Saudara Kandung Wali Kota Rangkap Jabatan di Pemkot, Ini Kata Akademisi

17 Jan 2026, 17:45 WIB

Muhaimin Abdullah

Ilustrasi ASN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Dinilai bertentangan dengan sistem merit
Kualitas kebijakan publik sulit optimal jika dihasilkan oleh pejabat yang memegang lebih dari satu jabatan strategis
Rekomendasi adanya penertiban rangkap jabatan melalui mekanisme yang transparan, diawasi secara ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik maupun hukum
Plt Kepala Dinas Pendidikan disorot
Rangkap jabatan mencerminkan penataan pegawai yang belum maksimal di Pemkot Bandar Lampung
Jabatan Plt Kepala Dinas Pendidikan yang dirangkap berpotensi mengganggu fokus dan efektivitas kerja birokrasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times – Praktik rangkap jabatan dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) berkepanjangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung menuai kritik tajam dari kalangan akademisi.

Salah satunya yakni, saudara kembar dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yakni, Eka Afriana yang menjabat sebagai Asisten ll Sekretariat Bandar Lampung dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung sejak pertengahan tahun 2025 lalu.

Fenomena ini dinilai bertolak belakang dengan kampanye reformasi birokrasi dan sistem merit yang selama ini digaungkan pemerintah.

Akademisi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, menilai rangkap jabatan menimbulkan persoalan serius terhadap persepsi publik, khususnya terkait independensi birokrasi.

“Ini menyangkut bagaimana publik melihat independensi. Di tengah kampanye sistem merit dan profesionalisme, justru terjadi pembiaran akumulasi kekuasaan pada individu yang sama,” katanya saat dihubungi, Sabtu (17/1/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ironi dalam reformasi birokrasi. Jabatan publik seharusnya diisi oleh figur yang berkompeten dan fokus, bukan dirangkap oleh satu orang dengan beban tugas ganda.

1. Dinilai bertentangan dengan sistem merit

Akademisi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer. (IDN Times/website Unila)

Vincensius menegaskan, meski dalam mekanisme kebijakan rangkap jabatan dimungkinkan dengan catatan tertentu, secara profesional hal itu tetap bermasalah.

Ia menyebut, kualitas kebijakan publik sulit optimal jika dihasilkan oleh pejabat yang memegang lebih dari satu jabatan strategis.

“Kebijakan publik yang berkualitas kecil persentasenya lahir dari orang yang menduduki lebih dari satu jabatan,” tegasnya.

Ia merekomendasikan adanya penertiban rangkap jabatan melalui mekanisme yang transparan, diawasi secara ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik maupun hukum.

2. Plt Kepala Dinas Pendidikan disorot

Akademisi Administrasi Negara FISIP Unila Dedy Hermawan. (IDN Times/Website Unila)

Sementara itu, Akademisi Administrasi Negara FISIP Unila, Dedy Hermawan menilai rangkap jabatan mencerminkan penataan pegawai yang belum maksimal di Pemkot Bandar Lampung.

Menurutnya, jabatan strategis eselon II seharusnya diisi berdasarkan evaluasi kinerja dan uji kompetensi.

“Kalau ada rangkap jabatan, artinya penataan pegawai belum maksimal. Padahal SDM di Pemkot Bandar Lampung banyak yang punya kualifikasi dan rekam kinerja baik,” kata Dedy.

Terkait jabatan Plt Kepala Dinas Pendidikan yang dirangkap dan telah berlangsung lebih dari enam bulan, ia menilai berpotensi mengganggu fokus dan efektivitas kerja birokrasi.

"Dinas Pendidikan itu sektor yang sangat mendasar. Kalau ditangani secara dobel, dikhawatirkan tidak maksimal,” ujarnya.

3. Dorong pengisian jabatan definitif

Pelantikan ASN Baru Pemkot Bandar Lampung. (IDN Times/Muhaimink

Dedy mendorong Wali Kota Bandar Lampung segera melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Dinas Pendidikan secara definitif melalui seleksi terbuka.

“Pengisian harus melalui seleksi terbuka agar pejabat yang terpilih benar-benar teruji dari sisi kualifikasi, kinerja, dan integritas,” tuturnya

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.