Tak Ada Dana, DKP Harus Ajukan Proposal untuk Bantuan Asuransi Nelayan
Ilustrasi nelayan Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Tak ada anggaran dana, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung berencana buatkan proposal untuk pengajuan bantuan asuransi nelayan ke pemerintah provinsi atau pusat.
Hal itu disampaikan Kepala DKP Bandar Lampung, Erwin kepada IDN Times. Ia menyampaikan hal tersebut dikarenakan memang tahun ini Pemkot Bandar Lampung tidak menganggarkan bantuan asuransi untuk nelayan.
“Dana 2023 gak ada (dari kota). Kita minta bantuannya ke pusat atau provinsi, jadi walau kita gak ada kita ada yang bantu. Caranya dengan mengajukan proposal ke sana. Ya kita cari cara bagaimana nelayan bisa sejahtera,” katanya, Senin (12/3/2023).
Baca Juga: Alasan Nelayan Bandar Lampung Tak Pernah Cari Ikan di Daerah Sendiri
1. Besaran asuransi mencapai Rp100 juta
Area hutan bakau antara Kota Karang dan Pulau Pasaran. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).Erwin menjelaskan, asuransi dimaksud adalah asuransi kecelakaan kerja. Tiap nelayan mendapatkan asuransi Rp150.000 per tahun. Asuransi ini dimaksudkan agar nelayan memiliki jaminan atas risiko pekerjaannya.
“Itu preminya, kalau dapatnya bisa hampir 100 juta lebih. Nelayan kan bekerjanya memang sangat berisiko tinggi, di alam itu bisa ada faktor cuaca ekstrem. Maka wujud bantuan yang bisa kita berikan adalah dalam bentuk asuransi,” katanya.
Ia juga mengatakan, adanya asuransi juga nelayan melaut pun akan sedikit menghilangkan kekhawatiran keluarga ditinggalkan di rumah. Sehingga jika kapal tenggelam dan nelayan terluka atau paling buruk meninggal dunia, keluarga akan dijamin oleh asuransi.
2. Syarat mendapatkan bantuan asuransi
Jembatan Pulau Pasaran. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Dari pada itu, untuk mendapat bantuan ini pun tidak asal saja. Melainkan nelayan wajib memiliki kartu Kusuka jika memang ingin mendapatkan bantuan asuransi tersebut.
“Kartu Kusuka itu seperti KTP nya nelayan. Jadi harus punya itu dulu. Maka semua nelayan kita buatkan kartu Kusuka ini di mana itu jadi bukti mereka sebagai nelayan. Kalau gak ada kartu ini, nanti begitu ada bantuan pada ngaku nelayan semua,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, bantuan asuransi ini juga tidak sekaligus diberikan pada seluruh nelayan secara bergantian. Total nelayan di Kota Bandar Lampung hingga 2023 tercatat sebanyak 700an nelayan.
“Kalau tahun lalu yang dapat (asuransi) ada 250 nelayan. Nanti tahun berikutnya gantian buat nelayan yang belum. Tapi tahun ini kita masih belum tahu berapa yang mau dikasih, tergantung anggarannya,” tambahnya.
3. Bantuan bisa diberikan Pemkot Kota Bandar Lampung ke nelayan
Nelayan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung mulai mengeluhkan kelangkaan stok BBM solar sepekan terakhir.Erwin menegaskan, anggaran untuk nelayan memang minim terkait bantuan fisik, namun pihaknya juga memiliki program bantuan sarana dan prasarana seperti jaring tangkap dan sebagainya.
“Kita ini memang lebih ke pembinaan nelayannya. Misalnya sosialisasi kepada nelayan alat tangkap yang boleh dan tak boleh. Karena ada saja nelayan yang meski pakai jaring tapi jaringnya lubangnya kecil jadi bayi-bayi ikan itu ikut ketangkap. Padahal kan gak boleh,” ujarnya.
Selain itu mereka juga biasanya akan diberikan penyuluhan untuk menjaga ekosistem laut agar tak punah dan mereka dapat terus mencari ikan di laut. Begitupun info-info terkait kelautan seperti cuaca ekstrem dan lainnya.
Baca Juga: Nelayan Sulit Dapat Solar, DKP Kota: Beli Solar harus Ada Surat Kapal
