Setahun Pemerintahan Prabowo: Hukum On Track tapi Belum Rata ke Daerah

20 Okt 2025, 15:01 WIB

Tama Wiguna

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Benny Karya Limantara. (IDN Times/Istimewa).

Intinya sih...

Pemerintahan Prabowo menunjukkan progres positif dalam penegakan hukum
Penegakan hukum masih terfokus pada kasus besar di level nasional, belum merata ke daerah
Diperlukan pendekatan di level akar rumput, perhatian terhadap Lampung, dan pemerintah pusat turun lebih ke daerah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Tahun pertama kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dinilai menunjukkan arah penegakan hukum progres positif.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Benny Karya Limantara mengatakan, pemerintah Prabowo sejauh ini memiliki komitmen politik cukup kuat terhadap pemberantasan korupsi, terbukti dengan pengembalian triliunan aset negara serta stabilitas keamanan relatif terjaga.

“Pemerintah tampak cukup on track. Ada sinyal keberanian dalam mengangkat kasus besar dan itu patut diapresiasi karena menunjukkan kemauan politik untuk memperbaiki tata kelola hukum,” ujarnya dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

1. Butuh pendekatan di level akar rumput

Ilustrasi hukum adil untuk koruptor (pexels.com/towfiqu barbhuiya)

Meski terbilang positif, Benny menyoroti proses penegakan hukum sejauh ini masih lebih banyak terfokus pada kasus besar di level nasional. Kondisi tersebut bisa dibilang belum berbanding lurus di tingkat daerah, termasuk Provinsi Lampung.

Menurutnya, pendekatan semacam itu belum menyentuh atau menjamah secara menyeluruh tindak pidana praktik korupsi dan pelanggaran hukum di level akar rumput.

“Transparansi proses hukum juga perlu diperkuat. Jangan sampai penegakan hukum hanya mengejar angka atau sensasi kasus besar, tanpa memperhatikan asas due process dan fairness,” katanya.

2. Ingatkan Lampung masih hadapi tantangan hukum

Kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus korupsi retribusi Pasar Gudang Lelang oleh Penyidik Kejari Bandar Lampung. (DOK. Kejari Balam).

Benny juga menyoroti belum tampaknya laporan komprehensif mengenai capaian penegakan hukum di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Pasalnya, ia menilai pemerintah daerah masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi proyek publik, tambang ilegal, serta penyalahgunaan wewenang pejabat lokal.

“Daerah seperti Lampung butuh dukungan SDM yang kuat, koordinasi antarlembaga, dan keberanian politik agar pemberantasan korupsi tidak berhenti di pusat saja,” tegas dia.

3. Minta pemerintah pusat lebih turun ke daerah

Ilustrasi hukum (Dok: ist)

Benny menambahkan, langkah perbaikan ke depan perlu mencakup perluasan capaian penegakan hukum hingga daerah, transparansi data per provinsi dan penguatan kualitas proses penegakan hukum.

Selain itu, pemerintah perlu menjangkau korupsi level lokal dan membangun sistem akuntabilitas tahunan agar tidak sekadar menonjol di tahun pertama.

“Secara progresif, satu tahun pemerintahan ini patut diberi kredit. Tapi agar benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan, pemerintah harus turun lebih dalam ke level daerah, memperkuat prosedur yang adil, dan membangun sistem hukum yang dipercaya rakyat dari pusat hingga desa,” imbuhnya.