membahas dan mengajukan anggaran sarapan gratis ke DPRD sebesar 1,5 miliar rupiah melalui APBD Perubahan dan 10 miliar dari APBD murni 2025. Ini gagasan dari bu wali," tandasnya.
