Maret 2022 Angka Kemiskinan di Lampung Turun 4,61 Ribu Orang
Ilustrasi pemukiman penduduk miskin. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Kinerja perekonomian Provinsi Lampung 2019-2021 terus membaik. Itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung merujuk besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan capaian nilai tambah seluruh aktivitas dalam perekonomian.
BPS menyebut, 2019 capaian PDRB Provinsi Lampung sebesar Rp356,6 triliun. Angka itu menurun sebesar 0,88 persen 2020 menjadi Rp353,5 triliun. Namun 2021, nilai PDRB meningkat 5,20 persen menjadi Rp371,9 triliun.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiyandani, PDRB 2021 naik dikarenakan perekonomian Lampung mulai bangkit meskipun belum sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum pandemik.
Kontributor terbesar pertumbuhan ekonominya adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang 0,97 persen angka pertumbuhan.
“Jika kita perhatikan jumlah penduduk maka akan diperoleh ukuran kasar tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan penduduk tahun 2021 mencapai Rp40,95 juta per kapita. Dengan capaian ini Provinsi Lampung menempati posisi kesebelas sebagai provinsi berpendapatan tertinggi dan menyumbang 2,19 persen perekonomian Indonesia,” kata Endang melalui siaran pers diterima IDN Times, Kamis (29/9/2022).
1. Penduduk miskin turun
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Endang juga menyampaikan, penduduk miskin Provinsi Lampung Maret 2022 turun sebesar 4,61 ribu orang dibandingkan kondisi September 2021.
Sehingga Endang menyebut, pulihnya perekonomian masyarakat Lampung terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin Maret 2022 yaitu mencapai 1,002 juta orang, atau turun hingga 88,73 ribu orang dibandingkan September 2021.
Menurut Endang, 2020 merupakan tahun penyebaran wabah pandemik COVID-19 tinggi dan menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas perekonomian dalam masyarakat.
Penurunan jumlah penduduk miskin ini, lanjutnya, tak lepas dari masyarakat khususnya mereka yang berada disekitar garis kemiskinan mampu mengimbangi kenaikan harga di saat garis kemiskinan mengalami kenaikan.
Baca Juga: BBM Naik, Pengamat Ekonomi Lampung Sebut Ada Salah Kaprah Opini Publik
2. Komoditi penyumbang garis kemiskinan
Ilustrasi bahan pangan pokok. (IDN Times/Faiz Nashrillah)Berdasarkan data BPS, pada Maret 2022, komoditi makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan di perkotaan (73,57 persen) maupun di perdesaan (75,60 persen). Share beras terhadap garis kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 22,47 persen dan di perkotaan mencapai 18,38 persen.
Sementara itu, rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan (12,71 persen di perkotaan dan 10,90 persen di perdesaan). Sedangkan komoditi non makanan memberikan sumbangan sekitar 20 persen terhadap garis kemiskinan.
Selanjutnya, komoditi perumahan merupakan pemberi share terbesar terhadap garis kemiskinan perkotaan (8,18 persen) dan pedesaan (7,59 persen).
Listrik memberikan share terbesar kedua terhadap garis kemiskinan perkotaan yaitu sebesar 3,21 persen. Sedangkan bensin memberikan sumbangan kedua terbesar garis kemiskinan perdesaan yaitu sebesar 3,60 persen.
3. Pergerakan angka kemiskinan memiliki pola sama dengan tahun lalu
ilustrasi belanja (IDN Times/Arief Rahmat)Lebih lanjut Endang menyampaikan, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan, pola pergerakan angka kemiskinan dan pengeluaran rata-rata per kapita per bulan dari tahun 2019-2021 memiliki kesamaan pola.
Pada 2020 pengeluaran penduduk sedikit bergeser ke nonmakanan yang menandakan adanya pergeseran kesejahteraan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan angka kemiskinan di tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin.
“Pengeluaran penduduk terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Pada kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan akan didahulukan, Sehingga untuk penduduk berpendapatan rendah, akan terlihat bahwa mayoritas pendapatannya digunakan untuk mengonsumsi makanan. Hal ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah,” jelasnya.
4. Kecukupan kalori di Lampung perlu ditingkatkan
Ilustrasi makanan bergizi (Pexels/Trang Doan)Menurut Endang, pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung dalam tiga tahun terakhir masih didominasi pengeluaran makanan, meskipun di tahun 2020 sempat terjadi pergerakan ke arah non makanan. Namun 2021 pengeluaran makanan kembali mendominasi.
“Makanan dikonsumsi haruslah mengandung gizi dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Namun, pemenuhan akan jumlah, mutu, dan ragam makanan yang dikonsumsi bergantung dari daya beli penduduk tersebut. Konsumsi kalori dan protein penduduk per kapita per hari pada tahun 2021 mencapai 2.097,21 kkal dan 57,65 gram,” paparnya.
Berdasarkan standar kecukupan direkomendasikan dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018, angka dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein. Sehingga, kecukupan kalori di Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan sedangkan untuk protein sudah mencukupi dan perlu dipertahankan.
Baca Juga: BPS Sebut 210,6 Ribu Warga di Lampung Periode 2021 Menganggur
