Pelayanan Disdukcapil Lamban, Ombudsman Lampung Buka Posko Pengaduan
Ilustrasi pelayanan publik. ANTARA FOTO/Feny Selly
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung membuka posko pengaduan terkait pelayanan Administrasi Kependudukan digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Provinsi Lampung. Posko dibuka 9-23 April 2021.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan, pertimbangan dibukanya posko itu karena terdapat beberapa konsultasi dari masyarakat terkait lambannya pelayanan oleh Disdukcapil kabupaten/kota.
"Tren konsultasi di Ombudsman sekarang terkait substansi administrasi kependudukan. Maka kami mengambil langkah membuka posko pengaduan terkait hal itu agar dapat diselesaikan secara komperhensif," kata Nur, Sabtu (10/4/2021).
Baca Juga: Cegah Maladministrasi Ketua Ombudsman RI Kunjungi Lampung
1. Administrasi kependudukan sebagai syarat utama mengurus persyaratan lainnya
Ilustrasi pelayanan kependudukam di Kantor Disdukcapil .IDN Times/khaerul anwaeOmbudsman menyoroti bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan administrasi utama yang harus dimiliki oleh masyarakat karena pelayanan publik lainnya kebanyakan mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan tersebut.
"Misal masyarakat akan mengakses pelayanan pembuatan kartu BPJS Kesehatan maka masyarakat harus memiliki dokumen administrasi kependudukan terlebih dahulu," kata Nur.
Selain itu terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) pun harus sudah update. "Jika pelayanan administrasi kependudukan masih rumit dan lama maka bisa dipastikan masyarakat akan kesulitan mengakses pelayanan publik lainnya," terang pria berkacamata ini.
2. Nomor pelayanan online Disdukcapil tidak responsif
IDN Times/Gregorius Aryodamar PDisisi lain Nur mengapresiasi upaya Disdukcapil dalam mempercepat proses pelayanan dengan menyediakan pelayanan online melalui WhatsApp (WA), email atau telepon.
Namun pihaknya masih mendapati beberapa nomor WA pelayanan yang tidak responsif saat masyarakat mengakses pelayanan tersebut.
"Padahal dalam kondisi pandemik COVID-19 seperti saat ini, inovasi pelayanan tersebut dapat meminimalisir penularan COVID-19 dibandingkan jika masyarakat harus datang langsung ke tempat pelayanan," terangnya.
3. Cara pengaduan jika terkendala pelayanan Disdukcapil
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf (IDN Times/Istimewa)Nur juga berharap pelayanan online dapat mempermudah pelayanan, bukan justru memperpanjang birokrasi, apalagi di tengah situasi pandemik ini.
Untuk itu ia mengimbau masyarakat yang merasa terkendala terkait pelayanan online Disdukcapil untuk menyampaikan pengaduannya ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melalui nomor whatsapp pengaduan 08119803737.
Atau bisa juga mengirim email ke pengaduan.lampung@ombudsman.go.id dan telepon pengaduan 0721-251373 atau surat. Selain itu bisa datang langsung ke alamat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Jl. Way Semangka No.16A Pahoman Bandar Lampung.
Baca Juga: Ombudsman: Tak Bayar Sumbangan Sekolah Jangan Sampai Ijazah Ditahan
