Satpol PP Aniaya Anak Jalanan, Akademisi: Perda Legalkan Kekerasan?

03 Feb 2023, 07:01 WIB

Ilustrasi penertiban manusia silver. (Dok. Satpol PP Kota Semarang)

Bandar Lampung, IDN Times - Dugaan penganiayaan anak jalanan oleh Satpol PP Bandar Lampung saat melakukan penertiban dipandang oleh akademisi Lampung sebagai pencederaan peraturan daerah dan Pemkot Bandar Lampung sendiri.

Akademisi Universitas Lampung, Fuad Abdulgani mengatakan mengacu tugas pokok Satpol PP menurut Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unila ini menjelaskan kasus-kasus oleh Satpol PP ini secara tidak langsung menunjukan kalau Perda Kota Bandar Lampung melegalkan Satpol PP untuk melakukan kekerasan pada masyarakat.

“Satpol PP kan bekerja berdasarkan perda. Jadi apakah berarti di perdanya melegalkan kekerasan pada masyarakat? Bagi kita semua kasus Satpol PP ini sebetulnya adalah preseden buruk bagi Pemda itu sendiri,” ujarnya dalam diskusi publik tentang Anak Jalanan dan Jejak Kekerasan Polisi Pamong Praja, Kamis (2/2/2023).

1. Kronologi kasus

Anak-anak menjadi manusia silver di tengah pandemik di Jalan Raya Caman (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Diketahui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melayangkan surat kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana terkait dugaan penyiksaan dan kesewenangan dalam operasi penertiban oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung.

Surat dengan nomor Nomor: 069/PM.00/K/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 tersebut mengatakan Komnas HAM mendapat laporan pada 10 Januari 2023 atas dugaan pennganiayaan anak oleh Satpol PP saat ditertibkan dan pihaknya hendak mendalami kasus dengan meminta keterangan LBH Bandar Lampung.

"Pada 26 Desember 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, korban TM (nama disamarkan) bersama beberapa rekannya sedang beristirahat di sebuah bangunan kosong. Kemudian didatangi Satpol PP Kota Bandar Lampung untuk mengamankan TM dan rekannya yang berprofesi sebagai 'manusia silver',” tulis kutipan surat tersebut

Kemudian juga tertulis TM sempat berlari ke arah belakang bangunan dan kemudian tertangkap, sementara rekan-rekannya berhasil melarikan diri. Pengamanan dilakukan Satpol PP menggunakan kekerasan dengan menendang dan memukuli TM.

2. Isu kemiskinan kental dalam masalah ini

Diskusi LBH dan pejabat Bandar Lampung terkait penganiayaan anak jalanan. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Fuad menilai, kasus kekerasan anak jalanan ini dipandang sebagai cermin hubungan negara dengan masyarakatnya, di mana dua isu penting tergabung di dalamnya yakni masalah kemiskinan dan kekerasan.

Ia menjelaskan, kemiskinan merupakan masalah struktural paling dasar di setiap daerah berhubungan dengan akses sumber kehidupan. Orang dikatakan miskin sebab ia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya karena sumber atau aksesnya terbatas.

“Nah dalam konteks urban seperti di Bandar Lampung, pekerjaan layak itu merupakan salah satu akses untuk mencapai pemenuhan kehidupan dasar.
Kalau pemenuhan kebutuhan ini belum bisa dicapai maka akan muncul perilaku apapun itu untuk mendapatkan uang,” jelasnya.

Dorongan kuat seperti kemiskinan itulah memaksa anak-anak dari keluarga kurang mampu rela mengecat tubuhnya dengan cairan silver dan penuh kandungan kimianya.

3. Ketimpangan sosial sangat tinggi di Bandar Lampung

Cibinong City Mall, Bogor (facebook.com/Cibinong City Mall)

Selain itu ia melanjutkan ketimpangan sosial sangat tinggi khususnya di Bandar Lampung. Ketika masalah kemiskinan terus merenggut waktu belajar dan masa bermain anak-anak, juga terus bermunculan simbol kemakmuran di Kota Tapis Berseri.

“Karena kemiskinan bukanlah takdir tapi adanya kesalahan dari proses sosial. Tapi memang uniknya di sisi lain kemakmuran terus diciptakan misal Lampung City Mall. Itukan simbol kemakmuarn ya moderninasi dan sebagainya,” imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, Provinsi Lampung merupakan salah satu 14-15 provinsi termiskin di Indonesia. Miskin dalam konteks pendataan dari BPS di mana dilihat dari pendapatan masyarakatnya Lampung jadi salah satu 15 tertinggi.

“Anak-anak jalanan, masyarakat miskin semestinya menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini di daerah wali kota sebagai perwakilan daerah semestinya bertanggung jawab atas mereka,” katanya.